Kubu Prabowo Nilai Program B20 Pemerintahan Jokowi Belum Optimal

09 Feb 2019, 09:00 WIB

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Joko Widodo telah menerapkan kewajiban pencampuran biodiesel sebanyak 20 persen pada BBM jenis solar mulai 1 September 2018.

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya menekan impor minyak dan memperbaiki neraca perdagangan dalam negeri yang kerap jeblok.

Kebijakan pencampuran biodiesel pada BBM ini ternyata akan diikuti oleh Prabowo jika terpilih sebagai presiden pada pilpres 2019. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Tim Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan BPN, Harryadin Mahardika.

Menurut Harryadin, Prabowo akan melakukan hal yang sama, bahkan akan menjadikan Indonesia sebagai produsen biofuel terbesar di dunia.

“Yang dilakukan Prabowo nanti adalah Indonesia jadi (produsen) biofuel terbesar di dunia," ujarnya di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jumat (8/2).

1. Strategi Prabowo: Setop ketergantungan impor

IDN Times/Irfan fathurohman

Harryadin membenarkan jika defisit ekspor dan impor migas masih menjadi masalah yang dihadapi Indonesia. Pihaknya pun memaparkan strategi menyelesaikan masalah tersebut.

"Problem pertama, energi karena kita sudah sangat tergantung pada bensin dan solar sehingga ketika kita sudah jadi nett importir. Kita harus lepas dari ketergantungan," katanya.

2. Program pemerintah dinilai belum optimal

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Harryadin menjelaskan, saat ini pemerintah Presiden Joko Widodo memang sudah melakukan cara tersebut dengan program B20. Namun itu dinilai belum optimal.

Untuk mengurangi ketergantungan impor migas dengan memanfaatkan energi alternatif Haryyadin sepakat dengan biofuel yang bersumber dari tanaman.

3. Prabowo akan manfaatkan 10 juta hektare hutan yang sudah tidak produktif

IDN Times/Irfan fathurohman

Oleh karena itu menurutnya Indonesia sangat cocok karena memiliki sumber daya alam yang melimpah.

"Modalnya, kita punya hutan lahan 10 juta hektare yang sudah tidak produktif. Artinya pemiliknya sudah tidak pakai. Nah lahan lahan ini kita coba pakai lagi nanti," ujarnya.

4. Kawasan hutan akan dibangun pabrik

Dok.IDN Times/Istimewa

Nantinya di kawasan lahan hutan tersebut bisa dibangun pabrik. Pabrik ini akan mengolah tanaman menjadi biofuel. Pihaknya tidak akan menggunakan kelapa sawit yang merusak tanah.

"Dari 10 juta hektare itu, target 2 juta hektare jadi Bio Etanol Estate. Ini jadi tambahan energi nasional. Bio Etanol Estate ini tidak gunakan kelapa sawit karena merusak tanah. Jadi pakai 7 tanaman yang bakal dipakai, aren, singkong, lamtoro untuk reboisasinya," paparnya.

"Kira kira ini adalah cara yang sedang digodok dan diwacanakan sehingga kita punya jalan keluar supaya kita bisa kurangi ketergantungan energi," tambahnya.