Kunjungi Posko Banjir Sumatra, Menko Polkam: Ini Tanda Negara

04 Des 2025, 05:30 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago ketika berkunjung ke posko tanggap darurat di SDN 02 Cupak Tangah, Padang. (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Intinya sih...

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, kunjungi posko banjir Sumatra Barat untuk menyampaikan pesan bahwa negara hadir membantu para korban bencana.
Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan pemprov tidak sanggup memulihkan infrastruktur pascabanjir karena anggaran terbatas.
Jumlah korban meninggal dunia akibat banjir Sumatra tembus 770 jiwa menurut data terbaru BNPB pada Rabu (3/12/2025).

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, ikut berkunjung ke titik bencana banjir Sumatra yang ada di Sumatra Barat pada Rabu (3/12/2025). Kehadirannya di sana untuk mengirimkan pesan ke warga di Sumbar bahwa negara ikut hadir dan membantu para korban bencana.

"Kami (negara) ada, bersama-sama dengan Ibu-ibu dan bapak-bapak. Jangan merasa sendirian. Ini adalah persoalan bangsa. Maka kami pun ikut merasakannya," ujar Djamari di dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025).

Purnawirawan Jenderal TNI AD itu berkunjung ke posko tanggap darurat di SDN 02 Cupak Tangah, Sumatra Bara. Ia mengaku ikut merasa prihatin terhadap apa yang dialami oleh para korban bencana.

"Ini cobaan yang berat buat kita. Tapi, saya yakinkan bahwa semua keluarga di sini tidak sendirian. Kami ada bersama-sama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Untuk itu jangan merasa sendirian sebab ini merupakan persoalan bangsa," katanya.

Ia menambahkan, warga di Sumbar tak perlu merasa seorang diri karena Presiden Prabowo Subianto telah berkunjung ke lokasi bencana pada Senin kemarin. Artinya, apa yang menimpa Sumatra juga sudah menjadi atensi pemerintah pusat.

1. Pemprov Sumbar tak punya dana untuk bangun infrastruktur usai banjir

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansyarullah (Foto: IDN Times/Halbert Caniago)

Sementara, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pemprov tidak akan sanggup melakukan pemulihan infrastruktur pascabanjir. Hal itu lantaran anggaran yang dimiliki oleh Pemprov Sumbar tidak cukup. Sedangkan total kerusakan yang dialami Sumbar mencapai Rp4 triliun.

"Berbicara kesanggupan, tentu kita berbicara anggaran. Anggaran yang dimiliki oleh Pemprov Sumatra Barat sangat terbatas Rp2,6 triliun. Sedangkan, di tahun 2026, anggaran kami kena efisiensi. Jelas kami tidak mampu untuk membangun infrastruktur. Apalagi total kerusakan yang kami alami itu mencapai tidak kurang dari Rp4 triliun," ujar Mahyeldi di Padang, Rabu (3/12/2025).

Angka Rp4 triliun itu untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak dan menyebabkan akses jalur darat terputus. Termasuk pembangunan kembali rumah warga.

Sorotan lain dari Mahyeldi yakni soal pemberian izin untuk pembukaan lahan di hutan. Dari peraturan yang ada, katanya, seolah memudahkan masyarakat pengguna hak atas tanah untuk bekerja sama dengan pihak ketiga tanpa ada izin dari pemprov.

"Hal ini sebenarnya sempat kami protes ke kementerian. Ini juga menjadi salah satu penyebab tidak terkendalinya penggunaan lahan-lahan di daerah kita ini," tutur dia.

2. Gubernur Sumbar sudah surati Prabowo agar APBD tidak jadi dipotong

Presiden Prabowo meninjau lokasi pengungsian korban banjir bandang di Padang Pariaman, Sumatra Barat (Sumbar), Senin (1/11/2025) (dok. Sekretariat Presiden)

Mahyeldi pun mengaku sudah pernah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait agar mengembalikan APBD Pemprov Sumbar yang terkena efisiensi. Sebab, dana itu dibutuhkan. Termasuk dalam kondisi tanggap darurat seperti saat ini.

"Dalam hal ini dukungan dari pemerintah pusat sangat diharapkan. Termasuk dalam perencanaan kawasan yang kita sudah tutup mata. Bahwa di muara-muara sungai dan Danau Singkarak kita lihat banyak potongan-potongan kayu," kata kepala daerah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ia pun mengakui perlu ada penindakan hukum yang tegas terkait pembukaan kawasan hutan agar tidak secara membabi buta menebang pohon.

3. Jumlah korban meninggal dunia akibat banjir Sumatra tembus 770 jiwa

Dampak kerusakan yang diakibatkan usai terjadi banjir di Sumatra Barat. (Dokumentasi BNPB)

Sementara, berdasarkan data terbaru BNPB pada Rabu (3/12/2025), jumlah korban meninggal dunia akibat banjir Sumatra sudah menembus angka 770 jiwa. Data itu merupakan informasi yang dikumpulkan hingga pukul 17.00 WIB.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan, sebanyak 463 jiwa masih dalam pencarian.

"Secara total korban meninggal yang sudah tervalidasi dan terverifikasi, itu 770 jiwa dan korban hilang masih dalam pencarian 463 jiwa," kata dia dalam jumpa pers yang disiarkan dari Aceh.

Adapun korban meninggal terbanyak tercatat di Sumatra Utara (Sumut) dengan jumlah 299 jiwa. Kemudian diikuti Aceh sejumlah 277 jiwa, dan Sumatra Barat (Sumbar) 111 jiwa.

"Untuk Provinsi Aceh per hari ini , korban meninggal 277 jiwa. Sedangkan yang dilaporkan masih hilang dan dalam pencarian itu 193 jiwa," tutur dia.