Langkah Politik Angkie Yudistia, dari Stafsus Jokowi hingga Jubir RIDO

Kesan-kesannya ternyata cepat banget waktu berlalu ya dari 2019 sampai sekarang 2024, kayaknya waktu ini berlalu tapi kayaknya tahun 2019 sampai sekarang kayak lama banget, tapi hal yang paling saya ingat ini adalah bagaimana seorang Presiden tuh sebenarnya menaikkan derajat saya sebagai seorang penyandang disabilitas dan mungkin gak kelihatan itu teman-teman yang belum kenal, jadi saya adalah seorang penyandang disabilitas tuli, gak bisa dengar.

Karena saya harus menggunakan alat bantu dengar seperti ini jadi alat ini saya pakai setiap hari untuk bisa berkomunikasi dan apalagi pada waktu 2020, 2021 COVID, dan semua orang pakai masker pada waktu itu jadi saya gak bisa mendengar, tapi bukan berarti saya enggak bisa bekerja jadi tetap saya fokus untuk bekerja caranya adalah dengan teknologi canggih sekarang suara bisa menjadi bentuk tulisan seperti ini.

Jadi kalau ada teman-teman yang mau ngobrol jadi saya tinggal dekatin aja (HP) ngobrolnya jadi suara itu bisa jadi bentuk tulisan. Walaupun saya tidak bisa mendengar, tapi saya bisa melihat, tapi kalau komunikasi dengan teman-teman komunitas itu biasanya pakai bahasa isyarat, jadi menyesuaikan aja.

Cerita berkesan banyak banget ya sebenarnya, tapi yang pasti yang pasti saya ingat banget bahwa ketika pak presiden itu memilih kita sebagai Staf Khusus Presiden, beliau itu memberikan kepercayaan penuh kepada kami-kami para Staf Khusus Presiden untuk bekerja sesuai dengan latar belakang kami, karena kan kami ini punya bidangnya masing-masing jadi pada waktu itu adalah pertama tahun pertama itu saya sempat jadi Staf Khusus Presiden bidang inovasi sampai sekarang dan juga pernah sempat menjadi juru bicara Presiden bidang sosial pada waktu itu, nah tapi lebih banyak untuk inovasi, salah satunya adalah isu disabilitas, sempat duduk bareng sama Pak Presiden, Pak Presiden sempat bertanya bagaimana negara mengakomodir kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas.

Jumlah penyandang disabilitas itu 22,9 juta dan hampir 23 juta jiwa dan itu bukan jumlah yang sedikit, itu jumlah yang banyak banget 8,5 persen dan Hampir 10 persen jumlah penduduk Indonesia itu adalah penyandang disabilitas dan jadi itu adalah perlu perhatian khusus dari negara dan kita berusaha mungkin untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, yang bagaimana bisa meng-empower teman-teman penyadang disabilitas dan pada waktu duuk bareng dengan Pak Presiden, pada waktu itu adalah saya merekomendasikan beliau bahwa negara harus hadir dengan kebijakan-kebijakannya.

Sepanjang 2021 kebijakan itu sudah ada beberapa dari undang-undang nomor 8 tahun 2016, tentang penyandang disabilitas dan ada beberapa juga peraturan pemerintah yang sudah disahkan sama beliau. Jadi sepanjang tahun itu saya Pak Presiden dan jajaran-jajaran menteri dan kementerian itu kami berhasil mensahkan sebanyak 7 Peraturan Pemerintah dan dua Peraturan Presiden dan beserta satu lembaga Komisi Nasional Disabilitas.

Enggak pernah, enggak pernah enggak pernah dari dari 2019 sampai 2024 ini enggak pernah, tapi kalau curhat nangis, pernah.

'Pak berat banget, ya Pak, ya di sini'. Oh iya saya ingat banget pada waktu itu ketika kita lagi ramai-ramainya Staf Khusus Presiden dulu banyak yang mendukung, tapi banyak juga yang tidak mendukung, saya ingat banget pada waktu itu ketika kita pernah dikenalin ya di beranda Istana dan itu ramai banget pada waktu itu dan kita ingat banget waktu itu yang dukung banyak dan dalam berapa bulan juga kita dijatuhkan satu persatu, itu juga berasa banget dan kita dipanggil lagi sama Pak Presiden dan ingat banget kita curhat, berat banget ya Pak di sini dan dan kita benar-benar pada waktu itu merasa kali pertama kita berada di lingkungan baru dan kita merasa beratnya kita merasakan dinamikanya ya, tapi Presiden lah yang menguatkan kita memang inilah dunia dinamika yang sesungguhnya.

Jadi pada akhirnya kita ambil tisu kita hapus air mata, kita bangkit lagi karena kita harus adaptif dengan cepat.

Memang beratnya gimana?

Saya pernah di luar pemerintah, saya di dalam pemerintah juga pernah walaupun sebagai nonstruktural, kita memang tidak memiliki keputusan untuk teknis, tapi kami bisa mendapatkan situasi berkomunikasi, beratnya adalah ketika kita melihat secara helikopter view, bahwa waktu, tenaga pikiran kita ini adalah untuk Indonesia, bukan lagi lingkungan sekitarnya, dinamika-dinamika ini kita melihat permasalahan itu kan bukan satu, dua, atau tiga masalah, tapi seluruh masalahnya dan bagaimana kita masalah ini tidak bisa kerja sendirian, kita harus bersinerga dan berkolaborasi, kita dikejar oleh waktu kita juga harus mengetahui kebijakan-kebijakan yang ada atau kita juga harus mengetahui kebutuhan masyarakat dan bagaimana itu bisa menemukan solusi-solusinya dan itu direkomendasikan menjadi kebijakan-kebijakan, itu bukan sesuatu yang gampang khususnya untuk milenial.

Kalau kita melihat mungkin dari sosial media, mungkin kalau lingkungan kita sekitar mendukung tapi kalau dilihat dari sosial media, saya pernah baca beberapa sebagai seorang perempuan milenial, disabilitas pula, itu kan pasti dipertanyakan, kok bisa? Kenapa dia bisa, tapi hal itu yang membuat saya mengintropeksi diri saya sendiri juga, saya ini cukup layak enggak sih untuk ini, tapi kan kesempatan itu tidak datang dua kali. ketika diberikan amanah, ketika diberikan mandat ini adalah menjalankan sebaik-baiknya

Jadi saya berusaha untuk tetap fokus dengan tugas yang diberikan dan tetap berusaha untuk menjalankan semua sesuai dengan tupoksinya sampai saat ini.

Tadi kan disebutkan hampir 23 juta masyarakat Indonesia itu disabilitas, berapa persen yang sudah berdaya?

23 juta penyandang disabilitas dengan berbagai ragam, sensorik, motorik intelektual, mental dan ganda, ini bukan sesuatu yang sedikit ini jumlahnya sangat besar banget, pada waktu itu kita mensahkan berbagai peraturan-peraturannya ini adalah langkah pertama yang kita bereskan itu adalah pendataan, masih banyak penyandang disabilitas yang tidak terdata, sehingga membuat lintas sektoral ini juga memiliki tantangannya masing-masing, kami mengumpulkan lintas sinergi kementerian dimulai dari Kemendagri melalui Dukcapilnya, Kemensos, Kemenaker, Kemenkes dan lain sebagainya, case awalnya itu adalah pada waktu COVID.

Case awalnya itu waktu COVID, vaksin ada yang mengalami sulit mendapatkan vaksin di lapangan, karena KTP-nya dari situ kita menyadari bahwa ternyata banyak penyandang disabilitas yang tidak terdata, pertanyaannya kok bisa? Kenapa? Masih banyak keluarga yang menutup, mengurung anaknya penyandang disabilitas karena malu sebagai aib, jadi ketika mau mendaftarkan anaknya dengan ragam penyandang disabilitas, dulu (sebutannya) penyandang cacat, orang tua mana sih yang mau mendaftkan diri anaknya cacat, pikirannya nanti besarnya gimana, ya kan.

Makanya terminologi itu diubah menjadi penyandang disabilitas termasuk, kebijakan-kebijakan turunan ke bawahnya, untuk penyandang cacat diubah menjadi penyandang disabilitas dan kita melakukan jemput bola kepada komunitas, sekolah, organisasi, orang tua bahwa pendataan ini penting supaya pemerintah ini tahu kebutuhannya dan program yang dibuat itu sesuai dengan tepat sasaran.

Kalau selama ini sasarannya masih belum tepat, karena pendataannya itu yang harus diverifikasi lagi, jadi akhirnya kita tuh benar-benar jeemput bola untuk memvalidasi data. Sehingga validasi data itu bisa membuat lintas kementerian ini bisa bekerja sesuai dengan data.

Pemerintah Pusat itu enggak bisa kerja sendirian, kita masih ada Pemerintah Daerah yang lebih dekat dengan masyarakatnya, jadi isu penyandang disabilitas ini bukan isu sosial aja tapi juga isu kemanusiaan, isu human right yang di mana lintas sinergi dan lintas sektoral untuk saling bahu-membahu, untuk hal-hal isu ini, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja bencana, hukum, fasilitas, aksesibilitas, politik, pendataan semua itu ada sekitar masing-masing.

Jadi memang peraturan ini ada dari tahun 90-an dan diperbarui tahun 2016 Peraturan Pemerintah Ini kebanyakan dari 2019 sampai tahun 2021, tapi ini juga harus dilanjutkan Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali Kota, Perda dan itu memang bagaimana kepala daerah mendukung dan memprioritaskan isu penyandang disabilitas, tantangannya di situ. Jadi, walaupun ini baru dan belum sempurna, tapi setidaknya kami sudah mulai.

Soal keberhasilan Pemerintahan Jokowi, apa saja yang berhasil di bidang disabilitas?

Salah satunya atlet, dari Pak Jokowi melalui Kemenpora, kita melihat beberapa atlet-atlet kita ini berhasil mencetak sejarah, bahkan menjuarai kompetisi-kompetisi Asian Para Games, Paralimpik dan lain-lainnya dan menjadi juara, kita bisa melihat bahwa penyandang disabilitas ini berkibar, bertalenta di luar negeri, nah di dalam negeri ini kita bisa melihat dari beberapa hal, dari misalnya Kementerian BUMN merekrut penyandang disabilitas, jadi pemerintah ini telah mewajibkan untuk semua perusahaan merekrut tenaga kerja sebanyak 1 persen untuk swasta dan 2 persen untuk negeri dan untuk BUMN.

Nah, UMKM bagaimana kita meng-empower dari pelatihannya sampai pendampingan, sampai permodalan, bagaimana himbara ini juga saling bersinergi untuk pendampingan kepada para pelaku-pelaku UMKM, kita paham bahwa kemampuan penyandang disabitasnya kebanyakan adalah vokasi, kita memaksimalkan untuk mereka bisa mandiri secara UMKM, yang menjadi tantangannya ini adalah memang fasilitas, karena fasilitas publik ini adalah otonomi daerah memang. Jadi bagaimana daerah-daerah ini kader dari pemerintah pusat bergerak, tinggal bagaimana mendorong pemerintah daerah.

Yang ramai kemarin, yah, kemarin itu saya juga dikasih tahu kok ada yang ramai, ada yang ngirim-ngirim juga, ngirim-ngirim ke WhatsApp ada yang ngirim-ngirim ke DM juga, jadi saya juga baca-baca sih, jadi Asisten Stafsus ini yang kemarin itu memang sudah tidak lagi berada di staf khusus Presiden dari tahun 2023, jadi ketika saya melihat itu memang sangat disayangkan sekali ketika kita curhat di sosial media, tapi hal itu ya sangat disayangkan sekali, tapi buat kami-kami yang menjadi masih menjadi Staf Khusus Presiden, kita tetap kerja sesuai dengan tupoksi.

Dengan adanya kejadian itu, malu gak sih sebagai Staf Khusus?

Malu lah, malu, jadi semua orang semua orang jadi tahu ya, tapi ya kami mengikuti semua perangkat-perangkat yang sudah ditetapkan, khususnya Kementerian Keuangan, tapi ya memang pada akhirnya kami apa adanya, aja memang seperti inilah kami.

Terakhir soal Staf Khusus Presiden, nanti setelah 20 Oktober akan ke mana?

Saya masih tetap berada di dunia inklusivitas, saat ini saya sedang pendidikan S3, S3 komunikasi dan leadership. Jadi saya terus mengupgrade ilmu untuk bisa self development untuk upgrade diri sendiri, tapi gak ke mana-mana, saya masih tetap menjadi apa namanya lingkungan ini, tapi yang paling utama yang ingin saya lakukan adalah memperkuat jaringan organisasi penyandang disabilitas.

Saya melihat bahwa Partai Perindo khususnya Ketum Mbak Angela, kami berhubungan baik dan berkenal lama dan sering bekerja bareng juga, Jadi kami memiliki visi misi yang sama untuk progresifnya, bagaimana cita-cita kami berdua pun sama, How to Empower kelompok rentan, kita melihat bahwa kelompok krentan ini jumlahnya cukup besar, sebanyak 40 persen kelompok rentan, artinya 100 juta lebih kelompok rentan apa saja, lansia, disabilitas, anak muda, prempuan.

Hall yang ini enggak jauh dari saya dan Mbak Ketum dan karena punya visi misi yang sama inilah menyambut baik dan berjuang baik, karena belajar dari pengalaman Mbak Ketum sebagai Wakil Menteri dan saya sebagai Staf Khusus Presiden, kami melihat bahwa setiap kebijakan itu memang ada political will. Karena kami sudah berada di sini dan kami bersama-sama untuk memperjuangkan kelanjutannya.

Awal mula ditawari sebagai Bendahara Umum Partai Perindo itu gimana?

After dari Pilpres, ya, dari waktu Pilpres itu membuka banyak pengalaman politik pada khususnya, jadi pada waktu Pilpres itu saya belajar banyak pengalaman baru juga dan juga saya berkenalan dengan para ketua umum-ketua umum (partai politik) yang membimbing untuk saya lebih terbuka tentang bagaimana step by step di area politik ini dan hal-hal itu yang membuat saya terjun langsung, jadi after dari Pilpres itu lah hubungan kita semua cukup baik dan ketika melakukan transformasi, Perindo bermaksud untuk melakukan transformasi, komunikasi itu terjalin, jadi dari komunikasi itu terjalin baru jadilah kita dukungan, amanat, mandat untuk di Perindo untuk bisa berjuang bersama.

Ada juga yang menganggap Perindo ini kan partai nonparlemen, kok mau bergabung?

Saya punya pengalaman sebagai minority, disabilitas, perempuan, muda dan tahu rasanya berjuang kalau tidak ada dukungan, tapi saya bisa di titik ini karena keyakinan yang punya prinsip, mimpi untuk bisa menggapai harapannya dan itu pun menjadi frekuensi ya, frekuensi dengan perkariran, perkarirannya ketika 5 tahun saya menjadi Stafsus Presiden, ini saya melihat bahwa masih banyak persoalan-persoalan, kondisi-kondisi kelompok rentan yang suaranya belum terdengar dan buat saya ini adalah tergerak untuk menjadi perpanjangan mereka.

Jadi Perindo ini seperti saya dulu dan saya tahu rasanya susah ya, tapi saya yakin saya yakin dan diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan, yuk bisa kok, never give up, kita pasti bisa cuma caranya adalah kita melakukan strategi yang lebih matang untuk 5 tahun ke depan nanti.

Jadi dulu, nih awal cerita awal jadi juru bicara, Perindo ini memang punya satu kursi di Jakarta, kita memang punya satu kursi di Jakarta dan koalisi di Jakarta ini ada 15 (partai), sikap partai kita untuk mendukung Ridwan Kamil dan Pak suswono, begitu ada di timses-nya, Perindo ini memang dengan ekosistem, background saya juga komunikas, karena saya S3 komunikasi, S1, S2, S3 komunikasi, jadi bukan hal baruah untuk komunikasi dan juga ekosistem partai pirindo dengan MNC grup tentunya, jadi inilah yang bisa kami kontribusikan dalam pemilihan, salah satunya adalah untuk Jakarta.

Jadi, strategi apa yang akan kita lakukan ini adalah tentunya strategi ini kita bersinergi dengan koalisi pendukung dan juga kami yakin karena dengan nomor urut 1 saat ini surveya 51,8 persen menduduki nomor satu dan kita terus mengglorifikasikan dengan ruang udara, tapi juga grassroot-nya kita bergerak, jadi kita tuh enggak kerja sendirian.

Mbak Angkie di jubir itu ada perkhususannya, atau universal saja?

Pada awalnya memang sesuai dengan latar belakang, bidang sosial tapi karena pertama saya juga Abang None Jakarta, jadi KTP saya juga Jakarta, saya bekerja di Jakarta, walaupun tempat tinggalnya saya tergeser karena harga rumah di Jakarta itu mahal banget, kan jadi bergeser ke pinggiran jadi saya sampai bilang sama Pak Ridwan Kamil, cita-cita saya mau punya rumah di Jakarta, tapi enggak mampu mahal banget untuk kelompok-kelompok kita sebagai milenial

Nah, dari situlah jadi apa namanya berbincang sampai pada akhirnya Pak Ridwan Kamil pada waktu itu mengenalkan ini adalah juru bicara saya, salah satu juru bicara, sampai dari situ seterusnya dipanggil isunya macam-macam, tapi saya belajar bahwa satu sisi timses ini menguatkan diskusi banyak diskusi dengan pemikiran Pak Ridwan Kamil, diskusi dengan Pak Suswono, diskusi dengan timses, jadi visi misi program, gagasan ini dibuat memang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Bisa dong bisa dong, karena gini rumah vertikal yang di mana ini terintegrasi dengan sarana transportasi umum, kita melihat milenal zaman sekarang kayak tadi saya cerita kita tuh kayaknya jauh banget rumah kita, tempat kerja kita, terus kita juga enggak punya waktu sama keluarga kita, berangkat pagi, pulang pagi lagi atau pulang malam. Hal itulah yang membuat Pak Ridwan Kamil bahwa diperlukan untuk rumah vertikalnya itu.

Pak Ridwan Kamil ini kan seorang arsitek, beliau punya imajinasi dan bagaimana imajinasi ini untuk direalisasikan dan beliau ini punya kan punya pengalaman untuk bersinergi berkolaborasi, bagaimana dari imajinasi ini menjadi nyata, nah hal-hal itu yang harus kita dukung karena sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan.

Pak Ridwan Kamil sempat menjanjikan akan memberikan lapangan kerja untuk disabilitas secara luas, tapi kan faktanya pekerjaan di Jakarta itu mayoritas eh pekerjaan formal dan eh tidak semua perusahaan atau instansi juga merekrut disabilitas, itu gimana realisasinya?

Kita akan mengacu dari peraturan pemerintah pusat dan kita, insyaAllah jika terpilih ya jika terpilih ini tentu akan kembali mengevaluasi kebijakan Peraturan Gubernur bahwa Peraturan Gubernur ini untuk mewajibkan perekrutanan, Pak Ridwan Kamil sudah melakukan ini di Jawa Barat untuk semacam diversity, equity, inclusion, bahwa perusahan ini dan wajib dan punya program inklusion merekrut tenaga kerjanya dari semua lintas sektor dan lintas industri dan Itu diwajibkan. Nah itu adalah salah satu komitmennya, supaya apa? Supaya penyandang disabilitas ini mandiri, mandiri secara ekonomi, untuk menuju ekonomi kemandiriannya itu kan perlu aturan, perlu implementasi dan perlu sinergi, komunikasi, lintas pihak antara pemerintah daerah dan juga perusahaan-perusahaan.

Kesiapan dari kelompok disabilitas seperti apa untuk bekerja secara formal?

Yang pertama kita harus melihat dari kondisi pendidikannya mereka, sekolah-sekolahnya, mereka sudah tepat belum sekolahnya, ada sekolah luar biasa, ada sekolah inklusi, lebih baik dan lebih bagus sekolah inklusi itu lebih bagus lagi, dan juga setelah dari itu bagaimana meng-connect-kan sekolah luar biasa, sekolah inklusi dengan perguruan tinggi jika mereka mau lanjut sekolah perguruan tinggi, perguruan tinggi itu bisa Politeknik informal atau sekolah perguruan tinggi umum formal, dan itu saling ekosistem membentuk ekosistem untuk bisa bekerja dan tentunya lapangan pekerjaannya ini adalah menjadi salah satu masalah yang menjadi atensi, maka dari itu diperlukanlah adalah proyek-proyek, lintas Kelurahan dan membuat seperti semacam SCBD ya, tapi SCBD itu enggak cuma hanya di Jakarta Selatan saja, tapi juga di berbagai Jakarta, Jakarta Utara misalnya atau di Jakarta Barat atau segala macam, itu akan ada di mana bentuk lapangan pekerja ini akan terserap. Yang pasti Jakarta ini berhubungan baik dengan pemerintah pusat, jadi bagaimana kita bisa saling bersinergi satu sama lain.

Kira-kira kelompok disabilitas di Jakarta itu ada berapa?

Jakarta itu sekitar 700 sampai 800.000 orang itu hampir 1 juta, ya hampir 1 juta bisa kalikan, belum termasuk support sistemnya, keluarga, Ibu, Bapak dan lain sebagainya.

Apakah yakin kelompok disabilitas di Jakarta akan mendukung Ridwan Kamil-Suswono?

Saya berharap hal seperti itu, dengan saya berada di sini dan kami membutuhkan pemimpin yang berkepihakan dan saya diberi kesempatan untuk bisa memberikan rekomendasi dan masukan-masukan kepada Pak Ridwan Kamil Kamil dan Pak Suswono, bisa dilihat salah satunya kemarin ketika kita ke TransJakarta, itu secara langsung kita bersama teman-teman disabilitas, melihat bahwa banyak harus kita perbaiki dari haltenya, dari armadanya, dari petugasnya dan subsidi, bagaimana penyandang disabilitas ini dapat diberikan subsidi untuk penyandang disabilitas yang kurang mampu, untuk mereka bisa mandiri dan mereka bisa ke tempat kerja dan bisa mengakses berbagai transportasi, kalau transportasi kan kita lihat ya, maksudnya terintegrasi, Jaklongko kita punya, Jaklingko itu kan ada semua terintegrasi, TransJakarta, MRT, LRT, Mikrolet.

Harapannya ini adalah gak cuma sekarang, tapi diperbanyak dan diperpanjang lagi ruteny, jadi ini kan aglomerasi kawasan aglomerasi Jabodetabekpunjur, nah bagaimana teman-teman kita yang di pinggiran ini, bisa di Jakarta, nyaman dengan transportasi yang ada, termasuk penyandang disabilitas juga. Jadi kondisinya adalah apakah haltenya, apakah aksesnya itu sudah ramah belum terhadap penyandang disabilitas dan itulah saya di sini untuk memberikan masukan kepada beliau-beliau ini.