Layanan Kesehatan hingga Bansos Bisa Diakses di INA Digital

27 Mei 2024, 14:18 WIB

Muhammad Ilman Nafian

MenPANRB, Azwar Anas (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Presiden Jokowi meluncurkan super apps INA Digital untuk layanan pemerintah berbasis digital
INA Digital baru bisa diakses masyarakat pada September 2024 dengan 9 layanan prioritas yang akan diintegrasikan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meluncurkan super apps yang mengintegrasikan layanan pemerintah berbasis digital. Super apps itu bernama INA Digital.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Azwar Anas, mengatakan, meski sudah diresmikan, tetapi INA Digital baru bisa diakses oleh masyarakat pada September 2024.

"Kami menyiapkan berbagai hal dan sedang men-trial sistem yang kami buat administrasi pemerintahan, sekarang sudah 8 ribu ASN yang sedang di-trial dan kalau kekurangannya ini dan memang bakal memangkas banyak hal," ujar Azwar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/5/2024).

1. Ada 9 layanan yang jadi prioritas untuk diintegrasikan

MenPANRB, Azwar Anas (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Azwar mengatakan, ada 9 layanan yang jadi prioritas untuk diintegrasikan, yakni identitas digital dasar (KTP), Satu Data, pembayaran digital, portal layanan publik, SPLP, SSO, dan Pusat Data Nasional.

Kemudian layanan aparatur negara, kepolisian (SIM online dan izin keramaian), bantuan sosial (bansos), kesehatan, dan pendidikan.

"Nah, sekarang prioritas di 9 layanan tadi termasuk di kependudukan kesehatan pendidikan, dan secara bertahap setelah ini selesai mengembang ke yang lain untuk kementerian yang siap," kata dia.

2. Kendalanya masih ada kementerian/lembaga belum rela melepas data

MenPANRB, Azwar Anas (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Azwar mengatakan, kendala terbesar masih ada kementerian/lembaga yang masih belum rela melepaskan datanya untuk layanan terintegrasi.

"(Kendalanya) kerelaan kementerian/lembaga untuk melepas. Nah, karena jadi kurang dan karena kita pangkas. Pelayanan kepegawaian saja kami pangkas dari 14 tahap jadi dua tahap," ucap dia.

Meski demikian, kata dia, tidak ada kementerian/lembaga yang menolak integrasi data tersebut.

"Perintah Presiden, masa ada yang menolak," ujar Azwar.

3. Bansos ikut masuk layanan integrasi agar tidak ada data tumpang tindih

MenPANRB, Azwar Anas (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Lebih lanjut, Azwar mengatakan, bansos masuk layanan terintegrasi agar tidak ada data peserta penerima yang saling tumpang tindih. Sebab, ada beberapa jenis bansos di Indonesia.

"Jadi kalau digital ID-nya beres, berarti nanti bansos, bantuan pupuk, itu semua tidak tumpang tindih. Itu sebenarnya pelajaran dari China sama India. India itu target pembangunan 47 tahun, cukup 7 tahun. Kenapa? Digital ID, digital payment data jadi satu, India. Nah China bisa mengurangi kemiskinan 0,6 persen karena digital ID sama digital payment-nya jadi satu. Jadi tidak ada tumpang tindih lagi bantuan," ucapnya.