Legislator Nilai Pidato Prabowo Saat Rapur Refleksi Sejarah Ekonomi RI

Azis mengatakan ada satu bagian dalam pidato Prabowo yang menurutnya sangat simbolik, yakni slide mengenai ranking PDB per kapita dunia pada tahun 1500 hingga 1800 yang menunjukkan Belanda berkali-kali menjadi negara dengan ekonomi terkuat.

“Dalam catatan saya terhadap pidato Presiden Republik Indonesia tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027 di Sidang Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026—bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional—ada satu slide yang terasa sangat simbolik: ranking PDB per kapita dunia dari tahun 1500 hingga 1800 yang memperlihatkan Belanda berkali-kali berada di puncak ekonomi dunia,” kata Azis.

Menurut dia, data tersebut bukan sekadar sejarah biasa, melainkan refleksi tentang hubungan antara kekayaan Nusantara dan akumulasi kekuatan ekonomi global.

“Banyak orang mungkin membacanya sebagai data sejarah biasa. Tetapi sesungguhnya slide itu menyimpan refleksi yang jauh lebih dalam tentang hubungan antara kekayaan Nusantara dan akumulasi kekuatan ekonomi global,” ujarnya.

Azis juga menyinggung bagaimana kejayaan Belanda tumbuh lewat kolonialisme, monopoli perdagangan, hingga eksploitasi sumber daya Nusantara.

“VOC bukan hanya perusahaan dagang. Ia adalah simbol awal kapitalisme global modern,” kata dia.

Azis menilai pidato Prabowo memperlihatkan kegelisahan struktural ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada ekspor bahan mentah dan kebocoran devisa.

Ia menyoroti paparan Prabowo mengenai penerimaan negara terhadap PDB yang masih rendah dibanding negara berkembang lain. Selain itu, Azis juga menyoroti penurunan kelas menengah hingga dugaan praktik under invoicing ekspor.

“Dalam paparan Presiden Prabowo diperlihatkan bahwa penerimaan negara Indonesia terhadap PDB masih berada di kisaran 11 persen—lebih rendah dibanding sejumlah negara berkembang lain. Pada saat yang sama, kelas menengah Indonesia justru mengalami penurunan. Penduduk miskin dan rawan miskin meningkat,” katanya.

“Dalam 22 tahun terakhir Indonesia mencatat surplus perdagangan kumulatif sekitar USD 436 miliar, tetapi mengalami net outflow devisa sekitar USD 343 miliar. Bahkan dugaan praktik under invoicing ekspor selama puluhan tahun disebut mencapai sekitar USD 908 miliar,” lanjut dia.

Menurut Azis, angka-angka tersebut menunjukkan kekayaan nasional belum sepenuhnya tinggal dan memperkuat ekonomi domestik.

“Ia adalah cermin bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan lama dalam wajah baru: kekayaan nasional yang belum sepenuhnya tinggal, berputar, dan memperkuat struktur ekonomi dalam negeri,” ucapnya.

Azis menilai arah kebijakan ekonomi 2027 mulai menunjukkan upaya pemerintah keluar dari “kutukan sejarah” sebagai negara pengekspor bahan mentah.

“Pemerintah mulai berbicara dan bertindak fokus tentang hilirisasi, industrialisasi, penguatan devisa ekspor, pengendalian under invoicing, percepatan investasi, reformasi birokrasi perizinan, dan penguatan peran negara dalam menjaga arus ekonomi strategis nasional,” kata Azis.

Ia juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi investasi agar Indonesia mampu bersaing menjadi kekuatan ekonomi dunia.

“Negara yang ingin menjadi kekuatan ekonomi dunia tidak mungkin bergerak dengan birokrasi lamban yang menghabiskan energi pelaku usaha sebelum mereka benar-benar memulai produksi,” ujarnya.

Meski demikian, Azis mengingatkan Indonesia tetap menghadapi tantangan besar, mulai dari kualitas sumber daya manusia, korupsi, hingga penguatan kelas menengah.

“Kebangkitan modern adalah kemampuan sebuah bangsa menjaga kekayaannya sendiri, mengelola sumber dayanya sendiri, membangun industrinya sendiri, memperkuat manusianya sendiri, dan memastikan hasil pertumbuhan ekonomi benar-benar kembali kepada rakyatnya sendiri,” kata dia.

Azis pun optimistis Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi besar dunia bila arah kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten.

“Tanah yang dahulu membuat bangsa lain kaya, perlahan bangkit untuk memuliakan rakyatnya sendiri,” ujar Azis.