Legislator PDIP Minta Menhut Buka Data Tambang Ilegal di Hutan

05 Des 2025, 08:22 WIB

Komisi IV DPR RI dan Menhut Raja Juli Antoni gelar rapat isu bencana Sumatra dan Aceh

Komisi IV DPR RI menggelar rapat bersama Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni untuk membahas mengenai isu bencana di Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Barat (Sumbar), dan Aceh pada Kamis (4/12/2025). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

PDIP singgung dana rehabilitas hutan hanya Rp62.500 per hektare
PDIP minta Kementerian Kehutanan serius
PDIP minta pemerintah serius mitigasi bencana banjir dan longsor

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, meminta Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, untuk membuka data tambang ilegal yang berada di hutan. Sebab, sejumlah tempat ilegal itu diduga menjadi penyebab rusaknya hutan dan mengakibatkan banjir bandang, longsor di Pulau Sumatra.

“Ini kan yang disampaikan ini baru cuma soal pembabatan hutan, pembalakan liar, secuil banget. Bapak tidak paparkan data tambang ilegal yang menghancurkan hutan demikian parahnya. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal, gak bakal punya izin kok," ujar Alex dalam rapat kerja bersama Menhut di Ruang Rakat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

1. PDIP singgung dana rehabilitas hutan hanya Rp62.500 per hektare

Warga melintas di area banjir bandang dan longsor di Kelurahan Huta Nabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (3/12/2025). (ANTARA FOTO/Yudi Manar)

Dalam kesempatan itu, Alex kemudian menyoroti dana rehabilitasi hutan setelah bencana hanya Rp62.500 per hektare. Dia merasa heran dengan anggaran sekecil itu.

"Dengan dana Rp 62.500 per hektare, apa yang mau direhabilitasi pak? Hutan ini juga harus direhabilitasi, jangan sampai infrastruktur yang rusak direhabilitasi direkonstruksi tetapi hulu bencana ini tidak diselesaikan,” kata dia.

2. PDIP minta Kementerian Kehutanan serius

Alex kemudian meminta Kementerian Kehutanan serius dalam memperbaiki hutan. Sebab, apabila hutan rusak, peristiwa bencana serupa bisa terulang kembali.

“Kalaulah siklon (tropis senyar) ini pertama kali dalam sejarah sudah terjadi, itu kan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi, jangan nanti curah hujan lagi yang disalahkan,” ucap dia.

3. PDIP minta pemerintah serius mitigasi bencana banjir dan longsor

Proses evakuasi dan pencarian korban banjir bandang di Palembayan, Kabupaten Agam, Senin (1/12/2025). (IDN Times/Halbert Caniago)

Lebih lanjut, Alex juga meminta meminta pemerintah serius dalam memitigasi bencana banjir dan longsor. Sebab, kata dia, bencana tersebut bisa diantisipasi.

“Kita tidak berharap ini terjadi lagi, kami di Sumatra Barat itu, pak, kalau gempa sudah makanan sehari-hari. Cuma itu ya di dalam tanah ya gak ada juga yang bisa kami salahkan gitu loh, ketika tanah ini bergerak karena tidak bisa dimitigasi belum ada juga ilmunya sampai ke sana,” ujar dia.

“Maka kami kalau di bawah 6 skala Richter gak lari pak keluar rumah pak kalau sudah di atas 6 baru lari keluar rumah, tapi kalau ini (banjir dan longsor) bisa pak ini bisa dimitigasi. Kita tahu penyebabnya,” imbuhnya.