Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Legislator PKB Dukung Prabowo Evaluasi Keanggotaan di BoP
Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal bicara peran RUU Disinformasi dan Propaganda Asing. (Dok. Fraksi PKB).

  • Anggota DPR Fraksi PKB, Syamsu Rizal, mendukung langkah Presiden Prabowo mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah serangan Israel dan AS ke Iran yang dinilai mencederai prinsip perdamaian.
  • Syamsu menegaskan keanggotaan Indonesia di forum internasional harus sejalan dengan konstitusi dan komitmen perdamaian dunia; jika BoP gagal menjalankan mandatnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan.
  • Presiden Prabowo mengadakan diskusi tertutup dengan tokoh nasional membahas eskalasi geopolitik global akibat konflik Iran-AS-Israel serta strategi Indonesia menghadapi dampak ekonomi dan politiknya.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal, mendukung Presiden Prabowo Subianto yang tengah mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), menyusul serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran sejak akhir pekan lalu.

Menurut Syamsu, langkah ini tepat dan menunjukkan sikap tegas Indonesia dalam menjaga prinsip perdamaian dunia.

“Serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran benar-benar melemahkan posisi Board of Peace dan memperburuk citra organisasi tersebut sebagai lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga perdamaian global,” ujar dia kepada wartawan, Jumat (6/3/2026).

1. Kanggotaan di forum internasional harus sejalan dengan konstitusi

Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal bicara peran RUU Disinformasi dan Propaganda Asing. (Dok. Fraksi PKB).

Ia menilai, jika BoP tidak mampu menjalankan fungsinya sesuai tujuan, opsi keluar dari keanggotaan menjadi langkah serius yang patut dipertimbangkan.

Tujuan awal BoP adalah mewujudkan perdamaian, membuka akses kemanusiaan, dan melindungi masyarakat sipil.

“Keanggotaan Indonesia dalam forum internasional harus sejalan dengan amanat konstitusi dan komitmen terhadap perdamaian dunia. Jika sebuah lembaga tidak lagi konsisten dengan mandatnya, tentu perlu ada evaluasi menyeluruh,” kata dia.

2. Serangan Israel-AS ke Iran bertentangan dengan BoP

Ketua Bappilu PKB Sulsel, Syamsu Rizal. (IDN Times/Istimewa)

Serangan yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei dianggap bertentangan dengan prinsip perdamaian dan hukum internasional.

“Tindakan itu jelas bertentangan dengan misi Board of Peace. Dunia membutuhkan de-eskalasi, dialog, dan penghormatan terhadap hukum internasional, bukan tindakan sepihak yang memperkeruh situasi,” kata dia.

Komisi I DPR RI akan terus memantau perkembangan geopolitik dan mendorong pemerintah mengambil langkah strategis yang berpihak pada perdamaian, kedaulatan negara, serta kepentingan nasional Indonesia.

3. Pabowo undang Menlu terdahulu bahas geopolitik

Mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda di Istana Merdeka (IDN Times/M Ilman Nafian)

Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi tertutup dengan sejumlah tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3) malam. Pertemuan ini menghadirkan mantan presiden, mantan wakil presiden, ketua umum partai politik, dan mantan menteri luar negeri.

Diskusi berlangsung 3,5 jam, dari pukul 19.30 hingga 23.00 WIB, membahas geopolitik global yang memanas akibat perang Iran vs AS dan Israel.

Mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, mengatakan Presiden Prabowo memaparkan perkembangan dunia terkini, khususnya serangan AS dan Israel terhadap Iran.

"PBB sudah tidak berperan, dan aturan atau rule based order hanya on paper dan memang tidak ada kekuatan pemaksa, apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar," ujar Hassan.

Situasi memaksa Indonesia untuk pandai menempatkan diri menghadapi tantangan kompleks.

"Beliau, maksud saya Bapak Presiden, menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita di antara, bukan hanya dua karang, tapi sekarang beberapa karang, dan itu tidak mudah," ucap Hassan.

Diskusi juga menyoroti dampak terhadap pasokan minyak dan gas global. Para tokoh bangsa turut menghitung kalkulasi durasi konflik.

"Reaksi perlawanan di sekitar negara-negara Timur Tengah juga akan besar, membesar, dan karena itu perang berlangsung lama," kata Hassan.

Editorial Team