Lima Jam Rapat Akselerasi Transformasi Polri Bahas Keluhan Masyarakat

Membuka rapat, Kapolri menjelaskan kepada para pakar dari eksternal itu soal alasan dibentuknya tim Transformasi Polri sebagai langkah pro aktif dalam rangka respons cepat terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto soal Reformasi Polri.

“Tim ini dimaksudkan untuk identifikasi masalah, menerima masukan masyarakat, dan melakukan upaya perbaikan. Saya dan para pakar eksternal memberikan masukan-masukan sesuai keahlian kami,” ujarnya.

“Tim ini nantinya akan memberikan feeding pada Komisi Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk Presiden, sehingga komisi tersebut tidak mulai dari nol,” lanjutnya.

Sebagai aktivis HAM dan mantan Komisioner Kompolnas, Poengky mengapresiasi langkah sigap Kapolri membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri ini.

“Saya mendorong agar Polri menggunakan momentum ini untuk memperbaiki diri, melaksanakan reformasi kultural Polri dengan sebaik-baiknya, membenahi apa yang dikritisi masyarakat dan merebut kembali hati masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu para pakar menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat. Masyarakat masih menyiroti perilaku koruptif hingga fleksing dari anggota polisi.

“Masih adanya perilaku koruptif terutama pungli, arogan, militeristik atau kekerasan berlebihan, pamer harta kekayaan, kurang profesional dan kerap melakukan penundaan penanganan kasus harus diubah dan para pelakunya dihukum tegas agar ada efek jera,” ujarnya.

“Butuh teladan pimpinan, bimbingan dan pengawasan melekat pada anggota. Jangan sampai pimpinan justru memberikan contoh buruk pada anggota,” lanjutnya.

Menanggapi sorotan tersebut, Wakapolri Komjen Pol Dedi Peasetyo yang ada di samping Kapolri saat itu menyatakan para pelaku koruptif, fleksing hingga ketidakprofesionalan akan ditindak tegas.

“Sementara itu, Ketua Tim Transformasi Komjen Pol Komjen Chrysnanda menyatakan Polri akan mengefektikan saluran pelaporan masyarakat dengan telpon 110,” ujar Poengky.

Dalam kesempatan itu, Poengky juga menyampaikan terkait kasus pemerasan di acara Djakarta Warehouse Project (DWP). Kasus ini sempat disorot karena melibatkan banyak korban dari luar dan dalam negeri.

Ia berpendapat, para pelakunya tidak cukup hanya dikenai sanksi etik, melainkan harus pidana karena diduga ada tindak pidana pungli.

“Jadi untuk kasus-kasus seperti itu hukumannya harus tegas. Jangan setengah-setengah karena akan dianggap enteng dan tidak ada efek jera,” kata dia.

Kasus seperti ini, kemudian mendiskriminasi anggota yang bersih. Sedangkan pelanggar, menjalani sidang etik dan mengajukan banding.

Setelahnya, para pelanggar hanya mendapat sanksi ringan dan kembali bertugas dengan diberi jabatan.

“Ini juga akan melukai masyarakat. Polri perlu dibersihkan dari anggota-anggota yang diduga melakukan tindak pidana. Saya mengibaratkan buah busuk harus dibuang dari keranjang buah, agar tidak menulari yang lain. Apa yang saya sampaikan itu dicatat dan nantinya akan diterapkan,” ujar dia.

Menanggapi soal pungli, Polri memastikan bakal memaksimalkan pengawasan atasan, pengawas internal dan eksternal serta modernisasi alat pengawasan seperti pemasangan CCTV dan body camera, serta mempermudah dan menyegerakan tindak lanjut laporan masyarakat.

Terkait militeristik, terutama dalam pengamanan aksi unjuk rasa, penggunaan gas air mata juga menjadi hal yang dibahas dalam rapat tersebut. Polisi diminta tidak berlebihan dalam penggunaan gas air mata serta mengedepankan upaya negosiasi yang humanis.

“Direspons bahwa terkait gas air mata memang ada tahapan-tahapan penggunaannya, yaitu jika massa sudah anarki, maka barulah dibubarkan dengan water canon, dan dilanjutkan dengan gas air mata jika massa semakin anarki. Gas air mata yang kedaluwarsa dianggap justru mengecilkan efeknya,” lanjutnya.

Hal lain yang juga dibahas yaitu soal budaya setoran dari anggota kepada atasan. Kultur ini sempat disoroti Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

“Saya termasuk yang sentil hal tersebut ketika seharusnya atasan memberikan contoh teladan pada anggota, mengawasi, dan membimbing, ternyata kok cuek pada anggota, tidak ngopeni anggota, malah sibuk minta dan cari setoran. Pantas saja jika hal tersebut dicontoh anggota dan tidak dikenai sanksi, ini contoh pimpinan yang merusak anggota,” kata Poengky.

Dalam keterangan tertulisnya, Kapolri menegaskan bahwa akselerasi transformasi Polri merupakan respons atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan pihaknya siap bergerak cepat menindaklanjuti arahan tersebut.

“Pada saatnya kami di sini ingin memenuhi harapan publik dan melakukan upaya untuk menjemput bola. Tim akselerasi ini bergerak bersama melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi,” kata Kapolri.

Ia menjelaskan, rapat ini menjadi wadah untuk menyerap saran dan kritik dari berbagai pihak agar proses reformasi internal kepolisian berjalan optimal.

“Yang diundang dalam acara ini adalah tokoh-tokoh untuk memberi masukan saran dan kritik. Supaya perspektif publik nyata diserap oleh tim reformasi internal,” imbuh Kapolri.

Rapat akselerasi ini menghadirkan berbagai pakar dan akademisi yang mewakili bidangnya masing-masing:

1. Pemerhati Kepolisian

- Komjen Pol (Purn) Drs. Ito Sumardi Djunisanyoto

- Irjen Pol (Purn) Drs. Aryanto Sutadi

- Prof. Dr. Hermawan Sulistyo, M.A.

- Bambang Rukminto

- Sugeng Teguh Santoso

2. Media dan Komunikasi Publik

- Rustika Herlambang, S.S., M.I.Kom.

- Alfito Deannova Ginting

- Dr. Devie Rahmawati, M.Hum.

3. Peneliti / Bidang Riset / Politik

- Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

- Agung Arafat Saputra, S.H., S.Pd., M.H.

- Dr. Pratama Dahlian Persadha

4. Kepemudaan

- Drs. Andy Soebjakto Molangggato

- Andi Yentriani

- Lintang Suryaningtyas, S.H., LL.M.

5. Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

- Hendardi, S.H.

- Nur Kholis, S.H., M.A.

- Poengky Indarti, S.H., LL.M.

- Dr. Bachtiar, S.H., M.H.

- Dr. Chaerul Huda, S.H., M.H.

- Dr. Ninik Rahayu

- Ir. Johan Budi Sapto Pribowo

- Prof. Drs. Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D.

- Dr. Ade Erlangga Masdiana

6. Akademisi / Budayawan

- Prof. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.

- Dimas Oky Nugroho, Ph.D.

- Dr. (H.C) Ary Ginanjar Agustian

- Prof. Rhenald Kasali, Ph.D.

- Hermawan Kartajaya, S.E., M.B.A.

- Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.Rer.Publ.

- Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU

- Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto

Kapolri memastikan semua masukan akan dikaji serius oleh tim.  “Yang jelas, polisi terbuka terhadap semua upaya untuk perbaikan institusi,” ujar dia.