Lompatan Karier Politik Gibran, Bisakah Tiru Jejak Jokowi?

Sejak dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjadi Wali Kota Solo pada 26 Februari 2021, para pejabat kerap berkunjung ke rumah dinas Gibran. Dalam hitungan IDN Times, setidaknya ada 9 pejabat dan politikus yang berkunjung ke rumah dinas Gibran di Loji Gandrung. 

Mulai dari Menhub Budi Karya, Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, hingga Komisaris PT Pertamina dan politikus PDIP, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. Semua kunjungan itu terjadi pada rentang waktu Februari hingga April 2021. 

Bahkan, pria yang akrab disapa Cak Imin sudah sempat menyinggung apakah Gibran bersedia untuk maju menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Padahal, ia berkunjung ke Solo pada 24 Maret 2021 lalu. Gibran belum genap satu bulan menjabat sebagai Wali Kota Solo waktu itu. 

Meski begitu, Cak Imin berkilah dengan menyebut sebelum 'naik kelas' ke DKI Jakarta, sebaiknya tugas-tugas di Solo dituntaskan dulu oleh Gibran. "Makanya, sukses dulu di Solo. Nanti ke mana pun bisa. Insya Allah bisa. Mas Gibran ini pemimpin masa depan yang sukses di Solo, akan membawa kemajuan di mana-mana. Kami pasti siap mendukung," ujar Cak Imin pada 2021 lalu. 

Sinyal serupa juga disampaikan oleh Ahmad Muzani selaku elite Partai Gerindra. Muzani tak menampik bahwa ia sempat membicarakan rencana di masa depan bagi Gibran. 

"Jika diperlukan, kami bakal support, baik itu maju di tingkat kota, daerah maupun nasional. Tapi, bagi kami saat ini Gibran harus menjadi wali kota yang maju dan berhasil," ungkap Muzani pada tahun lalu. 

Terbaru pada April 2022 lalu, Bendahara Umum Partai Nasional Demokrat, Ahmad Sahroni ikut menemui Gibran ke Solo. Sahroni akhir-akhir ini santer diisukan bakal maju ke pilgub DKI Jakarta. 

Kepada IDN Times, Sahroni mengakui memang sempat membicarakan isu politik dengan Gibran. Salah satunya soal pilgub DKI Jakarta.

"Agenda politiknya sebenarnya ngobrol-ngobrol hanya curcol biasa, barangkali ada momen kita bisa maju bersama-sama gitu. Maju bersama tapi belum tahu maju di mana," kata kata pria yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III itu melalui pesan pendek. 

Ia meminta publik agar bersabar sambil menunggu perkembangan politik ke depan. Meski ia tak menepis daripada menjadi pesaing, Sahroni mengusulkan agar maju bersama ke depan. 

"Nanti, maju di mana dan kapan saja bakal kita sampein," tutur Sahroni. 

Dorongan untuk 'naik kelas' semakin kuat ketika Gibran menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor pada 18 Juni 2022 lalu. Gibran mengaku memenuhi undangan Prabowo untuk diajari berkuda. 

Kepada media, Gibran mengaku di dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan itu bukan sekedar untuk bersilaturahmi. Pembicaraan soal topik politik tak terelakan dibahas. 

"Ada banyak (pesan dan wejangan), rahasia dan sifatnya tertutup. (Soal karier politik) pasti dong, ikut dibahas," ungkap Gibran ketika ditemui media di GO Sritex Arena, Solo, pada 19 Juni 2022. 

"Disarankan untuk maju di salah satu provinsi (DKI Jakarta-Jateng). Salah satu provinsi saja (DKI Jakarta atau Jateng)," kata dia.

Usai berkunjung dari kediaman Prabowo, Gibran bertandang ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Putra sulung Presiden Jokowi itu juga mengklaim didorong oleh Mega dan Puan Maharani agar ikut dalam pilkada 2024. 

"Mbak Puan dan Bu Mega juga sama (ikut menyarankan agar maju pilgub)," ungkap Gibran. 

Namun, ia enggan mengungkap lebih jauh isi pertemuannya dengan Mega dan Puan. "Yang jelas kemarin setelah sekolah partai saya berkesempatan bertemu dengan Bu Ketum (Megawati) dan Mbak Puan, lalu Menhan (Prabowo) juga dan Pak Sekjen (Hasto)," tutur dia.

Gibran rupanya tidak ingin cepat besar kepala. Sebab, dorongan untuk maju saat pilkada 2024 dari kedua tokoh itu tak serta merta diwujudkan dalam bentuk dukungan politik.

"Lagi pula emangnya ada yang menawarkan (dari partai untuk maju di salah satu daerah itu)? Gak ada yang menawarkan. Saya ingin fokus dulu di Solo karena masih banyak pekerjaan di Solo yang harus dituntaskan," kata Gibran sambil tertawa ketika diwawancarai stasiun Kompas TV pada 20 Juni 2022 lalu. 

Sementara, menurut analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, pelajaran berkuda yang diberikan oleh Prabowo merupakan bagian dari lobi-lobi untuk bisa memperoleh restu dari Jokowi di pemilu 2024. Prabowo diduga mengubah strategi setelah Jokowi terlihat memberi kode akan memberikan dukungannya bagi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Hal itu terlihat ketika Jokowi menghadiri rapat kerja nasional relawannya, ProJo di Magelang pada akhir Mei 2022 lalu.

"Kan, kalau di politik, Jokowinya gak bisa ditembus, maka nembusnya bisa melalui keluarganya, anaknya atau saudara-saudaranya. Kebetulan yang dilihat bisa ditembus itu melalui Gibran," ungkap Ujang kepada IDN Times melalui telepon pada 6 Juni 2022 lalu. 

"Tujuannya agar dukungannya bergeser jangan ke Ganjar. Ke siapa kek, ke Prabowo, misalnya," kata dia lagi. 

Ia menambahkan dalam politik, apapun akan diusahakan. Sebelum Jokowi resmi memutuskan dukungannya kepada siapapun yang menjadi capres, Prabowo berharap bisa menggoyang keputusan itu. 

"Intinya mah Prabowo kalau mau nembak, targetnya bukan ke Gibran, melainkan ke Jokowi. Hari ini posisi yang sulit itu sedang dialami oleh Prabowo, karena ia butuh restu Jokowi supaya menang di pemilu 2024," ujarnya.

Selain itu, Ujang juga berpendapat tidak ada manfaat menjadikan Prabowo sebagai mentor politik. Lantaran, sudah tiga kali ikut pilpres, namun Prabowo selalu gagal. Bahkan, dua kali di antaranya kalah berturut-turut. 

Belum lagi ketika hendak maju dalam pilpres 2024, elektabilitas Prabowo justru tak pernah menembus angka lebih dari 30 persen. Padahal, sudah tiga kali ikut pilpres. 

"Kalau mau cari mentor yang sudah pasti menang dong rekam jejaknya. Itu mah saya lihatnya lobi-lobi sepihak saja untuk bisa menggoyang pemikirannya Pak Jokowi," tuturnya. 

Sementara, menurut analisa Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, dorongan dari PDIP kepada Gibran diduga bertujuan untuk mengirimkan pesan kepada Jokowi. Mega seolah ingin mengirimkan pesan bila karier politik Gibran dan sang menantu, Bobby Nasution ingin tetap gemilang, maka Jokowi harus memihak pilihan politik PDIP. Mega diduga bakal memberikan tiket pencapresan kepada putrinya, Puan Maharani. 

"Selama ini kan Jokowi lebih sering memperlihatkan kedekatan dengan Ganjar dan jarang memperlihatkan kedekatan dengan tokoh yang bakal diusung PDIP yakni Mbak Puan. Ini bermakna kans politik bagi anaknya juga dipertanyakan," ujar Ray kepada IDN Times yang ditemui di Jakarta Selatan pada 25 Juni 2022 lalu. 

Secara blak-blakan, Ray mengatakan bahwa Gibran bisa maju menjadi calon Wali Kota Solo tanpa prestasi apapun. Bahkan, namanya muncul belakangan usai PDIP diprediksi kuat bakal mengusung Achmad Purnomo.

"Saat diusung oleh PDIP kan gol (menang). Jadi, ini sesungguhnya bicara apa maunya partai saja. Bila PDIP ingin Gibran menjadi cagub di DKI Jakarta atau di Jawa Tengah maka akan tetap kejadian," tutur dia. 

Ia juga menambahkan fenomena dalam pemilih pejabat publik di Indonesia mayoritas tak melihat prestasi dan rekam jejak. Sehingga, bila Gibran resmi diusung oleh partai dengan lambang banteng moncong putih itu, maka dipastikan berpeluang menang. 

Namun, Ray juga mewanti-wanti PDIP. Bahwa, selama ini elektabilitas parpol tersebut konsisten berada di posisi teratas berkat sosok Jokowi dan Ganjar. Kini, kedua individu itu mulai terasosiasi menjauh dari PDIP. 

"Selama ini kan belum ada survei secara independen, seandainya Jokowi, Ganjar dan Gibran bukan kader PDIP, apakah PDIP akan mendapat 27 juta suara dan menang pileg? Maka, kedua pihak ini saling mengunci," ujarnya lagi. 

Ray turut mencermati bahwa Mega tak selamanya bakal memimpin PDIP. Maka, diprediksi yang terjadi di masa mendatang adanya persaingan antara keluarga trah Sukarno dengan keluarga Jokowi.

Sebab, paska 2024 mendatang, setidaknya ada tiga keluarga mantan Wali Kota Solo itu di PDIP yakni Jokowi, Gibran dan Bobby. Mereka juga punya loyalis di internal PDIP. 

"Maka, trah Sukarno juga perlu bersikap baik kepada keluarga Jokowi," kata dia. 

Sementara, dalam analisa Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, Gibran akan lebih mudah menang bila ikut berkompetisi di Pilgub Jawa Tengah pada 2024. Apalagi provinsi tersebut merupakan markas PDIP. 

Berdasarkan hasil survei tertutup yang dilakukan oleh PPI, popularitas Gibran di Jateng sudah menembus angka 76 persen. Sedangkan, elektabilitasnya sudah mencapai 28 persen. Angka ini, kata Adi, diraih Gibran meski ia belum menyatakan maju di pilkada 2024. 

Sementara, di DKI Jakarta, popularitas Gibran memang sudah menembus angka 70 persen. Ia sudah bisa disandingkan dengan nama-nama besar yang diisukan bakal ikut Pilkada DKI Jakarta 2024 seperti Ahmad Riza Patria, Ahmad Sahroni. Namun, tingkat elektabilitas Gibran masih sangat rendah di DKI Jakarta yakni sekitar 2-3 persen. 

"Karena Gibran masih harus bersaing dengan nama-nama besar lainnya yang merupakan kandidat di PDIP. Ada Ahok dan Risma," ujar Adi yang ditemui di Jakarta Selatan pada 25 Juni 2022 lalu. 

Ia menambahkan alih-alih sebagai cagub, peluang Gibran lebih besar untuk menang bila ia maju sebagai calon wakil gubernur di DKI Jakarta. "Dia akan berada di posisi kedua karena lawannya diperkirakan hanya satu yakni AHY," katanya. 

Maka, kata Adi, keputusan akhir kini ada di tangan PDIP. Apakah Mega ingin menugaskan Gibran maju di Jateng yang tanpa perlu perjuangan berarti. Atau Gibran ditugaskan untuk ikut kontestasi di DKI Jakarta namun perlu perjuangan yang sangat berat. 

"Kalau Gibran maju di Jateng, ibaratnya sambil tidur saja pasti dia bakal menang," kata Adi blak-blakan. 

Pernyatan Adi itu langsung ditepis oleh Ketua DPP PDIP bidang pemuda dan olahraga, Eriko Sotarduga. Menurutnya, penggunaan kalimat 'cukup tidur saja' lalu otomatis menang pilkada tidak tepat. 

"Kita semua harus berjuang, meski itu di kandeng Banteng. Apalagi kalau (maju) di DKI Jakarta di mana kondisinya jauh lebih dinamis," ujarnya. 

Ia pun memastikan bahwa Mega belum menentukan keputusan akhir di mana Gibran akan ditugaskan. "Kami ingin melihat perkembangan Mas Gibran 1-2 tahun lagi di Solo. Selain itu, kan juga tergantung dari aspirasi warga yang nanti ditangkap oleh kader-kader kami di Jakarta dan Jateng," tutur dia. 

Di sisi lain, Adi mengatakan selama magnet politik Gibran ada tiga. Pertama, ia adalah putra presiden, kedua, kader PDIP dan ketiga Wali Kota Solo. Tetapi, yang paling dominan adalah dua poin pertama. 

Adi mewanti-wanti posisi Gibran bisa jadi kurang menguntungkan bila ia ikut dalam pilkada pada November 2024. Sebab, Jokowi ketika itu sudah tak lagi menjabat sebagai presiden. 

"Kalau Gibran bukan lagi anak presiden, apakah daya tawar politiknya bisa sekuat sekarang? Variabel politik menjelaskan karena Gibran anak presiden, maka ada begitu banyak elite datang ke Solo," ujar Adi. 

Itu sebabnya, kelanjutan karier politik Gibran dan menantu Jokowi, Bobby tergantung dari pilihan politik Jokowi. Adi menambahkan membaca sikap politik PDIP rumit. Pada pemilu 2014 lalu, Mega membuat keputusan di luar dugaan dengan merelakan tiket pencapresannya kepada Jokowi. 

"Maka, artinya bila pilihan politik Jokowi ke depan tak sesuai (dengan pilihan PDIP) maka tak ada jaminan Gibran bakal didukung," tutur dia. 

Ray pun mengamini analisa Adi. Menurutnya, selama ini bayangan sebagai anak presiden berpengaruh banyak terhadap karier politik Gibran.

Bahkan, Gibran sebagai Walkot Solo tak mempunyai ciri khas. Bila dibandingkan dengan Jokowi, ia dikenal suka blusukan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Di situ lah muncul stigma bahwa Jokowi pemimpin yang merakyat. 

"Tapi, tren blusukan itu juga sudah tidak lagi memikat publik. Karena tren itu tercemari karena Pak Jokowi kerap bersikap kontradiktif, di satu sisi blusukan tapi di sisi lain malah membuat UU Omnibuslaw. Pak Jokowi blusukan tapi pro terhadap revisi UU KPK. Jadi, ada sumbangsih dari Pak Jokowi sendiri sehingga blusukan konteksnya tidak baik," kata Ray kepada IDN Times. 

Sehingga, bila Gibran coba mengadopsi pola yang sama diprediksi malah akan dijadikan lelucon oleh warganet. "Kalau pola blusukan itu masih dipakai oleh Gibran malah tak akan memberikan keuntungan politik. Publik malah akan bersikap nyinyir," tutur dia. 

Maka, menurut Ray sulit bagi Gibran untuk bisa meniru karier politik Jokowi. Selama ini, kata Ray, karier politik dan popularitas Gibran bisa besar berkat Jokowi. 

"Bapaknya kan mulai dari nol, menjajaki sendiri ketika menjadi Wali Kota di Solo dan Gibran tak menikmati 'kemewahan' itu karena berkat tangannya sendiri. Gibran kini menikmati apa yang sudah dirintis oleh bapaknya," ujarnya lagi.