LSM Dituding Didanai Asing Bisa Berangus Kebebasan Berpendapat

03 Jun 2025, 19:30 WIB

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah ketika diwawancarai di IDN HQ, Jakarta. (IDN Times/Alya Achyarini)

Jakarta, IDN Times - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah menilai tuduhan Presiden Prabowo Subianto bahwa lembaga swadaya masyarakat (LSM) didanai pihak asing untuk mengadu domba, sesuatu yang keliru. Sebab, tak semua LSM bisa beroperasi karena didanai pihak asing. Sementara, LSM yang mendapatkan pendanaan pihak asing bukan berarti otomatis menjadi alat negara asing.

"Pendanaan internasional dalam demokrasi modern adalah hal yang lumrah dan dapat dikelola secara transparan serta akuntabel. Pemerintah sendiri juga menerima hibah asing untuk pembangunan," ujar Luluk di dalam keterangan tertulis pada Selasa (3/6/2025).

Perempuan juga merupakan Ketua Umum IKA Perempuan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu mengatakan poin penting dari pendanaan LSM yakni bisa diawasi oleh publik. Bukan dari mana asal dananya berasal.

Luluk juga mengingatkan di dalam sistem demokrasi keberadaan LSM bukan sebuah ancaman. Itu merupakan bagian integral dari masyarakat sipil yang sehat.

"Mereka memainkan peran penting dalam mengingatkan pemerintah, melindungi hak warga negara dan mendorong akuntabilitas kekuasaan," tutur perempuan yang pernah jadi calon gubernur di Jawa Timur itu.

1. Narasi LSM jadi antek asing bisa merusak reputasi ribuan organisasi lokal

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah. (Dokumentasi PKB Jatim)

Lebih lanjut, Luluk menilai generalisasi LSM menjadi antek-antek asing merupakan narasi yang berbahaya. Pernyataan itu juga bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap LSM.

"Menggeneralisasi semua LSM sebagai alat asing justru merusak reputasi ribuan organisasi lokal yang independen, bekerja tanpa pamrih, dan berakar di tengah masyarakat," kata Luluk.

Padahal, kata Luluk, banyak LSM yang telah berkontribusi pada penanganan bencana, advokasi Hak Asasi Manusia (HAM), pendidikan hingga pengawasan anggaran publik. Selain itu, LSM juga berkontribusi dalam pendampingan pemberdayaan ekonomi perempuan, disabilitas, hingga bahkan pertanian berkelanjutan.

"Mereka memainkan peran penting dalam mengingatkan pemerintah, melindungi hak warga negara dan mendorong akuntabilitas kekuasaan," tutur dia.

2. Luluk ingatkan kritis tidak sama dengan anti terhadap pemerintah

Ilustrasi kampanye pemilu dan pilkada. (IDN Times/Agung Sedana)

Luluk tak menampik sejumlah LSM bersikap kritis dan mengawasi jalannya pemerintahan Prabowo secara intens. Tetapi, bukan berarti mereka anti terhadap pemerintah.

"Gak perlu dengan mudah memberi label musuh bangsa terhadap setiap kritik. Pemimpin memang harus lapang dada, mau menyediakan ruang hati lebih besar. Kehadiran LSM atau NGO itu penting sebagai penyeimbang," katanya.

Dalam pandangan Luluk, tidak masalah bila ada LSM yang mendapatkan pendanaan dari luar Indonesia. Sebab, hal itu tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang.

"Lagipula kan pemerintah juga menerima dana dari negara lain kok," imbuhnya.

3. Prabowo tuding LSM yang didanai asing hendak mengadu domba rakyat

Presiden Prabowo Subianto ketika mengantar Presiden Prancis, Emmanuel Macron berkeliling Candi Borobudur. (www.instagram.com/@sekretariat.kabinet)

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menuduh pihak asing membiayai lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk mengadu domba Indonesia. Pria yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra itu mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu dan jangan ada perbedaan sehingga menyebabkan gontok-gontokan. Ia menyebut inilah yang justru diharapkan bangsa asing karena kekuatan asing tidak suka Indonesia maju.

“Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri," ujar Prabowo di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat pada Senin (2/6/2025).

Namun Prabowo berdalih tidak mengajak bangsa Indonesia curiga terhadap bangsa asing. Ia menekankan Indonesia tidak boleh dipermainkan oleh bangsa mana pun.

Ini bukan pertama kalinya Prabowo menyinggung pihak asing mengadu domba Indonesia. Sebelumnya, Prabowo juga meyakini gelombang aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di awal pemerintahannya karena ada campur tangan asing.

“Coba perhatikan, apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus obyektif dong," kata Prabowo saat wawancara dengan enam jurnalis senior di kediamannya di Sentul, Bogor, pada 8 April 2025 lalu.