Luhut Klaim Mediasi Gagal, Pihak Haris Azhar: Arogansi Pejabat!

Rivanlee menjelaskan, Haris dan Fatia menerima tiga kali undangan untuk melakukan mediasi, Haris dan Fatia sudah dua kali siap datang untuk menghadiri mediasi, masing-masing pada 21 Oktober 2021 dan 1 November 2021.

Bahkan pada 21 Oktober 2021, pihak terlapor yakni Fatia dan Haris bersama Tim Advokasi Bersihkan Indonesia telah datang langsung ke Polda Metro Jaya, namun mediasi tidak dilakukan karena Luhut sedang berada di luar negeri.

Hal ini sudah diterima oleh pihak terlapor atas ketidakhadiran pihak pelapor, dan jadwal mediasi pertama pada 21 Oktober 2021 sudah terjadi kesepakatan antara pihak terlapor dengan pihak penyidik untuk membentuk sebuah kesepakatan jadwal terlebih dahulu antara kedua belah pihak sebelum menentukan jadwal mediasi agar mediasi dapat berjalan dengan semestinya.

“Akan tetapi, alih-alih pihak penyidik meminta kesepakatan dan kesediaan dari pihak terlapor untuk melakukan mediasi pada 15 November 2021, pihak terlapor justru langsung menerima undangan dari penyidik dengan jadwal yang hanya disesuaikan dengan pihak pelapor,” ujar Rivanlee.

Rivanlee juga mempertanyakan, pernyataan penyidik bahwa penundaan mediasi tanpa laporan atau pemberitahuan kepada penyidik. Padahal, lewat SK/05/TA-BI/XI/2021 13 November 2021, pihaknya sudah menyampaikan surat jawaban yang pada intinya meminta penundaan mediasi.

“Karena Fatia Maulidiyanti berhalangan untuk hadir pada 15 November 2021. Selain melalui surat jawaban yang kami sampaikan, sebelumya Fatia juga telah melakukan komunikasi melalui telepon dengan Kompol Welman Feri yang menyatakan bahwa dirinya berhalangan hadir karena sedang berada di luar provinsi,” ujar Rivanlee.

Rivanlee menjelaskan, pada dasarnya mediasi penal dapat dilakukan jika para pihak terlibat dalam perundingan saling menyadari terhadap hasil yang diperoleh dalam mediasi. Sehingga prinsip yang terpenting dalam mediasi penal adalah kehadiran para pihak agar memberikan akses dan kesempatan yang sama dan seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan.

“Akan tetapi, dalam hal ini pihak Luhut telah menyimpulkan terlebih dahulu bahwa mediasi tidak berhasil dilakukan karena ketidakhadiran pihak terlapor, sehingga pihaknya akan menempuh upaya hukum selanjutnya,” ujarnya.

Dalam keterangannya, Luhut juga menyatakan bahwa kasus ini lebih baik diteruskan ke mekanisme Pengadilan.

“Kami melihat bahwa hal ini dapat berimplikasi positif, sebab bukti-bukti yang kami miliki dapat menjadi dokumen pembuktian resmi di Pengadilan. Lewat mekanisme peradilan yang terbuka untuk umum, publik dapat mengetahui situasi riil yang terjadi di Papua,” sambungnya.

Rivanlee sebut Luhut sampai saat ini tidak pernah menjawab secara resmi data-data dalam paparkan pada kajian cepat Laporan Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua. Luhut juga belum memberikan pembuktian mengenai tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Fatia dan Haris.

“Padahal penjelasan itu harus dilakukan demi pendidikan hukum dan politik, bukan hanya bagi warga negara, tetapi juga untuk pejabat publik. Langkah pejabat publik yang berhadap-hadapan dengan masyarakat sipil di pengadilan karena masalah kritik tentu merupakan preseden buruk bagi budaya demokrasi,” ujarnya.

Atas uraian tersebut, Tim Advokasi Bersihkan Indonesia meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk kembali menjadwalkan mediasi dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

“Kedua, mengalihkan proses mediasi dilakukan oleh Komnas HAM antara Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar dengan Luhut Binsar Panjaitan,” ujar Rivanlee.