Luhut Ogah Buka Sumber Big Data Soal Penundaan Pemilu 2024

16 Mar 2022, 21:32 WIB

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan (Dokumentasi Kemenko Marves)

Jakarta, IDN Times - Pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, soal big data berisi 110 juta akun di media sosial yang dukung agar pemilu 2024 ditunda menjadi bumerang.

Pernyataan Luhut tersebut dibantah oleh ahli di bidang teknologi informasi (TI). PDI Perjuangan pun ikut membantah klaim Luhut bahwa pemilih mereka ikut mendukung agar pemilu 2024 ditunda satu hingga tiga tahun.

Kini, publik pun mempertanyakan klaim big data yang pernah ia sampaikan ketika diwawancarai oleh Deddy Corbuzier. Namun, mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu justru ogah mengungkap dari mana sumber big data tersebut.

"Ya, jangan lah. Untuk apa dibuka?" ujar Luhut ketika ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Selasa, 15 Maret 2022.

Alih-alih membuka sumber datanya, Luhut malah menyebut bahwa teknologi sudah berkembang dengan pesat. Sehingga, ia menegaskan big data yang disampaikannya tidak mengada-ada.

"Ya pasti ada lah (sumber datanya). Masak (saya) bohong," ujar dia lagi.

Ia kembali menyampaikan wacana agar pemilu 2024 ditunda berasal dari aspirasi masyarakat di lapangan. Menurutnya, publik justru bertanya-tanya untuk apa dana sebesar itu dihabiskan untuk pemilu presiden.

"Masyarakat itu bertanya kita masih sibuk lho dengan COVID. Keadaan kan masih begini (perekonomian terpuruk). Kenapa kita mesti buru-buru (mengadakan pemilu untuk pilih presiden baru)," kata pria berusia 74 tahun ini.

Lalu, apa kata Luhut soal pemberitaan bahwa ia sempat memanggil petinggi partai politik yang kini ikut menyuarakan agar pemilu 2024 ditunda?

1. Luhut bantah bila menyuruh petinggi parpol kampanyekan penundaan pemilu 2024

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Dalam kesempatan itu, Luhut turut membantah pemberitaan yang menyebut sebelum wacana penundaan pemilu 2024 bergulir, ia memanggil para petinggi partai politik. Luhut disebut meminta ketum parpol agar mewacanakan pemilu 2024 ditunda.

"Gak ada (manggil petinggi parpol)," kata Luhut.

Pada pekan lalu Majalah Tempo menurunkan sampul dengan judul "Malu-Malu Menunda Pemilu." Di dalam tulisan itu bahkan disebut Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, terancam bisa dicopot dari posisi sebagai Menko Perekonomian bila mengabaikan instruksi untuk menggaungkan perpanjangan masa jabatan Jokowi sebagai presiden. Posisi sebagai ketua umum Golkar pun juga bakal digoyang.

Airlangga memang diketahui merupakan salah satu ketum parpol yang ikut mewacanakan agar pemilu 2024 ditunda. Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, tak membantah bila bosnya disebut berkomunikasi dengan sejumlah elite parpol. Namun, yang dibahas mengenai isu kebangsaan.

"Kalau Pak Luhut mengutarakan pandangan dan kekaguman terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi, itu adalah hal yang wajar," ujar Jodi.

2. Luhut sebut usulan pemilu 2024 bagian proses demokrasi

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Luhut juga menyebut bahwa usulan agar pemilu 2024 ditunda bagian dari proses demokrasi. Ia mengatakan usulan itu akan berjalan melalui proses di DPR hingga MPR.

"Itu semua kan berproses. Kalau nanti, prosesnya bisa berjalan terus ke DPR ya bagus. Bila tidak disetujui ya berarti terhenti. Ya itu lah demokrasi kita. Kenapa harus marah-marah? Ada yang salah?" kata Luhut balik bertanya.

Sedangkan, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, sejak awal pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan parlemen sudah sepakat pemilu bakal digelar pada 2024. Respons Puan itu sebagai jawaban tegas bahwa tidak ada upaya dari parlemen untuk menunda Pemilu 2024.

"Terkait dengan (wacana) penundaan pemilu, pimpinan DPR sesuai dengan mekanismenya bahwa DPR dan pemerintah sudah menyepakati pemilu itu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024," ujar Puan ketika memberikan keterangan pers dan dikutip dari YouTube DPR, Selasa, 15 Maret 2022 lalu.

"Jadi, kita jalankan saja mekanisme yang saat ini sudah berjalan seperti yang telah disepakati sebelumnya," lanjut dia.

3. Drone Emprit temukan data mayoritas warganet tolak perpanjangan masa jabatan presiden

Data analisa Drone Emprit soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga tahun lagi (Tangkapan layar Twitter Ismail Fahmi)

Berdasarkan analisis pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, isu perpanjangaan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu menjadi 2027, semakin menguat usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto serta Ketum PBNU mendengungkan wacana tersebut.

Di sisi lain, media massa mengangkat sejumlah pihak yang menolak ide penundaan pemilu 2024.

"Pihak yang pro dengan perpanjangan masa jabatan antara lain PKB, PAN, Golkar, PKPI, Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Provinsi Riau, yang utamanya mengangkat narasi keberlanjutan ekonomi dan adanya permintaan dari masyarakat," cuit Ismail pada 1 Maret 2022.

Ia menjelaskan, mayoritas data yang diperoleh dari Drone Emprit malah menunjukkan sebagian besar warganet menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

"Selain menyampaikan argumentasi pribadi, warganet juga mengamplifikasi argumentasi para tokoh yang menolak penundaan pemilu 2027," kata dia di akun Twitternya dan sudah memberikan izin bagi IDN Times untuk dikutip.

Data lain yang diungkap Fahmi dari Drone Emprit, yakni total warganet yang aktif dalam percakapan soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden tak lebih dari 10 ribu akun.

"Angkanya tak mencapai 18 juta user di Twitter Indonesia. Apalagi (klaim) 100 juta (warganet yang membicarakan), tak masuk akal," ujarnya.