Luhut: Saya Bukan Menteri Segala Urusan, Hanya Tupoksi yang Diurus

10 Jun 2022, 08:44 WIB

Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Luhut Pandjaitan (www.instagram.com/@luhut.pandjaitan)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Luhut Pandjaitan menepis persepsi publik bahwa ia adalah menteri segala urusan.

Ia mengatakan hanya mengurusi isu yang masuk ke dalam tupoksinya. Berdasarkan Perpres nomor 92 tahun 2019, Kemenko Marves mengkoordinasikan sejumlah kementerian yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan instansi lain yang dianggap perlu.

"Saya ingin garis bawahi satu hal. Jangan dipikir saya mengurusi semua (isu). Saya hanya mengurusi yang ada di bidang saya dan yang diperintahkan oleh presiden. Saya ulangi, (saya hanya melakukan) yang diperintahkan oleh presiden," ungkap Luhut ketika menghadiri rapat Badan Anggaran dengan anggota DPR dan dikutip dari YouTube pada Kamis, 9 Juni 2022 lalu.

Ia mengatakan tak akan mampu mengurusi segala hal. Sebab, usianya sudah tak lagi muda.

"Jadi, saya tahu diri juga. Yang bisa saya kerjain ya saya kerjakan. Kalau dilihat di sini ada tulisan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden, itu bukan saya yang membuat. Tahun 2016 yang membuat ini adalah Dwisuryo Indroyono Soesilo," kata dia.

Ia menegaskan sekali lagi bahwa yang ia kerjakan saat ini adalah perintah dari presiden. Hal itu termasuk menjadi komandan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali dan mengurai benang kusut mahalnya harga minyak goreng.

Lalu, mengapa semua tugas itu dipercayakan kepada Luhut?

1. Luhut klaim mampu kerjakan semua tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi

Beragam dan seabrek tugas yang diberikan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo kepada Menko Marves Luhut Pandjaitan (Tangkapan layar YouTube Banggar DPR RI)

Di dalam rapat banggar, ia mengakui bahwa ada begitu banyak tugas yang dikerjakannya. Termasuk penanganan COVID-19 dan dana penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Tetapi, ia kembali menegaskan bahwa itu semua adalah tugas dari presiden.

"Selama ini tidak ada tugas dari presiden yang tidak saya deliver. Saya bisa jamin kepada Anda sekalian. Karena kalau saya tidak bisa maka saya akan katakan kepada bapak presiden untuk menugaskan itu kepada orang lain," ungkap pria yang sempat menjabat Kepala Staf Presiden (KSP) itu.

Di dalam forum itu, Luhut turut melaporkan perkembangan harga minyak goreng. Ia mengaku sudah mengecek harga komoditas itu di beberapa kota seperti Semarang dan Jakarta. Harganya, kata Luhut sudah mulai turun.

"Saya akan mengumpulkan semua pelaku usaha minyak goreng dan asosiasi di Bali. Kami mau bikin business matching. Apa yang dibuat oleh pemerintah, apa yang cocok dan tidak cocok, sehingga tidak ada dusta di antara kita," kata Luhut.

2. Luhut mengaku tak mau diatur lagi soal urusan minyak goreng

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan (Instagram.com/luhut.pandjaitan)

Di dalam rapat itu, Luhut mengungkapkan bahwa sejak Kamis kemarin dan Jumat (10/6/2022), ia telah mengumpulkan para pelaku usaha minyak goreng. Menurutnya, apa yang terjadi selama lima bulan terakhir hingga komoditasnya menjadi langka merupakan bagian dari sikap pemerintah yang tidak konsisten.

"Nah sekarang tidak mau, saya tidak mau diatur oleh siapapun, tapi saya dengerin. Saya juga ajak bapak-ibu kalau mau melihat," kata Luhut kepada anggota Banggar DPR.

Ia mengatakan tata kelola distribusi minyak goreng akan dibuat dengan cara digital. Dengan dilakukan audit tersebut, maka akan diperoleh data masing-masing perusahaan produsen minyak goreng mulai dari kepemilikan kebun sawit, kapasitas produksi, ekspor CPO per hari hingga ke harga jual minyak goreng per harinya.

"Dengan begitu revenue negara akan bertambah. Nilainya mencapai billion of dollars, tutur dia lagi.

3. Luhut minta anggota DPR tak sembarangan menyerangnya dengan kritik

Sederet tugas tambahan untuk Menko Luhut Pandjaitan (IDN Times/Aditya Pradana)

Di dalam forum itu, Luhut juga mengingatkan anggota DPR agar tak mencari popularitas dengan mengkritik dirinya terkait rencana kenaikan harga tiket naik ke Candi Borobudur. Ia mengatakan kenaikan harga tiket untuk naik ke Candi Borobudur dibutuhkan karena kondisi peninggalan sejarah itu yang mulai rusak.

"Bapak Ibu sekalian saya laporkan (kondisi) Borobudur itu turun Pak, dan sudah mulai rusak. Jadi ya ada yang kadang-kadang -maaf teman-teman Bapak/Ibu juga yang langsung kritik saya, gak tahu masalahnya," ungkap Luhut.

Luhut menyarankan orang-orang yang ingin mengkritik dirinya bisa dibicarakan melalui telepon. Jadi, apa yang dipermasalahkan dapat disampaikan melalui telepon.

"Kalau boleh mohon lain kali telepon saya saja, pak, masalahnya apa sih gitu. Jadi jangan cari, mohon maaf Bapak/Ibu, cari popularitas dengan nyerang saya," tutur dia lagi.