Jakarta, IDN Times - Mantan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy, yakin pansus hak angket haji 2024 DPR RI tak akan berlanjut. Sebab, yang selama ini bersuara mengenai pansus haji hanya Fraksi PKB di DPR RI.
"Yakinlah kalau berdasarkan pemahaman saya sekarang, informasi dari berbagai pihak, insyaAllah pansus ini tidak akan berlanjut," ujar Edy dalam acara Diskusi Publik, Haji: Antara Transformasi dan Politisasi di Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Keyakinan pansus haji tak akan berlanjut karena masa kerja DPR RI periode 2019-2024 kurang dari tiga bulan. Terlebih, saat ini DPR juga sedang reses.
"Saya meyakini begitu nanti pertengahan Agustus masa reses berakhir, teman DPR masuk sidang dalam periode persidangan terakhir menjelang pergantian bulan Oktober. Oktober dilantik anggota DPR baru. Saya kira tidak punya waktu lagi fraksi di DPR atau pansus menyelesaikan sidang pansus DPR," kata dia.
Dalam kesempatan itu, mantan Sekjen PKB, Lukman Edy, mengaku tak setuju Pansus Haji 2024 dipolitisasi. Sebab, penggeraknya adalah Fraksi PKB.
"Saya kira agak jahat banget jika persoalan haji ini dipolitisasi, sekarang bagaimana faktualnya apakah ini di politisasi atau dalam upaya untuk mendukung transformasi pelayanan haji?" beber Edy.
Menurutnya, yang memutuskan adanya Pansus Haji adalah Muhaimin Iskandar, selaku Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Umum PKB. Menurutnya, konflik ini seharusnya bisa diselesaikan secara internal.
Sebab, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat ini masih menjadi Ketua DPP PKB.
"Perlu diketahui bahwa Pak Yaqut itu sampai dengan hari ini masih sebagai Ketua DPP PKB yang Ketua Umumnya Cak Imin. Jadi alangkah baiknya jika ada masalah menyangkut kemajuan pelayanan haji, itu bisa dibicarakan secara internal yang itu harusnya dilakukan selama 4 tahun ini," ujar dia.