Ini Alasan AN Pilih Jalur Non Pengadilan untuk Hadapi Kasus Pelecehan

Jalur non litigasi sempat jadi pertimbangan utama, karena kondisi psikis AN yang semakin menurun seiring dengan perkembangan kasus hukum yang dia alami. Posisi AN semakin terpojok apabila jalur hukum yang dipilih. 

"Berdasarkan informasi yang kami terima dari pemeriksaan saksi-saksi, permintaan dari Polda DIY untuk melakukan visum et repertum terhadap AN, hasil pemeriksaan psikologis AN dan tidak adanya tanggapan terhadap permohonan visum psychiatricum, membuat kami berpikir ulang," demikian tulis situs tersebut. 

Pihak Rifka Annisa turut menjelaskan alasan AN menolak untuk dilakukan visum. Hal itu lantaran sudah tidak akan ada lagi bekas luka, lantaran peristiwanya terjadi pada 2017 lalu. 

Belum lagi Polda DIY menyatakan ada fakta di lapangan yang tidak sesuai. Lokasi kejadian di Maluku disebut oleh polisi dekat dengan pemukiman dan tidak terdapat binatang liar. Lokasi pondokan bagi mahasiswi dan mahasiswa hanya berjarak 50 meter. 

"Sementara, yang dimaksud AN sejak awal dan disampaikan juga di dalam laporan Balairung Press lokasi pondokan AN dengan teman perempuannya yang jauh. Di lokasi itu, juga kadang kala terdapat babi hutan," kata mereka. 

Pernyataan itu, kata organisasi Rifka Annisa condong menuding Balairung Press telah menyebarkan informasi bohong. 

"Artinya, ada tendensi Balairung Press juga akan dikriminalisasi," tutur dia. 

Pada 21 Januari, AN diberi tahu hasil kerja Komite Etik UGM, di mana dari 7 orang anggota, ada 4 orang menyatakan tidak ada pelecehan seksual. Empat orang itu berpendapat yang terjadi adalah perbuatan asusila. Namun anggota lainnya menyatakan bahwa kasus tersebut adalah pelecehan seksual dan pelanggaran berat.

Kesimpulan “tindak asusila” sangat melukai rasa keadilan AN, karena di awal pertemuan, AN dijanjikan penyelesaian yang berperspektif dan berkeadilan gender, namun dengan adanya kondisi ini justru mempertegas adanya victim blaming.

Keadilan seolah semakin menjauh dari AN. Hal itu semakin terlihat jelas ketika Kapolda DIY, Irjen (Pol) Ahmad Dofiri mengatakan kepada media baik AN dan pelaku sudah berdamai. 

"Kan hasilnya kemudian di antara mereka (HS dan korban) sendiri ternyata berdamai. Itu yang kita harapkan, karena perkosaan dan pelecehan seksual tidak ada," kata Ahmad kepada media kemarin. 

Dari pernyataan itu, kuasa hukum dan AN mencium adanya gelagat untuk menghentikan proses penyelidikan. Padahal, perjuangan AN sudah cukup lama yakni 1,5 tahun yang lalu agar ia bisa memperoleh keadilan sebagai hak korban. 

Di dalam keterangan tertulis itu, organisasi Rifka Annisa menyebut AN tidak ingin memikirkan nasibnya seorang diri. Oleh sebab itu, penyelesaian melalui jalur non litigasi dianggap lebih mampu menjamin pemulihan hak-hak penyintas. 

"Ini juga mencegah terjadinya tendensi kriminalisasi baik ke AN dan jurnalis Balairung Press," tutur mereka. 

Mereka mengakui semua pilihan yang ditempuh menghasilkan konsekuensi masing-masing. Kini, di tim mereka, sedang dipertimbangkan langkah lanjutan lainnya yang memiliki dampak paling kecil ke AN dan memenuhi rasa keadilan. 

Kendati sudah memprediksi penanganan kasus tersebut akan dihentikan oleh polisi, namun terduga pelaku pelecehan seksual yakni HS sudah meminta maaf kepada AN. Permintaan maaf itu disaksikan oleh Rektor UGM. 

"Wisuda HS juga ditunda hingga psikolog klinik menyatakan HS tuntas menjalankan konseling," kata Rifka Annisa. 

Poin penting lainnya yang didorong oleh perjuangan AN yakni FISIP UGM kini telah melakukan penyusunan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tingkat fakultas. Mereka juga berjanji akan memenuhi hak-hak AN sebagai penyintas dan korban pelecehan seksual.