Mahfud MD Diminta Dalami Peran Jenderal yang 'Backing' Djoko Tjandra

21 Jul 2020, 13:13 WIB

Foto Dokumentasi ANTARA - Terdakwa kasus Bank Bali sekaligus Dirut PT Era Giat Prima, Joko S Tjandra mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Rabu (23/2/2000) (ANTARA FOTO/Maha Eka Swasta)

Jakarta, IDN Times - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan bahwa Menko Polhukam Mahfud MD perlu mendalami keterlibatan Jenderal untuk meloloskan buronan kelas kakap Djoko Tjandra.

Mahfud disarankan untuk segera mendalami pengakuan Mabes Polri yang mengatakan bahwa Brigjen Prasetijo Utomo ternyata mendampingi Djoko Tjandra dalam perjalanan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Bagi IPW pengakuan Mabes Polri ini tidak mengagetkan sama sekali.

"Jauh hari sebelumnya, IPW sudah mendapat foto Brigjen Prasetijo mendampingi buronan kakap Djoko Tjandra ke Pontianak dan IPW juga mendapat foto copy dokumen perjalanan mereka," kata Neta dalam keterangannya, Selasa (21/7/2020).

1. Sejumlah pertanyaan IPW soal keterlibatan Brigjen Prasetijo loloskan Djoko Tjandra

Dugaan swafoto Anita Kolopaking dan Brigjen Pol Prasetyo Utomo (Twitter.com/xdigeeembok)

Walaupun pihak Mabes Polri sudah buka suara terkait perjalanan Prasetijo dan Djoko Tjandra, Neta mengatakan Mahfud harus mendalami fakta itu.

Publik harus tahu dalam rangka apa Brigjen Prasetijo melakukan perjalanan dengan seorang buronan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya.

"Benarkah Brigjen Prasetijo mengawal Djoko Tjandra agar tidak diganggu siapapun selama perjalanan ke Kalimantan Barat. Apakah pengawalan sang jenderal ini murni gratis dan tidak ada gratifikasi di baliknya? Mungkinkah pengawalan itu inisiatif pribadi atau ada jenderal yang lebih tinggi yang memerintahkan Brigjen Prasetijo mengawal Djoko Tjandra?" kata Neta

2. Mempertanyakan kenapa Polda Kalimatan Barat tidak tahu kedatangan Djoko Tjandra

Surat Jalan Djoko Tjandra (Dok. MAKI)

Menurut Neta jika pengawalan yang diberikan Brigjen Prasetijo adalah inisiatif sendiri, maka ketika rombongan tiba di Bandara Pontianak harusnya Kapolda Kalbar bisa menghalau kedatangan sang buron. Pasalnya ini akan memunculkan pertanyaan baru, yakni terkait fungsi intelijen Kalimantan Barat.

"Jika Kapolda Kalbar tidak tahu bahwa Djoko Tjandra muncul di wilayah tugasnya, ini akan lebih aneh lagi. Sebab akan menjadi pertanyaan, kenapa Kapolda Kalbar tidak tahu, ada apa dengan cara kerja intelijen di Polda Kalimantan Barat sehingga mereka tidak bisa mendeteksi kemunculan seorang buronan kakap di wilayah tugasnya," kata Neta

3. Tim Pemburu Koruptor dinilai tidak bermanfaat karena kinerja masa lalu yang lambat

Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) menyampikan keterangan kepada wartawan terkait ekstradisi buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7/2020) (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Dia juga mengatakan bahwa negara tidak perlu repot membentuk Tim Pemburu Koruptor. Menurut dia Mahfud cukup mengawasi secara agresif setiap lembaga penegak hukum dan instansi di bawah koordinasinya supaya bisa lebih serius memberantas korupsi, terlebih untuk menangkap Djoko Tjandra serta pejabat negara yang memberi "karpet merah" pada buronan kelas kakap.

IPW menilai, pembentukan Tim Pemburu Koruptor dari rezim ke rezim tidak ada gunanya Bagi Neta, kerja Tim Pemburu Koruptor terbilang lambat, sebab saat ini masih ada 39 koruptor buronan yang berada di luar negeri

Melihat itu, Neta menyarankan agar lebih baik Mahfud busa mendorong percepatan penangkapan Djoko Tjandra dan mengawasi secara agresif kinerja lembaga di bawah koordinasinya.

"Ini lebih bermanfaat ketimbang Mahfud berhalusinasi dengan pembentukan Tim Pemburu Koruptor, yang bisa tumpang tindih dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK," ujar dia.

4. Mabes Polri benarkan Brigjen Prasetijo kawal Djoko Tjandra ke Pontianak

Brigjen Prasetijo Utomo (tengah). (satpolppkalteng.go.id)

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono membenarkan, mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo pernah mendampingi buronan Bank Bali Djoko Tjandra pergi ke Pontianak, Kalimantan Barat. Hal itu diketahui berdasarkan surat izin yang sempat dibuat Prasetijo untuk pergi ke Pontianak.

"Iya (pergi dengan Djoko Tjandra), untuk pemeriksaan awal, kita dapatkan sesuai surat izinnya memang demikian yang bersangkutan membuat surat izin sendiri menuju Pontianak," kata Awi di Mabes Polri, Senin (20/7/2020).

Awi tak menampik bahwa Prasetijo memang berada dalam satu pesawat yang sama dengan Djoko Tjandra. Pihaknya juga kini masih mendalami pengakuan Prasetijo, untuk mengetahui keterlibatannya dalam meloloskan buronan kelas kakap Djoko Tjandra.

"Karena baru diinterogasi, belum tuntas, yang bersangkutan sakit," kata dia.