Mahfud MD: Tak Ada Operasi Militer saat Pemerintah Bangun Papua

21 Jul 2022, 22:22 WIB

Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD (www.instagram.com/@mahfudmd)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengatakan tak ada operasi militer ketika pemerintah melakukan pembangunan di Papua. Menurutnya, pembangunan dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat Bumi Cendrawasih.

"Hal-hal yang jadi titik tekan dalam pembangunan Papua, satu, di sana tidak ada operasi militer ya, tidak menggunakan pendekatan senjata. Kecuali dilakukan tindakan tegas dalam menjamin keamanan masyarakat dan penegakan hukum," ujar Mahfud yang hadir secara daring dalam acara media briefing Kondisi Keamanan Terkini di Papua, Kamis (21/7/2022).

1. Musuh Indonesia adalah KKB, bukan Papua

Menkopolhukam RI, Mahfud MD (Twitter.com/mohmahfudmd)

Mahfud mengatakan pemerintah akan terus memburu kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Menurutnya, merekalah musuh bangsa, bukan masyarakat Papua secara keseluruhan.

"Musuh kita, musuh rakyat, bukan Papua, tetapi KKB yang ada di Papua yang sekarang identitasnya sudah kita ketahui pelakunya," ucap dia.

Mahfud menyebut, orang Papua jauh lebih beradab dibanding KKB. Oleh karena itu, dia menegaskan perilaku KKB tidak bisa mewakili Papua.

"Tanah Papua itu tidak bisa diwakili oleh KKB," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Lebih lanjut, Mahfud menerangkan, situasi Papua saat ini dalam keadaan kondusif. Menurutnya, peristiwa berdarah yang dilakukan KKB hanya terjadi di lokasi tertentu.

"Sebenarnya Papua itu kondusif, tindakan kriminal maupun kekerasan-kekerasan di sana hanya terjadi di Pegunungan Tengah dan beberapa tempat," ucap dia.

2. Sebanyak 22 orang dibunuh KKB di Papua selama 2022

Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam acara tersebut, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, mengatakan berdasarkan data yang diperoleh dari tim gugus tugas Universitas Gadjah Mada (UGM), ada 226 kali aksi yang dilakukan KKB di Papua selama 2010-2022. Aksi tersebut bertujuan untuk melakukan teror di masyarakat.

"Dengan melakukan pembunuhan, pembakaran fasilitas publik, gedung pemerintah, puskesmas dan juga sekolah, rumah warga dengan menyebarkan teror dan sebagainya," ujar dia.

Moeldoko menyebutkan, KKB telah melakukan aksi teror 18 kali selama 2022. Pada aksi tersebut, sebanyak 22 orang kehilangan nyawa.

"Kelompok ini pula pada 2018 melakukan pembunuhan terhadap karyawan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Istana Karya di Nduga dan pemenggalan terhadap warga sipil di Korowai. Ini merupakan pembantaian keji, kejam dan biadab, merupakan kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan," ujarnya.

3. Pemerintah bersungguh-sungguh sejahterakan Papua

Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Lebih lanjut, Moeldoko memastikan, pemerintah bersungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di Papua. Moedoko pun membeberkan bukti kesungguhan tersebut.

"Buktinya apa? Lihat, Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat dan dikomandani oleh Wakil Presiden langsung," ujarnya.

Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 2021 tentang otonomi khusus Papua. Di dalam undang-undang tersebut menekankan pada peningkatan dana otonomi khusus, perbaikan tata kelola, peningkatan partisipasi masyarakat adat dan juga perempuan.

"Berikutnya, pembentukan tiga DOB (daerah otonomi baru), Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua selatan sebagai bagian dari mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat," kata Moeldoko.