Mahfud: TNI-Polri Hampir Kepung KKB untuk Bebaskan Pilot Susi Air

22 Feb 2023, 23:31 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika ditemui pada Selasa, 21 Februari 2023. (Dokumentasi Kemenko Polhukam)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan tim gabungan TNI-Polri sudah hampir menyerbu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Namun, tiap kali pemerintah hendak bergerak, kata Mahfud, Selandia Baru memohon agar tidak ada tindak kekerasan. Sebab, pilot tersebut merupakan warga negara mereka.

"Selain itu agar masalah tersebut tidak menjadi isu internasional," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat pada Rabu, (22/2/2023).

Ia menambahkan bila isu tersebut menjadi permasalahan internasional maka Indonesia lah yang rugi. "Maka, masih kami tangani. Ditunggu saja mudah-mudahan ada penyelesaiannya," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Mahfud menyebut bahwa tim gabungan TNI-Polri sudah mengetahui titik lokasi, koordinat dan jumlah personel KKB yang dipimpin Egianus Kogoya. Namun, pemerintah harus mempertimbangkan keselamatan Philip Mark Mehrtens.

Lalu, apakah ada hubungannya antara penyanderaan pilot Susi Air dengan penangkapan mantan Gubernur Lukas Enembe?

1. Mahfud bantah penyanderaan pilot Susi Air terkait penangkapan Lukas Enembe

Menko Polhukam, Mahfud MD (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan penyanderaan Captain Philips tidak ada kaitannya dengan kasus hukum yang menimpa Lukas Enembe. Penyandera Captain Philips, Egianus Kogoya sudah ada sebelum pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

"Mereka kan sudah selalu ngomong dan nantang-nantang dengan bilang 'ayo tentara datang ke sini.' Tapi, sesudah dicari malah hilang. Seharusnya, kalau sudah nantang muncul," kata Mahfud.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah tidak akan memenuhi tuntutan KKB agar Papua dibuat merdeka demi dibebaskannya Captain Philips. Sebab, hingga kapan pun, kata Mahfud, Papua tetap menjadi bagian dari NKRI.

2. Puluhan barang yang diduga milik TPNPB-OPM disita oleh TNI-Polri

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). (dok. TPNPB-OPM)

Sebelumnya, tim gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Operasi Damai Cartenz 2023 menyita puluhan barang bukti yang diduga milik Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB - OPM wilayah Nduga. Serangkaian peralatan ini ditemukan di tengah upaya penyelamatan pilot Susi Air yang sekarang masih disandera oleh TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya.

"Puluhan barang bukti tersebut telah diambil dari camp simaldi pos TNI 514 PR Distrik Kenyam ke Mako Polres Nduga dalam rangka penyelidikan," beber Kepala Operasi Damai Cartenz 2023, Kombes (Pol) Faizal Ramdhani dalam keterangan tertulis, pada 20 Februari 2023 lalu.

Faizal menyebut barang bukti ini ditemukan setelah sebelumnya mereka mengamankan alat propaganda di dua tempat yang berbeda. Adapun barang bukti yang ditemukan di antaranya berupa satu pucuk senjata api pendek Revolver, satu unit magazen senjata AK, satu buah pegas senjata api, HP, dokumen, kamera, dan yang lainnya.

"Untuk saat ini, penyidik Ops Damai Cartenz-2023 dan penyidik Polres Nduga sedang melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap barang bukti yang sudah ditemukan," tutur dia.

3. Upaya pembebasan sandera dipimpin Brigjen JO Sembiring, sebut tidak akan langgar HAM

ilustrasi pesawat (Susi Air) (IDN Times/Rehia Sebayang)

Sementara, Komandan Korem 172/PWY Brigadir Jenderal TNI JO Sembiring telah ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi TNI dalam pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Merthens.

"Danrem 172/PWY ditunjuk sebagai Dankolakops TNI untuk membebaskan Philip Mark Mehrtens dari tangan KKB dalam keadaan selamat," ujar Mayjen Saleh pada 18 Februari 2023, dan dikutip ANTARA.

Sebagai Dankolakops, Danrem 172/PWY Brigjen JO Sembiring akan bersinergi dengan Satgas Damai Cartenz yang dipimpin Komisaris Besar Polisi Faizal.

Upaya pembebasan sandera saat ini masih dilakukan tim gabungan dari TNI dan Polri. Menurut Saleh, upaya penyelamatan masih terus diupayakan dengan mengedepankan dialog yang melibatkan para pihak yang diutus Pemerintah Kabupaten Nduga.

Namun, Saleh mengatakan, karena peristiwa penyanderaan ini sudah berjalan beberapa waktu, sehingga akan dilakukan penegakan hukum sesuai standar operasional prosedur. "Agar peristiwa ini tidak berlarut-larut," kata dia.

Menurut Saleh, bila tiba waktunya TNI-Polri akan melakukan tindakan hukum secara terukur, terpilih dan terarah.