Malaysia Ogah Sebut Ambalat, DPR: Sejengkal Tanah Tak Boleh Dicaplok

07 Agu 2025, 18:40 WIB

Amir Faisol

Upacara pengibaran bendera dalam rangka HUT ke-79 di perairan Ambalat. (Dokumentasi TNI AL)

Intinya sih...

RI-Malaysia harus duduk bersama selesaikan poin-poin kerja sama Blok AmbalatMenurut Oleh Soleh, pemerintah harus mengambil pelajaran penting dari peristiwa ini. Publikasi sebuah kerjasama bilateral yang dilakukan dengan negara lain harus disampaikan ke publik secara utuh.
Komisi I DPR minta pemerintah terbuka terkait Blok AmbalatAnggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini menilai, penggunaan istilah geografis seperti “Laut Sulawesi" oleh Malaysia dapat menimbulkan implikasi politis, terutama jika digunakan mengaburkan status klaim atas wilayah Ambalat.
RI kelola bareng Blok Ambalat dengan MalaysiaMenteri Pertahanan Sj

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, tidak setuju penamanaan Blok Ambalat menjadi Laut Sulawesi yang dilakukan secara sepihak oleh Malaysia. Ia menegaskan, sejengkal tanah di republik ini tidak boleh dicaplok oleh negara lain.

Menurut dia, pemerintah harus menyikapi isu ini dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ia juga mempertanyakan apakah penamaan Laut Sulawesi oleh Malaysia ini bagian dari kerja sama yang telah dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan PM Anwar Ibrahim di Jakarta.

"Kalau penamaan ini sepihak ya tentu ini sangat keberatan, karena memang penamaan ini sangat berpengaruh pada arti dan maksud," kata Oleh Soleh saat dihubungi, Kamis (7/8/2025).

1. RI-Malaysia harus duduk bersama selesaikan poin-poin kerja sama Blok Ambalat

Anggota Komisi 1 DPR Fraksi PKB Oleh Soleh. (dok. Fraksi PKB)

Menurut dia, pemerintah harus mengambil pelajaran penting dari peristiwa ini. Publikasi sebuah kerjasama bilateral yang dilakukan dengan negara lain harus disampaikan ke publik secara utuh.

Ia lantas mendorong agar pemerintah Malaysia dan Indonesia kembali duduk bersama untuk mendetailkan kembali poin-poin kerja sama di Blok Ambalat.

"Mungkin karena ini teknis sebaiknya dua belah pihak duduk bersama untuk memastikan kembali terkait poin-poin yang telah disepakati oleh kedua pimpinan negara," kata Legislator PKB itu.

2. Komisi I DPR minta pemerintah terbuka terkait Blok Ambalat

Anggota Komisi 1 Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini. (Dok. Fraksi Partai NasDem)

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini menilai, penggunaan istilah geografis seperti “Laut Sulawesi" oleh Malaysia dapat menimbulkan implikasi politis, terutama jika digunakan mengaburkan status klaim atas wilayah Ambalat.

"Kami meminta agar Pemerintah Indonesia bersikap tegas dalam setiap forum bilateral maupun multilateral untuk menggunakan nomenklatur resmi yang sesuai dengan posisi hukum dan prinsip kedaulatan nasional," kata Amelia dikonfirmasi terpisah.

Ihwal rencana pengelolaan bersama Blom Ambalat antara RI-Malaysia, Amelia mengatakan, DPR menyerahkan kepada pemerintah untuk menentukan bentuk kerja sama pengelolaan blok ambalat, sepanjang tetap berpegang pada prinsip kedaulatan dan saling menguntungkan.

Kendati demikian, Komisi I DPR RI merasa pelu mengetahui secara jelas sejauh mana tahapan kerja sama tersebut

"Apakah masih dalam tahap penjajakan, atau sudah mengarah pada kesepakatan konkret yang menyangkut sumber daya strategis nasional," kata dia.

Menurut dia, apabila skema kerja sama tersebut masih berupa pengelolaan bersama (joint development) dengan sistem bagi hasil, maka pemerintah harus terang-terangan memnuka rincian teknisnya ke publik. Pemerintah juga harus lebih dulu konsultasi dengan DPR RI.

"Termasuk proporsi pembagian, mekanisme pengendalian operasional, serta jaminan bahwa hak kedaulatan Indonesia tidak dikompromikan demi kepentingan ekonomi jangka pendek," kata dia.

3. RI kelola bareng Blok Ambalat dengan Malaysia

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin (mengenakan kemeja safari) tengah memeriksa persiapan Indo Defence 2024 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. (Dokumentasi tim media Menhan Sjafrie)

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan alasan mengapa pemerintahan Prabowo Subianto memilih untuk mengelola bersama perairan ambang batas laut (Ambalat), Nunukan, Kalimantan Utara.

Padahal, perebutan Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia sudah berlangsung lebih dari 56 tahun. Salah satu penyebab perebutan Blok Ambalat lantaran lantaran mengandung cadangan minyak dan gas alam yang diprediksi bertahan hingga 30 tahun ke depan.

Kesepakatan soal pengelolaan bersama Blok Ambalat disampaikan ketika Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, berkunjung ke Jakarta pada 27 Juni 2025 lalu. Prabowo ketika itu menyebut apapun yang ditemukan di bawah laut maka kedua negara akan mengelola sumber daya alam (SDA)nya bersama-sama.

"Ambalat itu kita hindari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga dengan rukun," ujar Sjafrie ketika dikonfirmasi IDN Times pada Kamis (3/7/2025).

Purnawirawan jenderal TNI itu menekankan pentingnya menjaga kerukunan dengan negara-negara tetangga. Ia kemudian menyebut jalan terbaik yang dapat Indonesia dan Malaysia lakukan adalah mengelola SDA secara bersama-sama.

“Dengan menargetkan mutual benefit tapi atas dasar mutual respect terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga menghormati kedaulatan negara Malaysia," tutur dia.