Maruarar Buka Sayembara Rp8 M, Warganet: Ngapain Menteri Urus Itu?

29 Nov 2024, 06:30 WIB

Santi Dewi

Menteri Perumahan dan Pemukiman di Kabinet Merah Putih, Maruarar Sirait. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Intinya sih...

Menteri PKP Maruarar Sirait mengadakan sayembara Rp8 miliar untuk menangkap Harun Masiku, menuai kritik dari warganet
Warganet kritik Maruarar karena dianggap tidak berwenang dan menyindir dendam politik terhadap partainya
KPK masih mencari keberadaan Harun Masiku, dan menyebut sayembara Maruarar tidak mendahului kinerja lembaga antirasuah

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait soal sayembara Rp8 miliar bagi yang bisa menangkap Harun Masiku, menuai kritik dari warganet. Sebagian menilai Maruarar tidak berwenang untuk membuat sayembara tersebut. Apalagi bidang yang ia urus justru menyangkut perumahan dan kawasan permukiman.

"Orang aneh. Apa kepentingannya bikin sayembara? Apa kaitannya dengan PKP? Jaksa bukan, KPK bukan, polisi juga bukan. Punya dendam pribadi dengan partainya dulu kok ngajak-ngajak orang. Pakai iming-iming pula. Gara-gara RK kalah jadi pada aneh," ujar seorang warganet di platform X dan dikutip pada Kamis (28/11/2024).

"Kemarin ngurusin pilkada, sekarang malah ngurusin DPO (Daftar Pencarian Orang) KPK. Menterinya Prabowo ini ada gak sih yang kerja sesuai dengan tupoksinya? Kayaknya semuanya pada pansos sendiri-sendiri," kata warganet lainnya.

"Apa urgensinya Menteri PKP ngurusin buronan? Kan ada polisi," tutur warganet lainnya.

Ada pula warganet yang menyindir Maruarar yang justru diam ketika masih menjadi kader PDI Perjuangan (PDIP). Harun dinyatakan buron pada 2020 lalu. Saat itu, Maruarar masih menjadi kader PDIP.

"Padahal, Harun Masiku hilang di zaman dia dulu masih di PDIP. Kenapa waktu itu diam? Padahal, kau punya akses untuk menemukannya," kata warganet.

1. KPK klaim masih tetap cari Harun Masiku

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers penetapan tersangka Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Sementara, ketika dikonfirmasi kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, ia mengatakan pihaknya masih tetap mencari keberadaan Harun Masiku. Sebelumnya, komisi antirasuah hanya menemukan mobil milik Harun yang terparkir di Apartemen Thamrin Residence. Namun, tidak ada jejak di mobil itu yang menunjukkan keberadaan kader PDIP itu.

"KPK kan tetap mencari HM (Harun Masiku)," kata Alex ketika dihubungi pada Kamis (28/11/2024).

Ia pun juga menyebut sayembara yang dibuat oleh Maruarar tidak dianggap mendahului kinerja penyidik komisi antirasuah. Justru Alex mengapresiasi bila masyarakat ingin membantu mencari keberadaan Harun.

"Apanya yang mendahului? KPK memang hingga saat ini belum dapat (Harun Masiku). Kalau ada masyarakat yang mau bantu kan baik," imbuhnya.

2. PDIP sebut sikap Maruarar arogan dengan buat sayembara Rp8 miliar

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkapkan kandang banteng telah bergeser dari Jawa Tengah ke DKI Jakarta. IDN Times/Amir Faisol)

Sementara, sayembara yang disampaikan oleh Maruarar pada Rabu kemarin ditanggapi oleh PDIP. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menganggap sikap politisi Partai Gerindra itu arogan dan angkuh. Menurutnya, lantaran sikap angkuhnya itu malah berkontribusi kepada kemenangan Pramono-Rano di Pilkada Jakarta.

"Maruarar Sirait karena isu SARA yang dia bawa, sikap arogan dan sombongnya terhadap kita, termasuk sayembara dan segala macam itu ternyata menghasilkan kemenangan (bagi PDIP) di DKI," ujar Deddy di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (28/11/2024).

Selain itu, menurutnya pernyataan membuka sayembara itu juga meremehkan KPK sebagai lembaga pemberantas rasuah.

"Apa yg dilakukan Ara (Maruarar.red) itu sebenarnya adalah penistaan terhadap KPK. Karena artinya KPK tidak bisa dipercaya untuk melaksanakan kerjanya," tutur dia.

"Sehingga dia harus menghasut rakyat dengan iming-iming Rp8 miliar untuk menangkap buronan KPK. Jadi, silakan harusnya yang protes itu KPK, kenapa searogan itu?" imbuhnya.

3. Maruarar sebut uang sayembara Rp8 miliar dari kantong pribadi

Menteri Perumahan dan Pemukiman Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Fahri Hamzah audiensi dengan KPK (IDN Times/Aryodamar)

Sebelumnya, Maruarar mengatakan uang Rp8 miliar yang digunakan sebagai sayembara berasal dari kantong pribadinya. Sayembara itu sengaja dibuat sebagai bentuk partisipasinya agar tidak ada satu pun individu yang kebal hukum.

"Iya dong. Kita kan (ikut) partisipasi publik. Kita kan berharap negara ini tidak ada yang kebal hukum. Masak ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?" tanya Maruarar.

Pria yang akrab disapa Ara itu menduga Harun Masiku tak kunjung ditangkap lantaran kasusnya diduga melibatkan orang besar. Padahal, dalam pandangan Ara, Indonesia tidak boleh kalah dengan para koruptor.