Masih Tersisa 3 Tahun, Jokowi Perlu Sosok Juru Bicara?

29 Okt 2021, 09:00 WIB

Presiden Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta, IDN Times - Posisi juru bicara Presiden Joko "Jokowi" Widodo kini sedang lowong. Sebab, Fajdroel Rachman yang sebelumnya menjabat sebagai juru bicara diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan. Tanda tanya kini muncul di benak publik, apakah posisi yang ditinggalkan oleh Fadjroel masih perlu untuk diisi.

Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio, menilai Jokowi masih perlu juru bicara untuk sisa tiga tahun kepemimpinannya ke depan. Namun, ia menyarankan agar komunikasi di Istana bisa lebih tertib setelah juru bicara baru ditunjuk.

"Kalau saat ini kan terlalu banyak pihak yang bersuara atas nama Istana. Nanti, bila sudah dipilih juru bicara baru harus dipatuhi aturan tersebut, sehingga tidak perlu terlalu banyak mulut untuk bersuara atas nama Istana," ungkap Hendri kepada media pada Kamis, 28 Oktober 2021.

Di sisi lain, ia mengakui Jokowi adalah sosok komunikator yang andal. Tetapi, peran jubir di sini, kata Hendri, bertugas menyampaikan pesan atau klarifikasi yang datang langsung dari presiden.

"Tetapi, Istana juga harus menetapkan dulu bahwa jubirlah orang satu-satunya yang berhak berbicara atas nama presiden," kata dia.

Lalu, apa kriteria ideal untuk menjadi jubir presiden?

1. Seorang jubir harus rutin berinteraksi dengan presiden

Anggota Komisi III DPR, Johan Budi (ANTARA FOTO/Widodo S.)

Juru bicara Jokowi periode 2016 hingga 2019, Johan Budi Sapto Prabowo, sepakat Istana harus lebih dulu mendefinisikan apa makna juru bicara. Apakah juru bicara berbicara mewakili pemerintah atau presiden secara personal.

Di sisi lain, Johan tak menampik banyak orang di lingkaran Istana yang berbicara ke publik. Staf khusus yang berbicara ke publik dan mengatasnamakan presiden tidak hanya Fadjroel, ada pula staf khusus lainnya.

"Staf khusus dari Mensesneg juga ikut berbicara atas nama Pak Jokowi. Sedangkan, di KSP (Kantor Staf Presiden), Deputi pun ikut ngomong. Tenaga ahli di KSP pun ngomong juga. Seolah-olah mereka mewakili dan memahami betul Pak Jokowi," kata Johan ketika dihubungi IDN Times pada Kamis, 28 Oktober 2021.

Ia mengaku tidak yakin orang-orang yang berbicara atas nama presiden rutin berbincang dengan orang nomor satu di Indonesia itu. "Bagaimana mungkin mereka bisa menjelaskan ke publik mengenai apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi," tutur pria yang kini duduk sebagai anggota Komisi III di DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Maka tak heran, Johan menambahkan, bila ada pernyataan yang mengatasnamakan Istana justru diralat di kemudian hari oleh orang dari Istana sendiri. Ke depan, Johan berharap setelah ditunjuk juru bicara baru, tidak ada lagi orang yang berbicara ke publik mengatasnamakan presiden.

2. Banyak orang-orang di lingkaran Istana memanfaatkan posisi sebagai panggung politik

Jokowi tinjau food estate di Kalimantan Tengah (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Catatan lain yang digarisbawahi Hendri yakni banyak orang-orang di lingkar Istana justru memanfaatkan posisinya dan berbicara ke publik untuk kepentingan panggung politik. Kebingungan publik semakin bertambah ketika masing-masing menteri pun juga memiliki seorang juru bicara.

"Maka, nanti, bila ada juru bicara baru maka harus diakui di lingkaran tersebut sebagai satu-satunya suara presiden oleh orang-orang di sekitar Jokowi," kata dia.

Sementara, dari analisa Johan, Jokowi terkesan tidak terlalu memusingkan kehadiran juru bicara saat berada di periode kedua. Alih-alih, menegaskan pentingnya fungsi jubir, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada November 2020 justru memberikan instruksi tidak boleh ada pihak lain yang berbicara ke publik selain dirinya, Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara.

"Kalau begitu, ketika itu fungsi jubir apa dong? Artinya, saya melihat fungsi jubir tidak terlalu berarti untuk Jokowi (di periode kedua)," ujar Johan.

Berdasarkan pengalamannya pribadi, bila ada yang perlu disampaikan Jokowi ke publik melalui jubir, maka jubir tersebut akan diajak bicara. Jokowi akan memberikan instruksi mengenai gambaran besar pernyataan yang boleh disampaikan ke publik.

"Nanti, saya yang mengembangkan sendiri, penyampaiannya seperti apa," tutur Johan.

3. Jubir presiden tidak boleh menggunakan posisinya agar dikenal luas publik

ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

Sementara, ketika ditanya mengenai kriteria jubir yang ideal, Johan mengusulkan agar individu tersebut tidak memanfaatkan jabatannya agar dikenal publik. "Jadi, dia tidak memiliki kepentingan pribadi atau ingin pribadinya terkenal. Ia harus benar-benar mewakili kepentingan Jokowi," tutur Johan.

Ia juga menyarankan siapa pun yang nanti ditunjuk menjadi jubir maka harus diberikan kebebasan dan akses penuh untuk bisa berinteraksi dengan presiden. Kriteria ketiga, kata Johan, perintah bagi jubir hanya boleh datang dari presiden langsung.

"Atasannya juru bicara dan bertanggung jawab ke presiden. Ia bukan berada di Seskab, Mensesneg atau KSP," katanya.

Ia mengenang ketika ditawari posisi sebagai jubir, itu menjadi syarat utama yang diajukan ke presiden. Jokowi pun setuju terhadap syarat yang diajukan oleh Johan bahwa ia dapat langsung berinteraksi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dan bertanggung jawab langsung kepadanya.

"Jadi, saya bukan bawahannya si A, B atau C. Waktu saya jadi jubir pun saya ikut rapat-rapat kabinet dan tim-tim khusus. Bagaimana dia bisa jelaskan ke publik, bila ia tidak ikut di rapat kabinet," ungkapnya.