Masyarakat Sipil Beri Data Kekerasan Polisi ke Komisi Reformasi Polri

Raynaldo mendesak Kepala Kepolisian RI segera menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perkap) tentang Anti-SLAPP. Regulasi ini bertujuan melindungi pejuang lingkungan dari tuntutan hukum yang tidak berdasar.

"Jadi harapannya kalau sudah ada Perkap Polri ini kita bisa menekan sebanyak-banyak mungkin bentuk-bentuk kekerasan dan kriminalisasi kepada para pejuang lingkungan," ucap Raynaldo.

Sementara itu, Manajer Hukum dan Pembelaan Walhi Teo Reffelsen menyoroti penempatan satuan kepolisian di area perusahaan. Ia menilai penugasan ini memicu keberpihakan aparat terhadap korporasi sehingga kerap menimbulkan tindakan represif terhadap warga di sektor sumber daya alam.

"Kami juga meminta kemudian kepada tim reformasi polisi hari ini supaya ada kebijakan kemudian yang mengevaluasi dan melakukan moratorium terhadap seluruh aktivitas satuan-satuan polisi yang melakukan pengamanan-pengamanan di perusahaan," kata Teo.

Teo juga menekankan urgensi pembentukan Badan Pengawas Eksternal. Lembaga ini harus independen serta bebas dari unsur kepolisian demi menciptakan pengawasan efektif hingga ke tingkat daerah.

"Sehingga, kemudian Badan Pengawas Eksternal inilah nanti diberikan kewenangan yang kuat untuk mengawasi polisi, kemudian juga diberikan struktur-struktur sampai ke daerah-daerah dan diberikan anggaran yang kuat supaya kemudian ke depan pengawasan polisi jadi lebih efektif dan berkeadilan," ucap Teo.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Sinung Karto, menyinggung fenomena kepercayaan masyarakat terhadap pemadam kebakaran (damkar) yang lebih tinggi dibandingkan polisi, sebagai tamparan keras agar Polri mengubah kultur kerjanya. Sinung juga mengkritisi ketimpangan respons polisi dalam menangani laporan konflik agraria.

"Dia akan laju, akan lambat kalau menerima laporan dari masyarakat tapi kalau dia dari korporasi, dari investor yang membuat laporan, laju sangat kencang," ujar Sinung.