Jakarta, IDN Times - Elite dua partai politik tiba-tiba mendatangi kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 15 dan 17 Oktober 2025. Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, yang biasanya mengurus isu pertahanan, mendadak ikut mengurusi permasalahan partai politik. Padahal, isu politik lazimnya ditangani Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh, tokoh partai politik yang pertama sowan ke kantor Sjafrie pada 15 Oktober 2025. Kunjungan kedua, pada 17 Oktober 2025, giliran elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendatangi Sjafrie. Sejumlah tokoh yang hadir ketika itu antara lain Ketua Majelis Syuro, Sohibul Iman; Presiden baru PKS, Al Muzzammil Yusuf, dan Sekjen Muhammad Kholid.
IDN Times sempat bertanya kepada Sjafrie, apakah penerimaan pimpinan dua partai politik merupakan tugas baru yang ditugaskan dari Presiden Prabowo Subianto, Sjafrie berdalih, Kemhan juga punya tugas menjaga stabilitas nasional. Padahal, pada awal pemerintahan Prabowo Subianto, Sjafrie lebih banyak bekerja di belakang layar.
"Tugas Kementerian Pertahanan itu mempunyai dua dimensi. Yang pertama, dimensi pertahanan negara, dan yang kedua adalah dimensi kedaulatan negara," ujar Sjafrie, ketika memberikan keterangan pers kala itu.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, kata Sjafrie, memiliki tugas secara struktural dan substansial. "Tetapi dalam konteks stabilitas nasional dan menjaga kedaulatan negara, itu adalah bagian kami," tutur dia.
Namun, mantan Pangdam Jaya itu menyebut, tokoh-tokoh partai politik yang hadir berasal dari luar Koalisi Indonesia Maju (KIM).
