Memutus Gap Komunikasi dengan Masyarakat Adat Papua Barat

01 Des 2025, 06:00 WIB

Tim Universitas Indonesia berdiskusi dengan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak (Dokumentasi Universitas Indonesia)

Jakarta, IDN Times - Komunikasi selama ini menjadi masalah yang penting dalam proses menjalin hubungan dengan masyarakat adat di Papua Barat. Adanya gap dalam gaya berkomunikasi, membuat kesalahpahaman terjadi dan muncul sederet dinamika, mulai dari skala sosial hingga keamanan.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, bersama dosen Graduate School of Sustainable Development, Solikhah Yulianingtyas, menemukan adanya pola yang berbeda dalam proses komunikasi dalam masyarakat adat di Papua Barat. Tim riset yang berkolaborasi pula bersama Greg Barton dari Deakin University, Australia, menemukan kondisi jika adanya kesalahpahaman dalam komunikasi di berbagai kondisi.

"Keberhasilan kebijakan tidak diukur dari dokumennya, tetapi dari sejauh apa kebijakan itu diterima sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Di Papua, itu berarti kebijakan harus berjalan di atas rel adat," kata Solikhah dalam keterangan yang diterima IDN Times, Minggu (30/11/2025).

1. Bisa jadi kunci untuk tekan isu KKB

Ilustrasi radikalisme (IDN Times/Mardya Shakti)

Dalam kerangka hukum, komunikasi juga bisa menjadi kunci dalam penyelesaian isu yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pendekatan integrasi sosial berbasis pada komunikasi adat, bisa menjadi kunci dalam keberhasilan menangkal potensi separatis.

Hal itu terbukti dalam temuan baru, ketika Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) berhasil menarik delapan anggota KKB, sebagian masih remaja, keluar dari hutan pegunungan, dan menyerahkannya kepada pemerintah untuk dibina melalui pendidikan dan pelatihan kerja.

2. Komunikasi adat penting

Ilustrasi KKB (IDN Times/Sukma Shakti)

Ketua MRPB, Judson Ferdinandus Waprak, menyatakan pendekatan berbasis komunikasi adat menjadi penting di wilayah Papua Barat. Sebab, penyebab utama keterlibatan mereka bukan ideologi separatis, melainkan kecemburuan sosial dan ketidaksetaraan kesempatan ekonomi antara masyarakat asli dan pendatang.

"Kebijakan pemerintah sering disampaikan dengan bahasa kantor. Sementara masyarakat adat hidup dalam bahasa relasi. Jika pemerintah ingin kebijakan itu diterima, strategi komunikasinya harus mengikuti logika adat," ujar Judson.

3. Adat bisa jadi pintu pemerintah

Kepala Suku Arfak Kabupaten Manokwari Selatan, Markus Waran, menyatakan pemerintah dan elemen lainnya di Indonesia harus terbuka dengan keterlibatan adat dalam masyarakat Papua Barat. Legitimasi terkuat, menurut Waran, sampai saat ini masih dipegang oleh tradisi, budaya, yang berbasis komunitas.

"Pemerintah tidak bisa hanya bicara program. Mereka harus bicara pada hati masyarakat, dan pintu itu adalah adat," kata Waran, yang juga merupakan mantan Bupati Manokwari Selatan.