Menanti Pertemuan Megawati-Prabowo, di Teuku Umar atau Hambalang?

04 Okt 2024, 10:22 WIB

Amir Faisol

Ketua DPP PDIP Puan Maharani kembali bicara pertemuan Megawati-Prabowo. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

PDI Perjuangan akan bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran.
Menu nasi goreng bakal dihidangkan dalam pertemuan Megawati-Prabowo.
Pertemuan itu sekaligus menjadi ajang deklarasi bagi PDIP untuk bergabung dalam kabinet baru.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto terus menguat jelang pelantikan pada 20 Oktober 2024.

Pertemuan Megawati-Prabowo ini akan menjadi tanda masuknya PDI Perjuangan ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut, Prabowo dan Megawati memang punya niat bertemu. Ia memastikan pertemuan bakal digelar sebelum pelantikan Prabowo sebagai presiden terpilih.

Soal lokasi pertemuan, Puan membuka semua opsi. Pertemuan bisa saja digelar di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Bisa juga digelar di kediaman Prabowo di Hambalang atau Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan.

"Bisa juga, bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang, tidak ada masalah akan bertemu di mana saja," kata Puan, di Gedung DPR/MPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/11/2024).

1. Nasi goreng bakal jadi menu hidangan lagi

Ketua DPR, Puan Maharani (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Saat ditanya menu yang bakal dihidangkan dalam pertemuan, Puan menyebut, menu nasi goreng bisa menjadi pilihan. Toh, menu itu tersaji pada pertemuan terakhir Megawati dan Prabowo.

Puan menyebut, Prabowo menyukai nasi goreng buatan Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut.

"Masih dipikirkan tapi waktu itu, ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi," kata Puan.

2. Ada peluang langsung deklarasi gabung kabinet

Ketua DPR, Puan Maharani (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Pada kesempatan itu, Puan memberikan sinyal pertemuan itu sekaligus menjadi ajang deklarasi bagi PDIP untuk bergabung dalam kabinet baru.

Kendati PDIP telah diisukan akan mendapatkan jatah menteri di kabinet Prabowo-Gibran, Puan masih mengaku belum mengetahui secara pasti.

"InsyaAllah (sekaligus deklarasi)," tutur dia.

3. Bukan pertemuan transaksional

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memastikan jumlah kementerian tak terbatas di kabinet Prabowo tak pengaruhi postur anggaran. (IDN Times/Amir Faisol)

Ditemui terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan, pertemuan Megawati-Prabowo bukan bersifat transaksional, gabung atau tidaknya PDIP ke dalam kabinet. Lebih jauh, kata dia, pertemuan itu merupakan pertemuan saudara sebangsa.

"Kalau soal koalisi itu pasti tidak akan dibahas karena pertemuan itu bukan pertemuan transaksional, gabung tidak gabung, tapi pertemuan saudara sebangsa," kata dia.

PDIP memang diisukan akan bergabung ke dalam kabinet Prabowo. Partai berlambang banteng moncong putih itu disebut mendapat dua kursi menteri, salah satunya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bakal dijabat Azwar Anas lagi.

Namun, Said membantah kabar tersebut. Menurutnya, belum ada pembicaraan khusus di internal partai, khususnya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kita semua tegam lurus menunggu apapun titah yang disampaikan oleh ibu ketua umum," tutur dia.

4. Megawati dan Prabowo tak pernah berselisih

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Plataran Senayan, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan hubungan Prabowo Subianto dan Megawati selama ini berlangsung baik.

Dasco kurang setuju bila pertemuan Prabowo dan Megawati dianggap sebagai sebuah rekonsiliasi politik. Sebab, kata dia, Prabowo dan Megawati selama ini tidak pernah berselisih meskipun memiliki perbedaan pandangan politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Jadi sebenarnya kalau ada yang ngomong rekonsiliasi, saya pikir nggak perlu ada yang perlu direkonsiliasi karena tidak pernah ada perselisihan,” ujar Wakil Ketua MPR RI dua periode itu.