Mendagri: Ada 4 Indikator Keberhasilan Pemilu dan Pilkada 2024

24 Feb 2023, 14:07 WIB

Mendagri Tito Karnavian (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendorong tercapainya keberhasilan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 mendatang.

Menurutnya, ada 4 indikator keberhasilan dalam menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

"Pertama, berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku. Kedua, partisipasi pemilih yang tinggi. Ketiga, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, terutama konflik kekerasan. Keempat, pemerintahan tetap berjalan lancar, baik di pusat maupun daerah," kata Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (24/2/2023).

1. Proses pembangunan harus tetap berjalan pada tahun politik

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (dok. Puspen Kemendagri)

Tito mengatakan, semua pelaku politik bakal sibuk merebut kekuasaan pada tahun politik ini. Namun, ia berharap para pelaku politik tersebut tidak meninggalkan program pembangunan yang sudah disusun di tingkat pusat maupun daerah.

“Tahun politik ini akan membuat konsentrasi para pelaku politik, baik itu kontestan, kepala daerah maupun partai-partai, termasuk pejabat-pejabatnya, mungkin yang dari parpol (partai politik) semua sibuk power struggle untuk pertarungan kekuasaan," kata dia.

"Nah, ini jangan sampai meninggalkan program pembangunan. Program pembangunan yang sudah disusun di tingkat pusat maupun daerah harus tetap jalan,” lanjutnya.

2. Pemda dapat mengevaluasi infrastruktur operasional

Mendagri Muhammad Tito Karnavian melantik 5 Penjabat kepala daerah dan 1 wakil bupati di Papua di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (27/5/2022). (Dok. Kemendagri).

Tito meminta kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengevaluasi infrastruktur operasional penyelenggara pemilu seperti kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat daerah guna menyukseskan pemilu.

Pemda juga harus menyusun program renovasi jika kantor penyelenggara pemilu di daerah dalam kondisi tidak layak.

“Kami Kemendagri diminta untuk berbicara dengan rekan-rekan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota agar kami rekap daerah-daerah mana yang tidak punya kantor, yang tidak punya gudang. Nah, ini kalau bisa memanfaatkan fasilitas punya pemda yang tidak terpakai, kira-kira begitu. Supaya tidak membangun menambah beban dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata dia.

3. Pemda diminta persiapkan dana hibah untuk pemilu tingkat daerah

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Mendagri juga meminta pemda untuk membantu distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil. Distribusi ini dilakukan penyelenggara pemilu daerah yang dibantu oleh TNI-Polri.

Kemudian, ia meminta pemda mempersiapkan dana hibah untuk penyelenggaraan pemilihan di tingkat daerah.

“Nanti itu dana hibah dalam rangka untuk pilkada di daerah masing-masing kabupaten/kota. Mohon Bapak/Ibu Gubernur ingatkan juga kabupaten/kota tentang isu ini supaya sudah masuk di dalam RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mereka tahun 2023 perubahan dan tahun 2024 masalah dana hibah untuk para penyelenggara pemilu,” ucapnya.