Mendagri: Biaya PSU 24 Pilkada Rp719 Miliar Usai Ada Efisiensi

10 Mar 2025, 13:15 WIB

Menko Polkam Budi Gunawan (kiri) berbincang dengan Mendagri Tito Karnavian (kanan) sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Intinya sih...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan biaya pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah tak sampai Rp1 triliun setelah dilakukan efisiensi.
Total anggaran PSU setelah efisiensi mencapai Rp719.170.232.546, dengan KPUD sebesar Rp429.725.922 miliar atau 59,75 persen.
Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel belum memiliki anggaran untuk menggelar PSU, dengan kekurangan anggaran mencapai ratusan juta rupiah.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan, biaya pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah, sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK), tak sampai Rp1 triliun setelah dilakukan efisiensi.

Tito mengungkapkan, total anggaran PSU setelah ada efisiensi mencapai Rp719.170.232.546. Adapun, rinciannya, KPUD sebesar Rp429.725.922 miliar atau 59,75 persen, Bawaslu Rp158.919.295.848 miliar atau 22,10 persen, TNI Rp38.531.459.000 miliar atau 5,36 persen, dan Polri Rp91.993.554.893 miliar atau 12,79 persen.

“Ini kami kira turun dari perkiraan rapat yang lalu lebih kurang Rp1 T karena ada efisiensi tersebut,” kata Tito Karnavian dalam RDP bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (10/3/2025).

1. Pemda diminta melakukan efisiensi

IDN Times/Maya Aulia Aprilianti

Tito mengatakan, pihaknya telah meminta pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi. Dia juga mengatakan, Kemendagri menurunkan tim untuk menyisir anggaran pelaksanaan PSU ini supaya dilakukan efisiensi di masing-masing daerah.

Hal ini guna menindaklanjuti adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Dia juga menginginkan agar PSU tidak memberatkan APBD.

"Kami menyisir terutama daerah yang PSU, apakah anggarannya betul-betul efisien sehingga kami harapkan mereka tetap menggunakan APBD," kata dia.

"Kami memohon kepada KPU dan Bawaslu agar betul betul mengajukan efisiensi, jadi seminimal mungkin supaya tidak memberatkan APBD," imbuh dia.

2. Dua daerah belum punya anggaran

Raker Komisi II DPR bersama KPU Kemendagri dan Bawaslu terkait PSU. (IDN Times/Amir Faisol)

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat mengungkap, ada dua wilayah yang pemerintah daerahnya belum memiliki anggaran untuk menggelar PSU. Adapun, dua wilayah tersebut yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel.

"Jadi prinsipnya total dari 24 kabupaten/kota itu hanyaa tinggal tersisa 2 kabupaten yang belum tersedia anggarannya oleh pemda setempat, yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel," kata dia.

Yulianto merinci, Kabupaten Pasaman diperkirakan membutuhkan Rp13.431.195.600. Adapun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp1.251.555.730 dan kekurangan anggaran mencapai Rp12.179.639.870.

Kemudia, untuk Kabupaten Boven Digoel, KPU memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menggelar PSU sebesar Rp31.388.307.077 dengan NPHD sebesar Rp12.000.000.000 dan kekurangan anggaran Rp30.188.307.077.

"Jadi ketersediaan anggaran tersebut bersumber dari sisa dana NPHD Pilkada 2024, dan kemudian kekurangan anggaran masih menunggu dari pemda," kata dia.

3. Hitungan awal mencapai Rp1 triliun

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf sebut RUU Pemilu ditargetkan rampung 2026. (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengungkapkan, setidaknya negara membutuhkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Hal ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah. Dede Yusuf merinci, kebutuhan anggaran sebesar Rp1 triliun itu berasal dari pos KPU, Bawaslu, DKPP hingga TNI-Polri.

"Maka kemungkinan ada Rp1 triliun negara secara keseluruhan sampai ke pemerintah daerah harus menyiapkan," kata Dede Yusuf.