Mendagri Diminta Beri Kartu Kuning ke Anies, Ini Jawaban Kemendagri

29 Okt 2019, 11:00 WIB

(Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota) IDN Times/Gregorius Aryodamar

Jakarta, IDN Times - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberi peringatan atau kartu kuning pada Gubernur DKI Jakarta Anies karena dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dasar APBD 2020 belum juga diunggah pada laman apbd.jakarta.go.id.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik pun menanggapi permintaan partai yang baru pertama kali masuk ke Kebon Sirih ini.

1. Kemendagri masih beri waktu

IDN Times/Humas Pemprov DKI Jakarta

Akmal mengatakan, Pemprov DKI Jakarta masih memiliki waktu untuk bekerja hingga akhir November 2019. Dalam aturan DPRD dan Pemprov DKI tidak mendapatkan tunjangan kerja selama 6 bulan bila pembahasan KUA-PPAS 2020 tak selesai 30 November.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

"Kami gak boleh menegur, kecuali sudah terlambat dari batas waktu. Nah, kalau terlambat mengesahkan anggaran lewat dari batas waktu kan ada sanksi yang akan dikenakan," kata Akmal saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (29/10).

2. Kemendagri tak keberatan dengan usul PSI

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Kemendagri pun tak keberatan dengan usul yang diungkapkan PSI pada Senin lalu yang meminta Kemendagri untuk menegur Anies yang disinyalir lalai dalam penyusunan KUA-PPAS 2020.

"Tapi kan kita lihat dulu, kami gak bisa menindak selama Gubernur masih ada batas waktu untuk menyusun anggaran," jelasnya.

3. PSI nilai Anies tak transparan

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Sebelumnya, PSI meminta Mendagri Tito Karnavian untuk memberikan kartu kuning pada Anies karena tak kunjung mengunggah dokumen KUA-PPAS. Partai besutan Grace Natalie ini pun pernah bersurat namun tak kunjung diunggah oleh pihak eksekutif.

Juru Bicara PSI DKI Jakarta, Rian Ernest menilai hal tersebut menunjukkan bahwa Anies tak bekerja secara transparan.

"Kami sebagai mitra kerja dari Gubernur Anies Baswedan itu mengetahui banyaknya hal yang aneh soal anggaran ini (KUA-PPAS) dari media massa," jelasnya.