Mendagri: Kriteria Luas Lahan untuk Sekolah Rakyat Minimal 5 Hektare

30 Jul 2025, 09:21 WIB

WhatsApp Image 2025-07-02 at 13.58.22.jpeg

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (2/7/2025) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

Prabowo ingin Sekolah Rakyat dengan asrama untuk jenjang TK hingga SMA
Banyak pemda ajukan lahan dan bangunan untuk Sekolah Rakyat, namun beberapa tidak sesuai kriteria
Pemda anggap Sekolah Rakyat sebagai program mulia, aset yang ideal bisa produktif, dan akan menggerakan perekonomian di daerah

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, kriteria luas lahan yang digunakan untuk program Sekolah Rakyat harus mencapai lima hektare. Sebab di Sekolah Rakyat ini harus dibangun berbagai fasilitas penunjang lainnya seperti asrama, lab, hingga lapangan bola.

Tito menyebut, pemerintah daerah (pemda) banyak yang mengajukan agar lahannya dipakai untuk Sekolah Rakyat. Namun, masih ada beberapa daerah yang lahannya belum memenuhi kriteria standar untuk dibangun Sekolah Rakyat.

"Pemda banyak sekali yang mengajukan. Lebih dari 200 malah. Tapi kan ada yang 2.000 meter, kan tidak sesuai kriteria. Kriterianya lima hektare. Supaya ada lapangan bola, ada asrama, ada labnya, dan lain-lain," kata dia saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025).

1. Prabowo ingin ada asrama untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian (dok. Kemendagri)

Tito menjelaskan, Prabowo ingin Sekolah Rakyat dibangun dengan asrama yang menampung anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, sampai SMA.

"Keinginan Pak Presiden itu kan ada boarding, TK, SD, SMP, SMA untuk masyarakat yang tidak mampu anak-anaknya. Kemudian dibiayai juga makannya, siapkan. Perlengkapannya semua disiapkan," ungkap dia.

2. Banyak pemerintah daerah yang mengajukan lahan hingga bangunan untuk Sekolah Rakyat

Apel perdana di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang. (IDN Times/ Putra Bali Mula)

Lebih lanjut, mantan Kapolri ini mengatakan, banyak pemerintah daerah yang mengajukan lahan maupun bangunan untuk dipakai menjadi Sekolah Rakyat. Namun sayangnya, beberapa titik yang diajukan masih tidak sesuai kriteria.

"Selain dari pusat, ada juga daerah-daerah yang mengajukan, terutama ada yang lahan saja, ada yang lahan dengan bangunan, tapi yang tidak sesuai spek. Ada juga yang memang sudah siap," ungkap Tito.

3. Pertimbangan pemda ajukan aset untuk Sekolah Rakyat

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melakukan blusukan ke Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso, di Jalan Tentara Pelajar, Surakarta, Jawa Tengah, pada Jumat (18/07/2025) malam (dok. Setwapres)

Tito pun memaparkan alasan pemda berbondong-bondong mengajukan asetnya untuk dipakai menjadi Sekolah Rakyat. Alasan pertama, pemda menganggap Sekolah Rakyat ini sebagai program mulia.

"(Alasan) yang kedua, aset-aset yang ideal bisa digunakan. Aset dan bangunan yang tadinya jadi beban, untuk tidak dipakai tapi jadi beban, itu dengan ada Sekolah Rakyat akan menjadi produktif. Selain itu, juga akan membuat kader-kadernya, anak-anak ini akan lebih baik untuk masa depan mendatang," ucap Tito.

Alasan ketiga, kata Tito, perputaran logistik di Sekolah Rakyat akan menggerakan perekonomian di daerah.

"Jangan lupa, di situ nanti ada perputaran logistik. Karena untuk membuat bangunannya, perlu ada bahan-bahan bangunan. Nanti untuk boarding-nya, kan pasti siapkan makan, otomatis ada rantai pasok yang berputar. Ekonomi akan jalan," imbuh dia.