Mendagri Kumpulkan Kepala Daerah Sumatra Barat Bahas Percepatan Pemulihan

13 Jan 2026, 15:37 WIB

Mendagri, Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumbar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang, Selasa (13/1/2026) (dok. Kemendagri)

Intinya sih...

Kondisi pemerintahan kabupaten/kota di Sumbar secara umum telah kembali berjalan
Masukan detail dari daerah sangat krusial agar pemerintah pusat dapat bergerak tepat sasaran
Sejumlah kabupaten di Sumbar yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam percepatan pemulihan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengumpulkan kepala daerah se-Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) untuk menghimpun berbagai masukan terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dia menjelaskan, pemerintah pusat sejak awal telah melakukan mobilisasi nasional untuk menangani dampak bencana termasuk di Provinsi Sumbar, dengan melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur pemerintah daerah (pemda).

Dia mengatakan, saat ini pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumbar. Tito kemudian ditugaskan Presiden menjadi Ketua Satgas tersebut. Sejak awal ditugaskan, dia telah melakukan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk memetakan kondisi masing-masing kabupaten/kota terdampak dengan melibatkan daerah.

"Memang we have to start from problem. Kita harus lihat dari peta. Makin akurat permasalahan, akan makin baik kita membuat strategi untuk menangani itu," kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumbar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang, Selasa (13/1/2026).

1. Kondisi pemerintahan kabupaten/kota di Sumbar secara umum telah kembali berjalan

Dari data awal, dijelaskan Tito, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana. Namun, berdasarkan hasil rapat dan pemantauan melalui dashboard kebencanaan serta rapat koordinasi intensif, kondisi pemerintahan kabupaten/kota di Sumbar secara umum telah kembali berjalan. Karena itu, Tito mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar termasuk pihak terkait yang dinilai cepat melakukan pemulihan.

"Indikator-indikator di Sumatra Barat, relatif kami kira cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya dari 16 yang terdampak ini, kami lihat hampir semuanya hijau pemerintah kabupatennya," jelas Tito.

2. Masukan detail dari daerah sangat krusial agar pemerintah pusat dapat bergerak tepat sasaran

Namun, dalam rapat tersebut, Tito kembali memastikan berbagai indikator pemulihan mulai dari jalannya pemerintahan, layanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan kebutuhan vital masyarakat seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, air bersih, internet, dan gas LPG. Dia menjelaskan, masukan detail dari daerah menjadi sangat krusial agar pemerintah pusat dapat bergerak tepat sasaran.

"Kita ingin detail titiknya. Terutama di R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) itu, disampaikan. Sehingga, kita nanti bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, nih, Menteri PU (Pekerjaan Umum) ini, Menteri Kesehatan ini, biar semua bergerak," jelasnya.

3. Sejumlah kabupaten di Sumbar yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam percepatan pemulihan

Melalui forum tersebut, Tito juga mengidentifikasi sejumlah kabupaten di Sumbar yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam percepatan pemulihan, yakni Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Masukan dari kepala daerah di wilayah tersebut akan menjadi pembahasan dalam rapat Satgas di tingkat nasional.

"Yang belum-belum pulih itu kita kendalikan lagi. Secepat mungkin kita keroyok ramai-ramai," kata Tito.

Sebagai informasi, forum tersebut merupakan agenda lanjutan Tito dalam menghimpun berbagai masukan dari daerah-daerah terdampak. Sebelumnya, Mendagri juga memimpin forum serupa baik dengan kepala daerah se-Provinsi Aceh maupun Sumut.

Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumbar, bupati/wali kota se-Provinsi Sumbar, serta pejabat terkait lainnya.