Canda Tito Saat Lupa Sebut Nama Purbaya di Rapat: Bisa Kualat Nanti
- Tito lupa sebut nama Menkeu di tim pengarah
- DPR persilakan satgas Tito bertugas hingga bencana selesai
- Tito bakal genjot untuk tuntaskan tiga prioritas pemulihan bencana
Jakarta, IDN Times - Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan sejumlah instansi lainnya kembali mengadakan rapat koordinasi penanganan bencana pascabanjir di Aceh. Ini merupakan rapat koordinasi perdana usai Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi banjir di Pulau Sumatra. Satgas itu dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Tito yang duduk di samping Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, surat keputusan presiden mengenai penunjukkan dirinya sebagai ketua satgas diterimanya pada Jumat (9/1/2026). Keppres tersebut, kata Tito, ditetapkan pada Kamis (8/1/2026). Mantan Kapolri itu mengaku, tugasnya unik lantaran masih ada sejumlah kabupaten atau kota yang memberlakukan status tanggap darurat meskipun diperintahkan sudah mulai masuk ke tahap pemulihan.
"Tugas satgas ini untuk mempercepat koordinasi dan rehabilitasi pascabencana. Tapi, kami bekerja di saat masih ada yang memberlakukan status tanggap darurat," ujar Tito seperti dikutip dari YouTube DPR RI, Sabtu (10/1/2026).
Ia kemudian menyebut sejumlah nama yang duduk sebagai anggota pengarah dari satgas percepatan koordinasi dan rehabilitasi pascabencana. Posisi itu, kata Tito, diisi oleh semua menteri koordinator dan Panglima TNI. Namun, mantan Kepala Densus 88 Antiteror itu lupa menyebut nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ikut masuk ke dalam tim pengarah.
"Untuk pelaksananya dipimpin oleh ketua Menteri Dalam Negeri. Wakil Ketua Pelaksana ada empat, yaitu Kepala Staf Umum TNI Richard Tampubolon, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto, Komandan Korps Brimob Polri Komjen Ramdani Hidayat, dan Kepala Danantara Rosan Roeslani," tutur dia.
1. Tito sebut bisa kualat bila lupa sebut Menkeu di dalam tim pengarah
Usai mengabsen satu demi satu pejabat di dalam struktur satgas, Tito kembali menyebut tim pengarah. Ia mengatakan, selain semua menko dan Panglima TNI, tim tersebut turut diisi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Mantan Kapolri itu pun meminta maaf kepada Purbaya.
"Saya lupa menyampaikan. Kualat kalau gak disebut nanti nih. Karena kalau Beliau ngambek, kita chat rapat sampai malam juga percuma juga kita nanti," ujar Tito sambil tertawa.
2. DPR persilakan satgas yang dipimpin Tito bertugas hingga bencana selesai
Sementara, Dasco yang duduk tepat di samping Tito mempersilakan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra memimpin pemulihan bencana hingga selesai. Selama ini, satgas pemulihan bencana DPR ikut serta dalam penanggulangan banjir dan tanah longsor di Sumatra.
"Untuk itu saya akan persilakan mulai saat ini kepada Pak Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra untuk memimpin sampai dengan selesainya bencana di Sumatra," ujar Dasco di rapat yang sama.
Ia menambahkan, satgas yang dipimpin Tito akan mengambil alih mulai hari ini, untuk melakukan eksekusi-eksekusi pemulihan pascabencana di lapangan. Sementara, Satgas Galapana DPR akan membantu Tito dan jajarannya menangani masalah yang sama, sebagai perbantuan.
"Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI akan menyertai, untuk kemudian menjalankan fungsinya sebagai fungsi dari DPR tentunya, membantu mengkoordinasikan satgas pemerintah untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan di lapangan," tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra itu.
3. Tito bakal tuntaskan tiga prioritas utama
Tito kemudian memaparkan, sebagai ketua satgas ada tiga hal penting yang harus dilakukan di tahap pemulihan bencana. Pertama, pembersihan lumpur di jalur sungai dan darat, perbaikan akses darat serta pengurangan jumlah masyarakat yang tinggal di tenda pengungsian.
Ia mengatakan, pembersihan lumpur perlu dituntaskan sebelum memasuki bulan Ramadan pada Februari mendatang. Sebab, kegiatan itu bakal menguras energi.
"Pembersihan lumpur sangat penting (dituntaskan). Ada dua lokasi yang perlu segera dibersihkan yaitu daratan dan sungai. Di daratan, mulai dari rumah-rumah, toko, hingga gang, harus dibersihkan," ujar Tito.
"Pembersihan lumpur sangat penting (dituntaskan). Ada dua lokasi yang perlu segera dibersihkan yaitu daratan dan sungai. Sebab, bila sungai tidak bersih, ketika hujan turun bisa berpotensi banjir susulan," tutur dia.
Jadi, harus digenjot (pembersihan lumpur di darat) di time window sekarang. Kan momennya pas. Nataru sudah selesai, sedangkan belum masuk Ramadan," imbuhnya.
Selain di darat, pembersihan lumpur juga perlu dilakukan di sungai. Sebab, bila sungai tidak bersih, ketika hujan turun bisa berpotensi banjir susulan.
Aktivitas kedua yang perlu segera dilakukan adalah perbaikan akses di darat. Pekerjaan itu menjadi tugas utama Kementerian PU, Danantara, TNI dan kepolisian. Tito menggarisbawahi, apapun harus dilakukan untuk memperbaiki akses darat.
"Sebab, akses darat menjadi kunci untuk mobilitas akses dan barang," tutur dia.
Ia menambahkan, bila akses darat sudah lancar seperti di Sumatra Utara dan Sumatra Barat, maka pemulihan bencana bisa dilakukan lebih cepat. "Sementara di Aceh, akses daratnya masih banyak masalah," imbuhnya.
Pengurangan pengungsi juga penting segera dilakukan. Jumlah pengungsi yang terus berkurang merupakan simbol terjadinya pemulihan di wilayah bencana.
"Semakin sedikit pengungsi di tenda-tenda maka akan menunjukkan situasi sudah mendekati normal," katanya.
Berdasarkan data yang dirujuk oleh Tito dari Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pengungsi yang rumahnya mengalami rusak ringan dan sedang mencapai 121.694. Mereka bisa meninggalkan tenda pengungsi seandainya dana bantuan senilai Rp15 juta sudah dicairkan oleh BNPB.
