Jakarta, IDN Times - Data kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri menjadi basis data untuk menyusun Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Data penting itu diserahkan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Penyerahan dilakukan Tito secara simbolis kepada Ketua KPU Hasyim Asyari, di Ruang Sidang Utama Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/5).
Mendagri Tito menjelaskan, DP4 Pilkada Serentak 2024 yang diserahkan Kemendagri berjumlah 207.110.768 jiwa. "Terdiri dari laki-laki 103.228.748 jiwa dan perempuan 103.882.020 jiwa. Jadi lebih banyak yang perempuan sedikit," urai Tito kepada wartawan.
Tito menyebutkan, data DP4 Pilkada 2024 yang diserahkan kepada KPU ini merupakan hasil pencatatan per 27 November 2024.
"Data ini diverifikasi dan divalidasi oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan mengeluarkan penduduk yang meninggal dunia, penduduk yang pindah domisili dan menambahkan hasil perekaman KTP-el pemilih pemula sampai dengan April 2024," jelas Mendagri.
Mantan Kapolri itu menambahkan, dinamika data kependudukan saat ini sangat dinamis karena ada penerbitan akta kematian per bulan selama 2023 sebanyak 165.758 jiwa. Kemudian, ia juga mengungkapkan rata-rata peristiwa pindah datang per bulan selama tahun 2023 sejumlah 676.856 jiwa. "Serta adanya perubahan pekerjaan TNI/Polri," kata Tito.
Oleh karena itu, Tito meminta kepada KPU RI dan jajarannya untuk terus berkomunikasi dengan pihak Ditjen Dukcapil Kemendagri. "Akan divalidasi oleh teman-teman di daerah apakah orangnya benar ada, kemudian sudah pindah atau tidak, apakah sudah jadi TNI/Polri. Nanti akan divalidasi KPU daerah. Basis datanya ini (DP4)," jelas Tito.
Ditambahkan oleh Tito, data DP4 yang menjadi basis data untuk penyusunan daftar pemilih ada yang sifatnya mesti dilindungi. Sehingga, dia berpesan kepada KPU agar menjaga dengan baik kerahasiaan data yang dikecualikan untuk dipublikasi.
"Ada risiko hukum kalau terjadi kebocoran. Oleh karena itu, sistem keamanan terutama cyber security-nya harus dijaga. Tentu akan mendapat dukungan dari BSSN, dan Tim Cyber Polri," ungkapnya.
"Apalagi kalau data ini sudah diserahkan ke partai politik. Fitur-fitur yg perlu dilindungi harus dilindungi," demikian Tito menambahkan.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi sedikit menambahkan, data ini terus diperbarui oleh Ditjen Dukcapil melalui aplikasi Monitoring Sistem Integrasi Data Kependudukan (m-SINK) melalui pencatatan proses lahir, mati, pindah dan datang serta kawin, cerai (Lampidkacer).
"Selanjutnya, DP4 yang telah diserahkan kepada KPU itu akan divalidasi lebih lanjut oleh KPU di tingkat daerah, hingga nanti pada 27 November 2024 yang merupakan hari pemungutan suara Pilkada serentak 2024," kata Dirjen Teguh.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam sambutannya mengatakan, kerja penyusunan data pemilih oleh jajaran KPU didasarkan pada data DP4 yang diserahkan Mendagri hari ini.
Selain itu, Anggota KPU dua periode itu menyatakan basis data penyusunan data pemilih juga mengacu pada daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan umum (pemilu) terakhir, yaitu Pemilu Serentak 2024.
"Untuk data pemilih Pilkada 2024, menurut UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 sumbernya DP4 dan DPT pemilu terakhir," ujar Hasyim.
Namun, Hasyim menegaskan bahwa penyusunan data pemilih untuk Pilkada 2024 sedikit berbeda dengan penyusunan data pemilih pada Pemilu 2024.
Dia mengungkapkan, perbedaannya terletak pada lokus pemilihan yang terbagi ke dalam wilayah-wilayah provinsi hingga kabupaten/kota.
"Ada batasan-batasannya, yaitu pemilih warga setempat wilayah provinsi untuk keperluan warga yang (mengikuti) pemilihan gubernur, warga kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, dan warga kota untuk pemilihan walikota dan wakil walikota," urainya.
Dalam acara tersebut turut hadir Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos, Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno, Sekjen Bawaslu RI Ichsan Fuady, hingga Ketua DKPP RI Heddy Lugito. (WEB)