Mengingat Kembali 5 Program Prioritas Jokowi-Ma'ruf, Kamu Ingat Gak?

20 Okt 2020, 06:00 WIB

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Tepat pada 20 Oktober 2019 lalu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dilantik sebagai pemimpin Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan. Pelantikan mereka digelar pada Minggu sore di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Jika kembali mengingat momen bersejarah itu, ada yang berbeda dari pelantikan Jokowi. Pelantikan yang seharusnya digelar pada pagi hari, ketika itu diputuskan digelar sore hari. Alasannya, karena pelantikan presiden dan wakil presiden ini bertepatan dengan hari libur, sehingga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk beribadah terlebih dahulu.

Selain itu, waktu sore hari dipilih juga dengan alasan tidak ingin mengganggu kegiatan car free day yang digelar di dekat kompleks DPR RI. Namun akhirnya, kegiatan hari bebas kendaraan itu juga ditiadakan demi alasan keamanan. Akhirnya, pelantikan Jokowi-Ma'ruf yang harusnya dihelat pukul 10.00 WIB, diundur menjadi 14.30 WIB.

Acara pelantikan Jokowi-Ma'ruf itu juga dihadiri 19 kepala negara. Mereka di antaranya Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison.

Pada acara besar tersebut, Jokowi juga menggaungkan mimpi-mimpinya dalam membangun Indonesia ke depan. Ia mengungkapkan lima prioritas program yang akan ia lakukan bersama Ma'ruf dan kabinetnya.

"Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan, potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif," kata Jokowi dalam pidatonya, saat itu.

"Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul. Dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif," kata dia, melanjutkan.

Untuk mengingat kembali, lantas apa saja kelima program prioritas Jokowi-Ma'ruf hingga 2024 itu?

1. Jokowi ingin membangun SDM unggul selama periode kedua

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers soal UU Cipta Kerja (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Menurut Jokowi, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, maka pembangunan sumber daya manusia sangatlah penting. Oleh karena itu, pembangunan SDM dijadikan prioritas nomor satu pemerintahan ini.

Impiannya selama lima tahun ke depan adalah membangun SDM yang pekerja keras, dinamis. Selain itu, ia juga ingin membentuk tenaga yang terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat mengundang talent-talent global yang bekerja sama dengan Indonesia.

"Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," ucap Jokowi.

2. Pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan Jokowi dalam periode kedua

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program Jokowi yang cukup terkenal pada periode pertama. Pada periode kedua ini, dia kembali melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas. Pembangunan infrastruktur dilakukan guna memberikan nilai tambah dalam meningkatkan perekonomian RI.

"Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat," ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.

3. Jokowi membuat omnibus law untuk mendukung program pemangkasan regulasi

Presiden Jokowi tinjau proyek Lumbung Pangan Nasional di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Program ketiga, Jokowi menginginkan agar regulasi di Indonesia tak berbelit-belit. Oleh sebab itu, pemangkasan regulasi menjadi program prioritas ketiga. Dalam mendukung program tersebut, dia akan mengajak DPR untuk menerbitkan undang-undang sapu jagat atau yang kini dikenal bernama omnibus law.

"Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," kata Jokowi.

4. Jokowi ingin penyederhanaan birokrasi agar memudahkan investasi

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers, Sabtu 3 Oktober 2020 (Dok.Biro Pers Kepresidenan)

Selain membuat regulasi agar tak berbelit, pria kelahiran Solo itu juga ingin agar birokrasi di Indonesia lebih sederhana. Maka, sebagai program prioritas keempat, Jokowi akan melakukan penyederhanaan birokrasi sebesar-besarnya.

"Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," tuturnya.

Untuk mendukung program tersebut, Jokowi pun memutuskan untuk memangkas eselon III dan IV sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," tekad Jokowi, kala itu.

5. Program prioritas Jokowi yang kelima adalah transformasi ekonomi

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers soal UU Cipta Kerja (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Program prioritas terakhir Jokowi-Ma'ruf yaitu transformasi ekonomi. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa pentingnya Indonesia bertransformasi agar bisa menjadi negara maju dan memiliki daya saing tinggi.

"Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam, menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Jokowi.