Menhut Sebut Perampasan Aset dari Tambang Ilegal Bisa Pulihkan SDA

06 Okt 2025, 15:01 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Kementerian Kehutanan akan kolaborasi pulihkan kembali sumber daya alam
Enam smelter disita Kejagung di Babel rugikan negara Rp300 T

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan enam smelter yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) dari perusahaan tambang timah ilegal di Bangka Belitung kepada PT Timah Tbk. Barang sitaan itu diserahkan secara berjenjang dari Jaksa Agung ke Wakil Menteri Keuangan, dilanjutkan dari Wakil Menteri Keuangan ke CEO Danantara dan dari CEO Danantara diberikan kepada Direktur Utama PT Timah Tbk.

Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, yang turut hadir mengatakan, penyerahan barang sitaan kepada negara itu bukan hanya soal pemulihan ekonomi. Menurut dia, pemulihan sumber daya alam (SDA) juga bisa dilakukan dengan menutup produksi tambang ilegal.

“Penyerahan aset rampasan negara yang dipimpin oleh Presiden Prabowo ini tidak hanya bertujuan untuk pemulihan aset ekonomi, tetapi juga momentum memperkuat tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan,” ujar Menhut, dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

1. Kementerian Kehutanan akan kolaborasi pulihkan kembali sumber daya alam

Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. (IDN Times/Larasati Rey)

Raja Juli mengatakan, Kementerian Kehutanan akan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk memulihkan sumber daya alam bekas tambang.

“Penguatan tata kelola industri timah harus diiringi dengan pemulihan lingkungan di wilayah pascatambang,” ujar dia.

"Kementerian Kehutanan siap bersinergi, berkolaborasi dengan kementerian lain agar pengelolaan SDA di Bangka Belitung menjadi contoh kolaborasi lintas sektor antara ekonomi dan ekologi,” sambung dia.

2. Enam smelter disita Kejagung di Babel rugikan negara Rp300 T

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan enam smelter ke negara dari perusahaan tambang timah ilegal di Bangka Belitung (dok. Istimewa)

Presiden Prabowo mengatakan, dari enam smelter tersebut, negara rugi sebesar Rp300 triliun. Oleh karena itu, Prabowo sudah meminta tambang ilegal itu ditutup.

"Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total potensi bisa mencapai Rp300 triliun. Kerugian negara surah berjalan Rp300 triliun. Ini kita hentikan," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, nilai dari enam smelter yang disita itu bisa mencapai Rp7 triliun. Di smelter tersebut, ada juga bongkahan logam yang belum diproses.

"Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp 6-7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar. Sangat besar. Tanah jarang ada monasit," ujar dia.

3. Rincian barang sitaan yang diserahkan kepada negara

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan enam smelter ke negara dari perusahaan tambang timah ilegal di Bangka Belitung (dok. Istimewa)

Ada sejumlah barang sitaan yang diserahkan kepada negara dari tambang ilegal tersebut. Berikut daftarnya:

- 108 unit alat berat

- 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer)

- 94,47 ton crude tin dalam 112 petakan/balok

- Aluminium 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton)

- Logam timah Rfe 29 bundle (29 ton)

- Mess karyawan 1 unit

- Kendaraan 53 unit

- Tanah 22 bidang seluas 238.848 m²

- Alat pertambangan 195 unit

- Logam timah 680.687,6 kg

- 6 unit smelter

- Uang tunai yang telah disetorkan ke kas negara senilai Rp202.701.078.370, USD3.156.053, JPY53.036.000, SGD524.501, EUR765, KRW100.000, dan AUD1.840.