Menkeu: Gegara COVID-19, Tak Ada Cadangan APBN 2021 untuk Proyek IKN

16 Mei 2020, 09:32 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan di dalam APBN 2021, pemerintah tidak mencadangkan anggaran untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN) yang berlokasi di Kalimantan Timur. Hal itu lantaran pemerintah masih dalam tahap pemulihan usai ekonomi Indonesia dihantam pandemik COVID-19.

Menurut perempuan yang akrab disapa Ani itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan turun ke angka 2,3 persen. Bahkan, dalam skenario terburuknya, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka negatif 0,4 persen. Maka, ia mengatakan secara blak-blakan ke Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam situasi seperti ini, proyek IKN belum menjadi prioritas bagi keuangan negara.

"Untuk IKN, saya sudah sampaikan sendiri ke Presiden bahwa 'bapak untuk situasi seperti ini kita harus melakukan prioritas, termasuk masalah IKN ini. Kalau mau mengelola kita ingin melakukan secara menyeluruh. Jadi, kita sampaikan ke seluruh kementerian dan daerah, bahwa yang tidak prioritas, kita minta ditunda, bahkan dipotong," ungkap Sri ketika berbincang di program Rosi yang tayang di stasiun Kompas TV pada (14/5) lalu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pada 2019 lalu telah mengatakan untuk membangun ibu kota negara baru di Kaltim dibutuhkan anggaran mencapai Rp466 triliun. Sementara, pemerintah sebelum dihantam pandemik COVID-19 hanya mampu menyediakan anggaran senilai Rp30,6 triliun.

Sri pun menegaskan proyek IKN itu masih di tahap perencanaan dan belum ada belanja yang dilakukan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Lalu, bagaimana nasib pembangunan ibu kota negara baru usai perekonomian kena pukul begitu keras akibat pandemik COVID-19?

1. Menkeu Sri Mulyani fokus menggunakan anggaran untuk pemulihan ekonomi Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani (IDN Times/Shemi)

Menurut Sri, semua anggaran yang ada saat ini akan direalokasi dan digunakan untuk kepentingan tiga hal yakni masyarakat, kesehatan dan dunia usaha agar mereka bisa bertahan. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan karena COVID-19 tidak ada anggaran belanja di tahun ini untuk pembiayaan ibu kota negara baru.

"IKN itu masih di tahap perencanaan, belum ada belanja. Kalau untuk kegiatan perencanaan, ya silakan saja merencanakan. Tapi, pengeluaran untuk ibu kota negara baru itu tidak ada," kata Sri tegas.

Ia juga sudah mengatakan ke Presiden Jokowi, di APBN 2021 juga tidak dicadangkan anggaran untuk merealisasikan pembangunan IKN. Sebab, fokusnya sebagai bendahara negara masih fokus untuk memulihkan perekonomian Tanah Air usai pandemik COVID-19.

"Saat ini fokusnya kesehatan, bantu masyarakat dan mendukung dunia usaha bisa survived," ungkap dia lagi.

2. Kementerian PUPR telah melakukan realokasi anggaran dari pembangunan IKN untuk penanganan COVID-19

Jokowi Tinjau RS Darurat virus corona di Pulau Galang (ANTARA Foto/Sigid Kurniawan)

Sri pun mengakui sempat pengalokasian dana untuk pembebasan lahan di area Ibu Kota Negara baru pada tahun 2020. Tetapi, Kementerian PUPR yang menjadi mandor dari proyek pembangunan IKN, kata Sri, sudah merealokasi sebagian besar anggarannya untuk merespons penanganan pandemik COVID-19. Salah satunya dengan membangun rumah sakit darurat di Pulau Galang.

Realokasi anggaran ini termasuk dana yang sebelumnya dialokasikan untuk proyek infrastruktur.

"Jadi, untuk sementara proyek infrastruktur yang tidak signifikan di-slow down secara sangat masif," kata Sri.

Ia mengaku mendukung proyek pembangunan rumah sakit darurat itu karena kegiatan tersebut termasuk padat karya dan bisa direalisasikan dengan tetap mempraktikan protokol kesehatan.

3. Menkeu Sri Mulyani tak menutup kemungkinan pembangunan IKN bisa dimasukan ke program pemulihan ekonomi tahun 2021

Miniatur desain pemenang sayembara ibu kota negara baru. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Presiden Jokowi sendiri, kata Sri, mengaku bisa memahami situasi perekonomian saat ini. Ia melihat waktunya tidak pas untuk melanjutkan proyek pembangunan ibu kota negara baru di tahun 2020.

"Beliau katakan akan lihat timingnya karena situasinya masih seperti ini dan kita (perekonomian Indonesia) masih dalam tahap pemulihan," ungkap Sri.

Namun, ia tidak menutup kemungkinan bila proyek IKN tersebut bisa menjadi bagian dari tahap pemulihan ekonomi, maka bisa saja pada APBN 2021 akan dianggarkan. Apalagi jika proyek IKN itu bisa memunculkan kepercayaan dari investor ke Indonesia.