Menko Budi: Sudah ada 97 Kejadian Kebakaran Hutan Sepanjang 2025

30 Apr 2025, 10:45 WIB

Santi Dewi

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan. (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Intinya sih...

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, mengungkapkan data 144 titik api berdasarkan satelit Terra Aqua NASA.
Provinsi Riau telah terbakar dengan 80 hektare lahan, masuk kategori darurat kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah membentuk desk penanganan kebakaran hutan dan lahan untuk koordinasi yang lebih baik dan menetapkan target zero kebakaran.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan mengatakan berdasarkan data di lapangan hingga 17 April 2025, sudah terjadi 97 peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Padahal, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar tidak ada lagi peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang meluas hingga dampaknya turut dirasakan oleh negara tetangga.

"Berdasarkan data satelit Aqua Terra NASA, ada 144 titik api dengan kepercayaan di level tinggi," ujar Menko Budi seperti dikutip dari YouTube Kemenko Polkam, Rabu (30/4/2025).

Sementara, khusus untuk Provinsi Riau saja sudah ada 80 hektare lahan yang telah terbakar. Budi mewanti-wanti hal tersebut sudah masuk ke dalam kategori darurat kebakaran hutan dan lahan.

Di sisi lain, purnawirawan jenderal itu, mengatakan asap lintas negara dapat memicu keluhan bahkan gugatan hukum dari negara tetangga. Oleh sebab itu, pemerintah sudah membentuk desk penanganan kebakaran hutan dan lahan pada 13 Maret 2025 lalu.

Desk itu dipimpin oleh Kemenko Polkam. Desk tersebut berisi pimpinan sejumlah instansi di lintas sektor mulai dari Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Lingkungan Hidup.

"Desk ini dibentuk untuk memastikan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dapat lebih terkoordinasi lebih baik, cepat serta efektif," tutur dia.

1. Desk penanganan kebakaran hutan dan lahan menargetkan nol karhutla

Ilustrasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatra. (IDN Times/Rangga Erfizal)

Lebih lanjut, Budi menyebut desk penanganan kebakaran hutan dan lahan bertugas untuk mencegah karhutla ke titik minimal. "Kami memiliki target zero kebakaran hutan dan lahan," katanya.

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau pada 2025 diprediksi akan terjadi secara bertahap. Musim kemarau diprediksi terjadi pada April hingga September 2025.

2. Menko Budi minta pencegahan kebakaran hutan dilakukan sejak dini

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan (tengah) (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Menko Budi juga mencatat sejauh ini sejumlah wilayah yang sudah mengalami kebakaran hutan mulai dari Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Ia pun meminta agar semua pemangku kepentingan, khususnya kepala daerah di provinsi yang terjadi rawan karhutla agar sudah melakukan upaya pencegahan sejak dini.

"Termasuk melakukan modifikasi cuaca hujan per 1 Mei, water bombing, heli patroli, mengisi embung-embung, parit-parit, kanal-kanal, serta mempertahankan tinggi muka air di lahan gambut," ujar Budi.

3. Menko Budi ancam cabut izin perusahaan yang terbukti membakar hutan

Menko Polkam Budi Gunawan memberikan keterangan pers terkait pemulangan warga negara Indonesia (WNI) korban Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) di Terminal 3 VIP Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (18/3/2025). (ANTARA FOTO/POOL/Muhammad Iqbal)

Di forum itu, Menko Budi juga mengancam akan melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pemerintah kata, Budi, sudah berkoordinasi dengan sejumlah aparat penegak hukum (APH).

"Saya sudah koordinasi dengan Kapolri, kejaksaan Agung, tadi dengan Pak Kapolda (Riau), kemudian nanti juga dengan Pak Gubernur, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, karena law enforcement-nya juga ada di (Kementerian) Lingkungan Hidup, bahwa penegakan hukum ini tetap menjadi prioritas," ujar Budi.

Upaya penegakan hukum tegas itu termasuk mencabut izin usaha perusahaan bila terbukti menjadi dalang pembakaran hutan dan lahan."Termasuk mencabut izin usaha jika diperlukan, kalau terbukti perusahaan itu melakukan tindak pidana pembakaran," katanya.

Meski begitu, kata Budi, upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan tidak hanya melibatkan pemerintah. Aksi kolaboratif ini juga membutuhkan keterlibatan pihak swasta.