Menko Budi: Presiden Minta Jangan Ada Lagi Kebakaran Hutan yang Luas
- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan menargetkan nol kebakaran hutan dan lahan di 2025.
- Pemerintah membentuk desk penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dipimpin oleh Kemenko Polkam.
- Ada 144 titik api dengan kepercayaan tinggi pada April 2025, termasuk 97 kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto jangan ada lagi kebakaran hutan dan lahan yang meluas. Pesan itu merujuk kepada kejadian kebakaran hutan dan lahan beberapa tahun lalu yang asapnya turut menyebar ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
"Kebakaran hutan dampaknya tidak hanya ke aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat semata, namun juga berdampak pada aspek geopolitik di kawasan. Asap lintas negara yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan, telah menjadi perhatian serius dari seluruh dunia," ujar Budi ketika memimpin apel dan dikutip dari YouTube Kemenko Polkam pada Rabu (30/4/2025).
Asap lintas negara, kata purnawirawan jenderal itu, dapat memicu keluhan bahkan gugatan hukum dari negara tetangga. Oleh sebab itu, pemerintah sudah membentuk desk penanganan kebakaran hutan dan lahan pada 13 Maret 2025 lalu.
Desk itu dipimpin oleh Kemenko Polkam. Desk tersebut berisi pimpinan sejumlah instansi di lintas sektor mulai dari Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Lingkungan Hidup.
"Desk ini dibentuk untuk memastikan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dapat lebih terkoordinasi lebih baik, cepat serta efektif," tutur dia.
1. Desk penanganan kebakaran hutan dan lahan menargetkan nol karhutla
Lebih lanjut, Budi menyebut desk penanganan kebakaran hutan dan lahan bertugas untuk mencegah karhutla ke titik minimal. "Kami memiliki target zero kebakaran hutan dan lahan," katanya.
Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau pada 2025 diprediksi akan terjadi secara bertahap. Musim kemarau diprediksi terjadi pada April hingga September 2025.
"Berdasarkan data satelit Aqua Terra Nasa, ada 144 titik api dengan kepercayaan di level tinggi," tutur dia.
Sedangkan, berdasarkan data di lapangan hingga 17 April 2025 terdapat 97 kebakaran hutan dan lahan. Khusus di Provinsi Riau, sebanyak 80 hektar lahan sudah terbakar.
"Ini termasuk kategori darurat kebakaran hutan dan lahan," imbuhnya.
2. Menko Budi minta pencegahan kebakaran hutan dilakukan sejak dini
Menko Budi juga mencatat sejauh ini sejumlah wilayah yang sudah mengalami kebakaran hutan mulai dari Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Ia pun meminta agar semua pemangku kepentingan, khususnya kepala daerabh di provinsi yang terjadi rawan karhutla agar sudah melakukan upaya pencegahan sejak dini.
"Termasuk melakukan modifikasi cuaca hujan per 1 Mei, water bombing, heli patroli, mengisi embung-embung, parit-parit, kanal-kanal, serta mempertahankan tinggi muka air di lahan gambut," ujar Budi.
3. Pemerintah ancam lakukan penegakan hukum kepada perusahaan yang sengaja bakar hutan
Budi juga menyebut pemerintah tidak akan pandang bulu dalam menindak pihak yang diduga sengaja menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Itu sebabnya, ia berpesan kepada perusahaan pemegang konsesi hutan, perkebunan, maupun pertambangan agar mematuhi serta menjalankan kewajibannya.
"Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola sumber daya alam hutan dan lahannya dengan baik. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi teladan dalam pengelolaan hutan dan lahan," kata mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu.
