Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak akan bernegosiasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) agar melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan itu disampaikan karena di dalam video yang beredar, salah satu anggota KKB meminta kepada pemerintah untuk memerdekakan Papua. Bila permintaan itu tidak dipenuhi, maka pilot dari maskapai Susi Air tak bakal dilepas.
"NKRI berdasarkan konstitusi, hukum internasional, dan kenyataan faktual. (Papua) adalah bagian yang sah dari NKRI. Oleh sebab itu, tidak ada negosiasi soal itu dan kami akan mempertahankan serta memberantas setiap yang ingin mengambil bagian secuil apapun dari NKRI," ungkap Mahfud di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, dikutip dari kantor berita ANTARA pada Kamis, (16/2/2023).
Ia kemudian menyebut bahwa pemerintah sejauh ini telah menempuh pendekatan persuasif dalam pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Merthens. Pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu kini disandera oleh KKB yang dipimpin oleh Egianus Kogoya di Distrik Paro, Nduga, Papua.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyampaikan bahwa keselamatan Captain Philips menjadi prioritas pemerintah. Sementara, pada 15 Februari 2023 lalu mulai tersebar sejumlah foto yang menggambarkan pria asing dan KKB Papua. Panglima Kodam XVII/Cendrawasih, Mayjen TNI Muhammad Saleh membenarkan bahwa pria asing di dalam foto adalah pilot Susi Air yang sedang mereka cari.
"Pada rekaman video yang beredar, KST (Kelompok Separatis Teroris) telah mengakui melakukan aksi teror membakar pesawat Susi Air dan melakukan penyanderaan terhadap pilotnya," ungkap Saleh di dalam keterangan tertulis pada Rabu kemarin.
Lalu, upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk membebaskan Captain Philips?