Menko PM Koordinasikan Pokja Pemberdayaan Pascabencana

Pokja Pemberdayaan Pascabencana ini melibatkan Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasi Kemenko PM, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, serta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh program K/L akan disinergikan dalam satu kerangka pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Menko Muhaimin menjelaskan bahwa Pokja akan fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis pemberdayaan, termasuk pemulihan lahan produktif dan penguatan sektor unggulan daerah, seperti kopi Gayo di Aceh. Inovasi dan kreativitas masyarakat akan menjadi kunci untuk mengembalikan tingkat produktivitas ekonomi daerah terdampak.

Pokja bersama K/L terkait melakukan pendataan aset dan kebutuhan rehabilitasi yang akan dilengkapi secara bertahap bersama pemerintah daerah. Selain sinergi antarkementerian, Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana juga melibatkan lembaga filantropi, badan amil zakat, serta CSR swasta.

Kementerian Sosial menyampaikan dukungan melalui program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga terdampak berupa bantuan senilai Rp5 juta per keluarga untuk usaha rintisan dan peningkatan keterampilan, yang akan diintegrasikan dengan program kementerian lainnya.

Sementara itu, Kementerian UMKM mendukung pemulihan masyarakat melalui pembentukan Klinik UMKM Bangkit dengan layanan relaksasi pembiayaan, pembelian produk lokal, dan dukungan produksi. Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif akan mendorong kebangkitan pelaku industri kreatif dan desa kreatif di wilayah terdampak.

Di sisi lain, Kementerian P2MI memprioritaskan warga terdampak dalam program penempatan pekerja migran ke luar negeri, disertai pelatihan, pendampingan, serta dukungan pemulihan bagi keluarga pekerja migran yang terdampak bencana.

Kemudian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyiapkan kebijakan strategis berupa penambahan alokasi Dana Desa untuk penanganan pasca bencana, penerbitan regulasi desa terdampak, serta afirmasi penggunaan Dana Desa yang belum terserap untuk penanggulangan bencana. Kemendes PDT juga mengerahkan sekitar 2.500 tenaga pendamping profesional di tiga daerah terdampak. 

Selanjutnya, Kementerian Koperasi menyiapkan program pemulihan koperasi dan usaha rakyat, termasuk pendampingan usaha, relaksasi kredit, serta rencana pembangunan pasar di wilayah terdampak pada 2026. 

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan sosial melalui kemudahan layanan kepesertaan, relaksasi kewajiban, percepatan klaim manfaat, serta penggalangan bantuan bagi masyarakat dan pekerja terdampak bencana.

Menko PM menegaskan bahwa Pokja Pemberdayaan merupakan bagian integral dari upaya nasional, dengan tetap menjalankan program pemberdayaan kementerian di bawah koordinasi Kemenko PM.

“Pokja akan terus berkoordinasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di bawah Presiden,” kata Menko Muhaimin.

Menko Muhaimin juga menyampaikan telah berkoordinasi dengan berbagai Kementerian lain untuk mendorong agar program-program bantuan ke wilayah terdampak dilaksanakan dengan model padat karya. 

“Program rehabilitasi dan rekonstruksi kiranya melibatkan masyarakat, sehingga akan terjadi ‘cash for work’, di mana orang memperoleh pekerjaan sekaligus penghasilan untuk memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pemberdayaan ekonomi,” jelasnya.

Dengan sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, filantropi, dan sektor swasta, pemerintah optimistis pemulihan pascabencana di Sumatera dapat berjalan lebih cepat, inklusif dan berkelanjutan. (WEB)