Menko PMK: Evakuasi WNI di Diamond Princess Tunggu Keputusan Presiden

25 Feb 2020, 23:23 WIB

Menko PMK Muhadjir Effendy di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 24 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, evakuasi 78 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai awak kapal pesiar Diamond Princess masih menunggu keputusan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Sebab, pemerintah ingin fokus proses evakuasi awak kapal pesiar World Dream terlebih dahulu.

"Masih ada beberapa opsi, kita tunggu keputusan presiden. Kita sudah ajukan opsi-opsinya dan presiden harus menimbang," kata Muhadjir di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).

1. Evakuasi WNI di kapal Diamond Princess harus melalui beberapa pertimbangan

Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 24 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Muhadjir menjelaskan keputusan tersebut harus melalui beberapa pertimbangan. Tak hanya itu, pemerintah juga tidak mau terburu-buru mengevakuasi WNI di Diamond Princess.

"Selalu beliau menyampaikan bahwa ini harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian, tidak boleh ceroboh, tidak boleh grusa-grusu, karena menyangkut nasib penduduk Indonesia," kata dia.

2. Pemerintah tak ingin buru-buru melakukan evakuasi WNI di Diamond Princess

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 25 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri))

Sementara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pemerintah tak mau terburu-buru mengevakuasi WNI di kapal pesiar mewah itu, karena tak ingin membawa virus corona masuk ke Indonesia. Ia menyebutnya dengan kalimat tak ingin ada episentrum baru Covid-19 di Indonesia.

Terawan menuturkan pemerintah Indonesia tak ingin seperti negara-negara lain, di mana awalnya berada di zona hijau atau bebas dari virus corona, berubah menjadi zona merah lantaran terburu-buru melakukan evakuasi. Diperlukan juga cara-cara khusus untuk melakukan evakuasi terhadap WNI yang masih tersisa di kapal pesiar mewah itu.

Padahal, kata Menkes, pemerintah negara lain sudah lebih dulu mengevakuasi warganya yang bekerja sebagai kru kapal. Contohnya India dan Filipina.

"Karena kalau grasa-grusu, keburu-buru, apa yang terjadi dengan Amerika Serikat, apa yang terjadi dengan Korea Selatan, apa yang terjadi dengan Australia, yang membuat menjadi episentrum baru," kata Terawan di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, pada Selasa (25/2).

3. Pemerintah masih mempertimbangkan antara jalur laut atau udara

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 13 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Sementara, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah tengah negosiasi dengan pemerintah Jepang, apakah WNI akan dipulangkan lewat laut atau udara.

"Ya masih proses negosiasi. Menteri luar Negeri dengan Jepang, karena opsi kita masih antara laut dengan udara," ujar Moeldoko, di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).

Moeldoko menjelaskan pemerintah tengah mempertimbangkan, apakah harus menggunakan jalur laut atau udara. Sebab jalur laut hanya kapal Rumah Sakit dr Soeharso yang sudah siap.

"Laut yang paling siap adalah kapal Soeharso, kapal kesehatan TNI. Ini masih ada yang perlu dibicarakan dengan pemerintah Jepang," ujar Moeldoko.