Menko Polkam: Tak Usah Ribut Status Bencana, Pemerintahan Masih Jalan

17 Des 2025, 21:25 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago ketika memberikan apresiasi kepada prajurit TNI di Lanud Halim Jakarta Timur. (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Intinya sih...

Menko Polkam ingatkan agar bantuan dikirimkan tepat waktu
Tujuh Bupati di Aceh sudah menyatakan tak sanggup tangani banjir

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menyampaikan apresiasi tinggi kepada semua prajurit TNI yang terlibat penanganan banjir Sumatra. Hal itu disampaikan Djamari ketika meninjau posko logistik di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Prajurit TNI yang terlibat mulai dari kru pesawat, load master hingga personel pendukung. Setiap prajurit TNI, kata Djamari, memiliki peran penting dalam mendukung distribusi bantuan logistik kemanusiaan bagi korban bencana.

"Saya sengaja datang kemari untuk melihat ini dan ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras kalian semua atas pengabdiannya. Kalian semua memiliki peran penting untuk mengatasi kesulitan bangsa kita yang ada di sana," ujar Djamari pada Rabu (17/12/2025).

Di forum itu, Djamari juga menegaskan, pemerintah masih mampu mengatasi banjir Sumatra. Apalagi pemerintahan di tiga provinsi itu masih berjalan. Menurut dia, hal itulah yang perlu ditunjukkan kepada bangsa asing.

"Kami akan tunjukkan bahwa kita mampu mengatasi persoalan ini. Tidak ribut-ribut dengan mengatakan bencana ini harus di tingkat ini, di tingkat itu, tidak. Karena pemerintahan di sana masih berjalan," kata dia.

Pernyataan itu juga sekaligus merespons desakan kepada pemerintah untuk menetapkan banjir di Sumatra sebagai bencana nasional.

1. Menko Polkam ingatkan agar bantuan dikirimkan tepat waktu

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago ketika memberikan apresiasi kepada prajurit TNI di Lanud Halim Jakarta Timur. (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Djamari mengatakan, dalam distribusi bantuan, kelancaran, dan ketepatan waktu menjadi faktor yang penting. Kelancaran distribusi bantuan yang harus dijaga bermula dari pangkalan udara ke daerah terdampak.

"Ketepatan waktu itu dimulainya dari sini (Lanud Halim Perdanakusuma). Oleh sebab itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kru pesawat dan kalian semua yang melayani untuk memasukan bantuan-bantuan kita dari sini ke sana," kata dia.

Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto turut mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam pengiriman logistik. Sebab, tanpa kehadiran mereka, masyarakat yang terdampak bencana akan sulit mendapat bantuan.

2. Tujuh Bupati di Aceh sudah menyatakan tak sanggup tangani banjir

Gubernur Aceh Muzakir Manaf Mualem ketika memberikan keterangan di media sosial. (www.instagram.com/@humasaceh)

Meski Menko Djamari mengatakan pemerintahan di daerah yang terdampak bencana masih ada dan berfungsi, tetapi sebagian dari mereka telah menyatakan tidak sanggup menangani banjir. Di Provinsi Aceh, sudah ada tujuh bupati yang melayangkan surat resmi kepada Gubernur Muzakir Manaf tentang ketidakmampuan melakukan upaya penanganan darurat.

Ketujuh bupati tersebut yakni Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Bupati Gayo Lues Suhaidi, Bupati Aceh Barat Tarmizi, dan Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil.

3. Mendagri berdalih ketidakmampuan kepala daerah bukan berarti menyerah total

Mendagri, Tito Karnavian dan Menaker, Yassierli rapat bahas UMP 2026 (dok. Kemendagri)

Munculnya surat ketidakmampuan untuk mengelola bencana yang dilayangkan oleh tujuh bupati di Aceh direspons oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dia menilai surat tersebut bukan menjadi pertanda mereka telah menyerah total. Tujuh kepala daerah itu, kata Tito, tetap bekerja semampunya, tetapi ada sebagian pekerjaan yang tidak mampu dilakukan.

"Contoh, misalnya di Kabupaten Aceh Tengah, sampai saat ini masih terkunci. Jalan masih terkunci karena longsor sehingga ada jembatan terputus. Dari utara ke Lhokseumawe terputus, begitu juga dengan selatan. Mereka tetap bekerja tapi dengan kemampuan yang ada," ujar Tito ketika memberikan keterangan pers di posko bencana Sumatra di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 3 Desember 2025 lalu.

Beberapa tugas yang di luar kemampuannya, yakni makanan dan BBM yang harus didrop dari udara. Ketujuh bupati itu tak memiliki pesawat. Kedua, tugas lain yang tak mampu dikerjakan yakni mereka tak memiliki alat berat untuk membersihkan longsor agar akses jalur darat bisa dilalui.

Di forum itu Tito menyebut, surat ketidakmampuan dari pemerintah kabupaten tak menentukan keterlibatan pemerintah pusat.

"Dari pemerintah pusat, mau (pemkab) menyerah atau tidak, kami akan menilai sendiri dan mendukung di hari pertama sepenuhnya," ucap dia.