Kunjungi Aceh, Menko Polkam Minta Warga Tak Menyerah Hadapi Bencana
- Menko Djamari minta pengungsi tak menyerah hadapi bencana
- Pemerintah daerah diminta tetap bekerja keras untuk melayani kebutuhan masyarakat
- Banjir Sumatra sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan bencana nasional
- LSM mendesak Presiden Prabowo Subianto agar menetapkan banjir di Sumatra sebagai bencana nasional
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, meninjau beberapa titik pemulihan bencana alam di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pada Minggu (14/12/2025). Lokasi yang dikunjungi antara lain pos komando tanggap darurat, posko pengungsian, dan lokasi pembangunan jembatan gantung.
Menko Djamari sempat melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal Suharyanto dan Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi. Keduanya memaparkan kondisi terkini terkait proses pemulihan bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, khususnya kondisi terkini di Kabupaten Pidie Jaya.
Usai rapat, Purnawirawan Jenderal TNI AD itu menyaksikan penyerahan mobil penjernih air dari BNPB ke Dandim Pidie. Mobil itu berfungsi untuk memasok air bersih bagi pengungsi Aceh. Djamari kemudian bergeser ke Gedung TGK Chik Pantee Geulima yang menampung 809 pengungsi dari dua desa.
"Menko Polkam menyampaikan bantuan berupa bahan pangan, pakaian, alat ibadah, hingga alat kebersihan. Menko juga spontan memberikan bantuan tambahan dana untuk para pengungsi," demikian tertulis di dalam keterangan Kemenko Polkam, dikutip Senin (15/12/2025).
Djamari juga memberikan materiil tambahan bagi 104 personel TNI/Polri yang bertugas di sana. Ia turut menyaksikan pembangunan jembatan gantung di Kampung Blang Awe.
1. Menko Djamari minta pengungsi tak menyerah hadapi bencana
Lebih lanjut, Djamari juga sempat berinteraksi dengan para pengungsi. "Menko Polkam berpesan agar tidak menyerah untuk menghadapi kondisi sulit saat ini," tulis Kemenko Polkam.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak sendirian dalam menghadapi bencana banjir dan tanah longsor tersebut. Oleh sebab itu, mereka diminta tetap bekerja keras untuk melayani kebutuhan masyarakat.
"Ini bukan hanya beban Pak Bupati dan pemerintahan di sini, ini beban kita semua. Pesan saya, Forkopimda harus kompak dan bekerja sama," tutur dia.
2. Banjir Sumatra sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan bencana nasional
Sementara, puluhan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung di dalam posko nasional Sumatra terus mendesak Presiden Prabowo Subianto agar menetapkan banjir di Sumatra sebgai bencana nasional. Aktivis Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan, indikator yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana sudah terpenuhi dalam kejadian banjir di Sumatra.
"Bencana banjir ini lebih hebat dibandingkan tsunami pada 2004 lalu. Artinya, di level pemerintah daerah sudah berteriak dan menyurati administrasi pemerintah pusat agar ditetapkan sebagai bencana nasional," ujar Alfian di dalam pemberian keterangan virtual, Sabtu (13/12/2025).
Di sisi lain, kondisi fiskal Pemda Aceh tidak sanggup untuk menangani bencana ini. Hal itu dipicu adanya pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat atas nama efisiensi. Status tanggap darurat pun sudah diperpanjang dua kali.
"Selama 16 hari pascabencana, masih ada daerah yang terisolasi. Apalagi ada Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, bantuan tidak bisa didistribusikan tanpa penggunaan helikopter," tutur dia.
Ia pun menilai pernyataan dari Menteri Luar Negeri dan beberapa pejabat lainnya bahwa Indonesia belum membutuhkan bantuan dari luar Indonesia, berbahaya. Salah satu hal yang ditakutkan adalah para pengungsi yang selamat akan mati karena kelaparan.
"Saya pikir negara lebih kejam lagi bila dibiarkan," imbuhnya.
3. Jaringan telepon dan listrik belum pulih sepenuhnya di Aceh
Alfian juga menepis pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, bahwa aliran listrik sudah pulih 93 persen di Aceh. Sebab, hingga akhir pekan lalu, listrik masih belum ada. Ketika malam tiba, pengungsi dan warga terpaksa beraktivitas dalam keadaan gelap.
"Kondisi listrik dan telepon hari-hari ini sudah sangat-sangat krisis. Sama sekali tidak normal. Bila dibandingkan dengan kondisi ketika dihantam tsunami pada 2004, hari ke-4 kondisinya semua sudah normal. Jadi, telepon dan komunikasi lebih mudah dibandingkan hari ini," kata Alfian.
Di sisi lain, kota-kota di Aceh yang tidak terdampak bencana seperti Banda Aceh dan Aceh Besar mengalami krisis sosial. Sembako mulai sulit didapat. Kalaupun tersedia harganya meroket.
"Ibu-ibu juga sulit mendapatkan gas elpiji, dengan kondisi listrik tidak stabil. Aceh saat ini dalam kondisi kritis. Kami berharap negara memiliki sense of crisis terhadap apa yang menimpa Sumatra hari ini," tutur dia.
