Menpan RB Buka Suara soal Anggaran Kemiskinan Tersedot untuk Rapat

Anas menjelaskan ada sebagian program kemiskinan yang belum selaras dengan tujuan pengentasan kemiskinan, sehingga dibutuhkan studi lanjutan.

Dalam rapat bersama kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu, Anas memaparkan bahwa logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.

Menurutnya bila tujuan akhir adalah pengentasan kemiskinan, maka program yang harus didukung adalah peningkatan daya beli warga, sehingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin.

“Jadi bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang ingin mengurangi stunting tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan bayi malah tidak dialokasikan,” ujar Anas.

Anas menyampaikan saat ini pihaknya fokus pada program reformasi birokrasi (RB) tematik, yang ditargetkan dapat berdampak optimal dalam pengentasan kemiskinan.

Dia menjelaskan reformasi birokrasi tematik mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, data, regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

Selain itu, program ini didukung melalui penyediaan teknologi informasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

“Reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan pun telah diluncurkan pilot project pada tiga provinsi dan sembilan kabupaten/kota,” ujar Anas.

Anas mengatakan anggaran terkait penurunan kemiskinan yang tersedia berkisar Rp500 triliun. Anggaran tersebut diharapkan dapat menghasilkan dampak penurunan kemiskinan yang lebih signifikan.

“Termasuk pula presiden mengarahkan agar anggaran terkait kemiskinan tidak dibelanjakan untuk urusan yang tak berdampak langsung ke penurunan kemiskinan, seperti seminar yang berulang atau sosialisasi program secara terpusat di kota-kota besar,” kata Anas.