Menteri LH: Indonesia Tak Diam, Segera Implementasikan Aksi Iklim

Hanif menjelaskan, Indonesia berhasil mencatatkan tonggak sejarah dengan menjadi negara pertama yang memulai perdagangan karbon internasional berbasis teknologi melalui penandatanganan Kerangka Kerja antara PT PLN dan GGGI dalam kerja sama bilateral dengan Norwegia.

"Saat mekanisme Artikel 6 masih menjadi perdebatan global, Indonesia sudah selangkah lebih maju melaksanakan implementasi Artikel 6.2 secara penuh. Hal ini merupakan leading by example dan bukti nyata Indonesia tidak menunggu konsensus internasional untuk memulai aksi," kata Hanif.

Di Belem, Indonesia juga bergerak cepat dengan mempromosikan 44 proyek mitigasi iklim senilai total potensi pengurangan emisi sebesar 90 juta ton CO2e, dengan potensi transaksi awal sebesar 2,75 juta ton CO2e melalui IDX Carbon.

"Keberhasilan ini semakin diperkuat oleh kontribusi aktif Indonesia dalam mendorong Belem Political Package 29 keputusan konsensus penting yang memperkuat adaptasi, just transition, dan dialog pendanaan global (New Collective Quantified Goal on Climate Change/NCQG) untuk mobilisasi USD 1,3 triliun per tahun," ujarnya.

Kehadiran Indonesia di COP30 memastikan kepentingan nasional, terutama terkait perlindungan lebih dari 50 persen tutupan hutan tropis dunia dan peran kunci dalam menyerap miliaran ton karbon, tetap terlindungi.

"Diplomasi Indonesia juga membuahkan hasil signifikan melalui penyerahan dokumen kunci yang dipersyaratkan UNFCCC, yakni Second NDC, First Biennial Transparency Report (BTR), dan National Adaptation Plan (NAP), yang mendapat apresiasi dari Sekretariat UNFCCC," ujar Hanif.

Selain itu, Indonesia mengamankan kerja sama strategis termasuk dukungan pendanaan lima juta dolar Amerika Serikat dari Climate and Clean Air Coalition (CCAC) untuk pengurangan emisi metana dari sektor sampah, serta Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Inggris, The Royal Foundation, dan kerja sama bilateral lainnya dengan Australia, Austria, Canada, China, Brasil, dan Swedia.

Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Ary Sudijanto, mengatakan konsistensi kebijakan iklim nasional menjadi fondasi kredibilitas. Inventarisasi emisi 2023 menunjukkan adanya gap signifikan antara skenario BAU dan target mitigasi yang mencapai sekitar 506 juta ton CO2e, menuntut akselerasi kebijakan lintas sektor hingga 2030.

Untuk menjawab tantangan ini, KLH merekomendasikan langkah tindak lanjut mendesak. Pertama, penguatan regulasi dan implementasi dengan mempercepat harmonisasi regulasi, memperkuat peta jalan SNDC, dan peta jalan Sub Nasional, serta mempercepat investasi pada energi terbarukan, elektrifikasi industri, dan mitigasiblue carbon dan FOLU.

Kedua, peningkatan tata kelola karbon dengan memperluas skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan mekanisme pasar karbon domestik, sekaligus meningkatkan kapasitas Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) melalui integrasi SIGN- SMART dan Sistem Registry Nasional.

Ketiga, pembiayaan dan teknologi dengan memaksimalkan mobilisasi sumber daya internasional melalui Climate Budget Tagging, percepatan transfer teknologi, dan penguatan kolaborasi publik-swasta untuk realisasi proyek-proyek mitigasi prioritas.

"Indonesia tidak menunggu konsensus global untuk bertindak, kami memimpin dengan aksi menggabungkan diplomasi, regulasi, dan pasar karbon untuk memastikan komitmen iklim menjadi manfaat nyata bagi rakyat," kata Hanif.