Menteri PPPA Dorong Perempuan Korban Kekerasan Berani Speak Up

Bintang menekankan, kekerasan bukanlah aib bagi para korbannya. Oleh karena itu, mereka harus berani berbicara demi memperoleh keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan.

"Kalau kita tidak berani bicara, ya, kita tidak akan mendapatkan keadilan dan efek jera kepada pelaku," sebutnya.

Apalagi sekarang sudah ada Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang mengatur soal kekerasan secara komprehensif.

"Sekarang kita sudah punya payung hukum yang lex specialist yang berkaitan dengan kekerasan dari hulu ke hilir, sangat komprehensif dalam hal penanganan, perlindungan, pemulihan, sampai rehabilitasi dan pemberdayaan, itu diatur dalam undang-undang," ujar Bintang.

Bintang melihat bahwa saat ini mulai banyak perempuan yang berani berbicara atas kekerasan yang menimpa mereka. Dalam hal ini, kasus kekerasan yang dialami perempuan seperti fenomena gunung es yang mulai mencair.

"Ketika kita bicara kekerasan, ini adalah fenomena gunung es. Mungkin satu tahun belakangan ini fenomenanya sudah mulai mencair," sebutnya.

Hal itu tidak terlepas dari peran Kementerian PPPA yang terus mendorong perempuan untuk berani berbicara. Alhasil satu per satu kasus kekerasan berhasil terungkap.

"Nah, belakangan ini banyak kasus lama yang terungkap hari ini. Itu kan tidak terlepas dari media sosial dan masyarakat sudah sadar bahwa itu bukan aib," tuturnya.

Dalam rakor yang diselenggarakan selama 3 hari di Bali, Bintang berpesan bahwa pemangku kepentingan terkait harus punya pemahaman yang sama dan pandangan yang sama dalam menyikapi berbagai kasus belakangan ini.

"Sudah banyak kasus yang orangtua dengan anak kandung punya 2 anak, tidak hanya di 1 provinsi, ini terjadi di beberapa provinsi. Bagaimana kasus-kasus juga yang ayah sampai 5 anaknya disetubuhi, demikian juga 3 cucunya dicabuli. Sekarang kasus-kasus itu mulai terungkap," ujarnya.

Hal itu, kata dia, perlu menjadi perhatian para pengampu urusan perempuan dan anak. Demikian juga kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Para pemangku kepentingan harus dapat memberikan pendamping dan penanganan yang baik ketika kasus-kasus kekerasan terungkap.

Kementerian PPPA tidak bisa bergerak sendiri, menurut Bintang sinergi dan kolaborasi semua pihak harus terus dibangun. Beberapa yang sudah dilakukan adalah melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung.

"Itu sudah ada komunikasi intens yang kami lakukan. Demikian juga belakangan ini praktik-praktik dalam penanganan kasus itu sudah bisa kita lakukan dengan baik. Cuma, yang diperlukan bagi teman-teman semua adalah kerja keras. Nah, tentu harus kita ikuti dengan kerja ikhlas yang kita lakukan," tambahnya.