Menteri PPPA: Perempuan Manfaatkan Teknologi Digital dengan Tepat

12 Jul 2024, 21:01 WIB

Ilustrasi kekerasan perempuan. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Bintang Puspayoga, mengungkapkan perempuan dan anak Indonesia bisa lebih memahami pemanfaatan teknologi digital dengan tepat.

Ini berkenaan dengan semakin meningkatnya kecanggihan teknologi yang sebenarnya bisa mendukung perempuan semakin berdaya. Namun nyatanya, tak dapat dipungkiri teknologi juga berpotensi membuat perempuan dan anak menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.

“Menjadi penting untuk mendorong perempuan dan anak Indonesia, agar lebih aware dalam memanfaatkan teknologi digital secara tepat,” ujarnya dalam Dialog Interaktif Membangun Sinergi Kolaborasi dan Aksi Bersama untuk Melindungi Perempuan dan Anak dari Berbagai Bentuk Kekerasan di Ranah Daring, dikutip Jumat (12/7/2024).

"Perempuan dan anak yang telah dibekali dengan kemampuan literasi digital yang baik, akan mampu melindungi diri sendiri dari berbagai kejahatan dunia digital, termasuk melindungi anak dan keluarganya saat mereka beraktivitas di dunia digital dan media sosial," sambungnya.

1. KGBO Indonesia naik empat kali lipat dari 2023

Ilustrasi pelecehan seksual terhadap anak (IDN Times)

Data SAFEnet Indonesia menunjukkan pada 2024 kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia naik empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 118 kasus di triwulan I 2023 menjadi 480 kasus pada triwulan I 2024.

2. Korban KGBO usia 18-25 jadi kelompok korban terbanyak

Menteri PPPA Bintang Puspayoga saat Munas Perempuan Nasional 2024 di Badung, Bali, Minggu, 20 April 2024. (dok. KemenPPPA)

Bintang mengungkapkan, korban KBGO pada rentang usia 18-25 tahun menjadi kelompok terbanyak, yaitu 272 kasus atau 57 persen, dan diikuti anak-anak rentang usia di bawah 18 tahun dengan 123 kasus atau 26 persen.

“Kasus yang muncul terkait dengan pelecehan dan eksploitasi seksual perempuan maupun anak secara online hingga penyebaran konten intim non-konsensual merupakan salah satu bentuk KBGO yang mudah terjadi, bisa dialami siapapun, tetapi sangat minim solusi yang berkeadilan,” kata dia.

3. Upaya melakukan literasi digital yang inklusif

Direktur jenderal informasi dan komunikasi publik Kemkominfo RI, Usman Kansong. (Tangkapan layar YouTube Kemkominfo)

Sementara, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menjelaskan pihaknya aktif melakukan literasi digital yang bersifat inklusif dan menjangkau berbagai kalangan, termasuk perempuan.

Menurut Usman, literasi digital merupakan langkah preventif yang terdiri atas empat pilar, yaitu digital skill, digital ethics, digital culture, dan digital safety.

“Kemudian kita melakukan mekanisme yang biasa disebut corrective. Kita melakukan take down konten negatif di media sosial dan website, termasuk terkait pornografi. Sejak 17 Juli 2023 hingga 13 Juni 2024 kita sudah me-take down konten bermuatan pornografi sebanyak 25.628 konten yang 374 di antaranya terkait dengan pornografi anak. Kemudian, dalam mekanisme yang sifatnya penindakan kita bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia,” katanya.