Militer Jadi Dirut Bulog, Pemerintah Dinilai Tak Serius Jalankan UU TNI

13 Jul 2025, 15:52 WIB

Komandan Korem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani pimpin rapat Kontijensi keamanan Sirkuit Mandalika/dok. Humas Korem 162/WB

Intinya sih...

Imparsial ingatkan Panglima agar hormati institusi TNI
Penempatan prajurit TNI aktif berdampak negatif pada jenjang karier ASN
Panglima TNI nilai Mayjen Ahmad Rizal sudah sesuai dijadikan Dirut Bulog

Jakarta, IDN Times - Organisasi Imparsial menyentil Mabes TNI yang lagi-lagi membolehkan prajurit aktif menjadi Direktur Utama Bulog. Sebab, hal itu memperpanjang daftar pelanggaran terhadap Undang-Undang baru TNI. Padahal, berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU TNI sudah secara tegas memerintahkan prajurit TNI aktif untuk terlebih dahulu pensiun atau mengundurkan diri bila hendak mengisi posisi sipil di luar 14 jabatan yang dimungkinkan.

"Tentu saja, posisi Dirut Bulog sama sekali bukan bagian dari 14 jabatan tersebut. Kami memandang pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir dan Panglima TNI Agus Subiyanto tidak secara serius menjalankan amanat UU TNI," ujar Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, di dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (13/7/2025).

Direktur utama baru Bulog yang dipilih adalah Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Saat ini posisinya sebagai Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Ia belum mundur dari TNI ketika telah ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Direktur Utama Bulog. Maka, momen ini sama persis dengan penunjukkan Letjen Novi Helmy Prasetya yang baru menjabat lima bulan sebagai Dirut Bulog lalu dicopot.

"Gejolak pelibatan TNI dalam urusan sipil yang mencuat belakangan sama sekali tidak pernah direspons secara serius oleh pemerintah. Alih-alih tunduk dan patuh pada ketentuan hukum, pemerintah malah terkesan sengaja melakukan pembangkangan terhadap UU TNI," tutur dia.

1. Imparsial ingatkan Panglima agar hormati institusi TNI

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto (kiri) ketika berada di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Lebih lanjut, Ardi mengingatkan, dengan menempatkan Mayjen Ahmad Rizal sebagai Dirut baru Bulog, maka garis demarkasi antara urusan sipil dan militer yang telah diatur di dalam UU TNI menjadi sangat kabur. Model tata kelola organisasi semacam ini berbahaya bagi demokrasi.

"Seharusnya diatur dan dipisahkan secara tegas urusan sipil dan militer. Oleh karena itu, kami mengingatkan pemerintah seharusnya menghormati institusi TNI dengan tidak mengangkat seorang prajurit TNI yang secara resmi belum dinyatakan pensiun," kata Ardi.

"Sebaliknya, militer harus taat pada UU TNI yang membatasi TNI untuk terlibat dalam urusan sipil," imbuhnya.

Dalam pandangan Imparsial, pelanggaran prosedural semacam ini justru membuktikan arogansi pemerintah yang bertindak secara ugal-ugalan untuk mengangkangi hukum tersebut.

2. Penempatan prajurit TNI aktif berdampak negatif pada jenjang karier ASN

Komandan Resor Militer (Danrem) 162/Wira Bhakti Brigadir Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani (IDN Times/Linggauni)

Imparsial juga menyoroti dampak negatif penempatan prajurit TNI aktif bagi jenjang karier Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu malah akan memperkuat militerisme di dalam lembaga sipil.

"Tentu saja itu akan merusak profesionalisme TNI itu sendiri. Maka, TNI seharusnya didorong untuk lebih fokus mempersiapkan diri menghadapi perang modern yang berorientasi pada penguasaan teknologi perang yang mutakhir," tutur Ardi.

Penempatan prajurit TNI aktif di dalam jabatan sipil mengabaikan spesialisasi, kompetensi, pengalaman serta masa pengabdian ASN di instansi terkait. Selain mengacaukan pola rekrutmen dan pembinaan karier ASN yang seharusnya diatur ajeg dan berjenjang, hal tersebut juga akan mengakibatkan terjadinya demotivasi di kalangan ASN di dalam konteks jenjang karier dan kepangkatan di instansinya.

3. Panglima TNI nilai Mayjen Ahmad Rizal sudah sesuai dijadikan Dirut Bulog

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto ketika mengikuti rapat komisi I DPR. (www.instagram.com/@sjafrie.sjamsoeddin)

Sementara, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menilai Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang pangan dan pertanian. Ia pernah menjabat Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Di jabatan itu, ia dinilai sukses mengelola ketahanan pangan di Merauke.

"Mayjen Rizal sekarang di Merauke. Jadi, kami tugaskan untuk optimal sesi lahan dan sudah berhasil kan kita lihat di Merauke. Jadi sudah eligible lah di bidang ketahanan pangan," ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada 9 Juli 2025 lalu.

Dengan latar belakang tersebut, Agus menilai Ahmad Rizal layak untuk memimpin Bulog demi membantu pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional. Senada dengan Agus, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga memberikan penilaian serupa.

"Dia (Ahmad Rizal) sudah sangat mampu (memimpin Bulog). Dia adalah Komandan Satgas Ketahanan Pangan jadi memenuhi syarat," kata Sjafrie.