Miris, KPI Catat Ada 134 Pernikahan Anak di Bawah Umur

Menurut Dian, anak yang berpendidikan rendah berpotensi dinikahkan oleh keluarganya. Faktor ekonomi kerap dijadikan alasan, padahal itu tak lantas menyelesaikan masalah.

"Justru menimbulkan masalah baru. Orangtua merasa dengan mengawinkan anaknya lantas terbebas dari kemiskinan, padahal sebaliknya. Konflik rumah tangga bermunculan karena secara fisik dan psikologis belum siap," ujarnya.

Data KPI menyebut, 50 persen anak-anak melakukan nikah siri atas keputusan utama dari orangtua. Cara tersebut ditempuh karena usia masih di bawah umur. Dari 134 perkawinan anak, 30 di antaranya perkawinan anak laki-laki. Sementara, selisih usia terjauh antara pasangan adalah 25 tahun.

"Usia termuda perkawinan anak adalah 12 tahun. Sebanyak 56 persen anak perempuan menikah di usia 15-17 tahun," tuturnya.

Pernikahan usia anak tersebut, lanjut dia, berdampak pada gangguan mental anak. Kekerasan rumah tangga pun tak terelakkan lantaran batasan usia cukup jauh dan emosi yang tak stabil. 

Rendahnya tingkat pendidikan berbanding lurus dengan pengetahuan yang minim. Kendati telah mampu bereproduksi, anak cenderung kurang paham dengan kesehatan dan gizi. Akibatnya, banyak bayi lahir dengan status stunting (tubuh kerdil).

Status gizi anak di 514 kabupaten/kota, tercatat 3,8 persen balita mengalami gizi buruk, 29,6 persen stunting, dan 9,5 persen wasting (kurus). Pada anak usia 5-12 tahun, tercatat 27,7 persen gizi buruk dan 10,9 persen wasting. Pada anak usia 12-18 tahun, tercatat 35,5 persen gizi buruk dan 4,7 persen wasting.

Enam kabupaten/kota menduduki tingkat gizi terendah, yaitu Kota Tomohon, Kota Denpasar dan Klungkung (Bali), Kota Palembang, Muaro Jambi (Jambi) dan Tanah Bumbu.

"Oleh sebab itu, kami mengimbau orangtua untuk memenuhi hak pangan dan pendidikan anak, meningkatkan pengetahuan, dan prioritaskan anggaran rumah tangga untuk pemenuhan gizi dan pendidikan anak. Hentikan praktik perkawinan pada anak," tuturnya.