Jakarta, IDN Times - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menteri yang ingin maju sebagai calon presiden (capres) 2024, tak perlu mundur dari jabatannya. Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengingatkan para menterinya yang nanti maju sebagai capres di Pilpres 2024 untuk ingat tugas utamanya.
"Tugas sebagai menteri harus diutamakan," ujar Jokowi di acara Indo Defence 2022, Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Jokowi mengatakan, akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap menterinya yang maju sebagai capres. Namun, Jokowi tak menyebutkan akan mereshuffle menterinya bila dalam evaluasi kinerjanya buruk atau tidak.
"Kalau nanti kita lihat mengganggu, ya akan dievaluasi, apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak," kata dia.
Sebelumnya, MK menerima permohonan uji materiil terkait norma pencalonan pejabat negara menjadi presiden dan wakil presiden. Dengan keputusan ini, maka menteri tak perlu mundur dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres.
Ketua MK Anwar Usman menjelaskan, hal itu tertuang dalam putusan perkara nomor 68/PUU-XX/2022 yang diajukan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda). MK menerima sebagian dari permohonan Partai Garuda.
"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Anwar Usman dalam sidang, dilihat dari saluran YouTube MKRI, Selasa (1/1/2022).
"Menyatakan frase 'pejabat negara' dalam Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat," sambung dia.
Dalam sidang itu, MK juga menjelaskan bahwa tidak semua pejabat setingkat menteri masuk pengecualian dari aturan tersebut. Setidaknya ada delapan kategori pejabat setingkat menteri yang tetap harus mengundurkan diri saat ikut pencalonan sebagai presiden maupun wapres.
Mereka yang harus mengundurkan diri adalah yang menjabat sebagai ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung Mahkamah Agung; ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc; serta ketua, wakil ketua, dan anggota MK.
Selain itu, ada ketua, wakil ketua, dan anggota BPK; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; serta ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian juga, kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Terakhir, pejabat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.