MK Putuskan Pemilu Tak Dilakukan Serentak, KPU: Kurangi Beban Kerja

Lebih lanjut Afifuddin mengatakan pihaknya kini hanya menunggu hingga dilakukan revisi terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada. "Kami berharap itu kemudian diturunkan pada level undang-undang yang mengapresiasi dan menerima masukan dari banyak pihak, baik penyelenggara, peserta pemilu, dan seterusnya," tutur dia.

Selain mengurangi beban kerja, mantan anggota Bawaslu itu juga menyinggung manfaat positif dari keputusan MK tersebut. Salah satunya masyarakat bisa lebih fokus bila pemilu nasional dan daerah dipisah.

"Jadi, tidak ada komentar pas pilkada 'lho ini masih ada pemilu lagi'. Tidak semua orang mudah kami jelaskan ada pemilu ada pilkada. Tetapi, sekiranya tahapan ini tidak berhimpit, mungkin sisi perhatian dan konsentrasi penyelenggara bisa lebih baik, lebih refresh gitu ya," katanya.

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji mengatakan DPR akan mengkaji lebih dulu putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah tersebut.

"Semua kemungkinan masih terbuka, dan DPR siap untuk membahasnya. Tetapi ini nanti masih kami kaji secara mendalam terhadap amar putusan MK dan kami sesuaikan dengan keinginan kami untuk melakukan revisi UU Politik," ujar Sarmuji di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Sabtu kemarin.

Sementara, Ketua MK Suhartoyo memutuskan, pemilu lokal paling singkat digelar 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun dari perhelatan pemilu di tingkat nasional. Dengan begitu, kata Suhartoyo, pemilu bisa menghasilkan pemimpin berkualitas.

Selain itu, kata Suhartoyo, salah satu alasan MK memutuskan untuk memisahkan pemilu adalah untuk mengurangi beban kerja penyelenggara. MK mencatat jadwal pemilu yang bersamaan dalam satu tahun menyebabkan penyelenggara mengalami penumpukan tugas dan waktu kosong yang cukup panjang.

MK juga menyoroti beban kerja penyelenggara pemilu yang meningkat akibat jadwal pemilu yang saling berdekatan, yang berdampak pada kualitas pemilu itu sendiri. Misalnya, pemilu untuk anggota DPR RI, DPD RI, presiden/wakil presiden, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada 2024 yang berdekatan dengan pemilihan kepala daerah, membuat tahapan pemilu hanya berlangsung sekitar dua tahun. Padahal, sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, penyelenggara pemilu seharusnya bersifat nasional dan berlanjut dari tingkat pusat hingga daerah dengan masa jabatan lima tahun.

"Maka, masa jabatan penyelenggara pemilu menjadi tidak efisien dan tak efektif karena hanya melaksanakan ‘tugas inti’ penyelenggaraan pemilu hanya sekitar dua tahun," ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat.